Kantor Wilayah (disingkat: KANWIL) merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum (KEMENKUM) yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum RI dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nomenklatur Kantor Wilayah beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-2024), dan Kementerian Hukum (2024 - Sekarang).

Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang seorang Kepala Kantor Wilayah (eselon II.a), dan dibantu oleh 2 orang Kepala Divisi (eselon II.b) yakni :

• Divisi Peraturan Perundang - Undangan dan Pembinaan Hukum 
• Divisi Pelayanan Hukum

Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur adalah Provinsi Jawa Timur yang mencakup diantaranya meliputi 29 Kabupaten dan 9 Kota, antara lain:

Kabupaten:

1. Kabupaten Pacitan

2. Kabupaten Ponorogo

3. Kabupaten Trenggalek

4. Kabupaten Tulungagung

5. Kabupaten Blitar

6. Kabupaten Kediri

7. Kabupaten Malang

8. Kabupaten Lumajang

9. Kabupaten Jember

10. Kabupaten Banyuwangi

11. Kabupaten Bondowoso

12. Kabupaten Situbondo

13. Kabupaten Probolinggo

14. Kabupaten Pasuruan

15. Kabupaten Sidoarjo

16. Kabupaten Mojokerto

17. Kabupaten Jombang

18. Kabupaten Nganjuk

19. Kabupaten Madiun

20. Kabupaten Magetan

21. Kabupaten Ngawi

22. Kabupaten Bojonegoro

23. Kabupaten Tuban

24. Kabupaten Lamongan

25. Kabupaten Gresik

26. Kabupaten Bangkalan

27. Kabupaten Sampang

28. Kabupaten Pamekasan

29. Kabupaten Sumenep

Kota:

30. Kota Kediri

31. Kota Blitar

32. Kota Malang

33. Kota Probolinggo

34. Kota Pasuruan

35. Kota Mojokerto

36. Kota Madiun

37. Kota Surabaya

38. Kota Batu

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur membawahi 1 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah kerja Provinsi Jawa Timur yakni :

1. Balai Harta Peninggalan Surabaya

Kementerian Hukum dan HAM menjunjung Core Values ASN BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan

• Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
• Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
• Melakukan perbaikan tiada henti.

Akuntabel

• Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
• Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
• Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Kompeten

• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
• Membantu orang lain belajar.
• Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis

• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
• Suka menolong orang lain.
• Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Loyal

• Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
• Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
• Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

Adaptif

• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
• Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
• Bertindak proaktif.

Kolaboratif

• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
• Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
• Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai kami "P-A-S-T-I"

1. Profesional : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integirtas profesi;

2. Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

3. Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;

4. Transparan : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;

5. Inovatif : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki Tata Nilai KREDIBEL, yaitu :

• KREatif dalam bekerja
• DInamis dalam bergerak menuju perubahan
• Bersahaja dalam bertindak
• fleksibEL dalam berinovasi 

VISI

Terwujudnya Supremasi Hukum dalam Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, dalam rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. 

MISI

1. Mewujudkan Kepastian Hukum bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
2. Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih.