Dorong Posbankum Desa/Kelurahan Aktif, Kanwil Kemenkum Jatim dan BNN Jatim Bersinergi lakukan Roadshow Pembinaan dan Pendampingan

Surabaya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur kembali memperkuat kualitas layanan bantuan hukum di tingkat desa dan kelurahan melalui kegiatan Roadshow Pembinaan dan Pendampingan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan Tahun 2026. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring pada 2–4 Juni 2026 dan akan terus berkelanjutan ini menggandeng BNN Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dan diikuti oleh Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) Terakreditasi, pemerintah desa/kelurahan, pengelola Posbankum, serta paralegal dari delapan kabupaten/kota di Jawa Timur.

Melalui Roadshow ini, Kanwil Kemenkum Jatim memberikan pendampingan kepada pengelola Posbankum, pemerintah desa/kelurahan, paralegal, serta Organisasi Pemberi Bantuan Hukum agar semakin memahami tugas dan fungsi Posbankum serta mekanisme pelaporan layanan melalui aplikasi Posbankum. Selain pembinaan teknis terkait layanan bantuan hukum, peserta juga mendapatkan materi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang disampaikan oleh BNN Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Materi tersebut diharapkan dapat memperkuat peran Posbankum sebagai sarana pemberdayaan masyarakat sekaligus mitra pemerintah dalam membangun lingkungan yang sadar hukum dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Kegiatan yang telah berlangsung selama tiga hari ini telah diikuti oleh 625 peserta yang terdiri atas kepala desa/lurah, pengelola Posbankum, paralegal, serta Organisasi Pemberi Bantuan Hukum dari delapan kabupaten/kota di Jawa Timur, yakni Bondowoso, Sidoarjo, Bangkalan, Gresik, Ngawi, Trenggalek, Mojokerto, dan Tuban. Kegiatan ini akan terus berkesinambungan menjadi program rutin dalam pendampingan dan pembinaan posbankum.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Jawa Timur, Soleh Joko Sutopo, menegaskan bahwa Posbankum Desa/Kelurahan memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat.

“Posbankum Desa/Kelurahan merupakan wujud nyata hadirnya negara dalam memberikan layanan hukum yang mudah dijangkau masyarakat. Melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan ini, kami ingin memastikan pengelola Posbankum dan para paralegal memiliki pemahaman yang baik mengenai tugas, fungsi, serta tata kelola pelaporan layanan sehingga dapat memberikan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujar Soleh.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto, menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas akses terhadap layanan bantuan hukum di daerah.

“Keberhasilan Posbankum Desa/Kelurahan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh sinergi antara Organisasi Pemberi Bantuan Hukum, pemerintah desa dan kelurahan, paralegal, serta masyarakat. Kami berharap melalui roadshow ini kualitas layanan Posbankum semakin meningkat sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi, konsultasi, dan pendampingan hukum secara lebih mudah dan merata,” tutur Haris.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Jawa Timur berharap pengelola dan paralegal Posbankum Desa/Kelurahan semakin memahami tugas dan fungsinya, mampu memberikan layanan bantuan hukum secara optimal, serta menyusun pelaporan layanan yang akuntabel dan terintegrasi. Sinergi antara Kanwil Kemenkum Jawa Timur, BNN Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, Organisasi Pemberi Bantuan Hukum, pemerintah desa/kelurahan, dan para paralegal diharapkan dapat memperluas akses keadilan sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Jawa Timur.

*Dorong Posbankum Desa/Kelurahan Aktif, Kanwil Kemenkum dan BNN Bersinergi lakukan Roadshow Pembinaan dan Pendampingan*

Surabaya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur kembali memperkuat kualitas layanan bantuan hukum di tingkat desa dan kelurahan melalui kegiatan Roadshow Pembinaan dan Pendampingan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan Tahun 2026. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring pada 2–4 Juni 2026 dan akan terus berkelanjutan ini menggandeng BNN Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dan diikuti oleh Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) Terakreditasi, pemerintah desa/kelurahan, pengelola Posbankum, serta paralegal dari delapan kabupaten/kota di Jawa Timur.

Melalui Roadshow ini, Kanwil Kemenkum Jatim memberikan pendampingan kepada pengelola Posbankum, pemerintah desa/kelurahan, paralegal, serta Organisasi Pemberi Bantuan Hukum agar semakin memahami tugas dan fungsi Posbankum serta mekanisme pelaporan layanan melalui aplikasi Posbankum. Selain pembinaan teknis terkait layanan bantuan hukum, peserta juga mendapatkan materi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang disampaikan oleh BNN Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Materi tersebut diharapkan dapat memperkuat peran Posbankum sebagai sarana pemberdayaan masyarakat sekaligus mitra pemerintah dalam membangun lingkungan yang sadar hukum dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Kegiatan yang telah berlangsung selama tiga hari ini telah diikuti oleh 625 peserta yang terdiri atas kepala desa/lurah, pengelola Posbankum, paralegal, serta Organisasi Pemberi Bantuan Hukum dari delapan kabupaten/kota di Jawa Timur, yakni Bondowoso, Sidoarjo, Bangkalan, Gresik, Ngawi, Trenggalek, Mojokerto, dan Tuban. Kegiatan ini akan terus berkesinambungan menjadi program rutin dalam pendampingan dan pembinaan posbankum.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Jawa Timur, Soleh Joko Sutopo, menegaskan bahwa Posbankum Desa/Kelurahan memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat.

“Posbankum Desa/Kelurahan merupakan wujud nyata hadirnya negara dalam memberikan layanan hukum yang mudah dijangkau masyarakat. Melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan ini, kami ingin memastikan pengelola Posbankum dan para paralegal memiliki pemahaman yang baik mengenai tugas, fungsi, serta tata kelola pelaporan layanan sehingga dapat memberikan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujar Soleh.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto, menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas akses terhadap layanan bantuan hukum di daerah.

“Keberhasilan Posbankum Desa/Kelurahan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh sinergi antara Organisasi Pemberi Bantuan Hukum, pemerintah desa dan kelurahan, paralegal, serta masyarakat. Kami berharap melalui roadshow ini kualitas layanan Posbankum semakin meningkat sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi, konsultasi, dan pendampingan hukum secara lebih mudah dan merata,” tutur Haris.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Jawa Timur berharap pengelola dan paralegal Posbankum Desa/Kelurahan semakin memahami tugas dan fungsinya, mampu memberikan layanan bantuan hukum secara optimal, serta menyusun pelaporan layanan yang akuntabel dan terintegrasi. Sinergi antara Kanwil Kemenkum Jawa Timur, BNN Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, Organisasi Pemberi Bantuan Hukum, pemerintah desa/kelurahan, dan para paralegal diharapkan dapat memperluas akses keadilan sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Jawa Timur.

Kanwil Kemenkum Jatim Dorong Pelayanan Publik Berbasis Data Melalui FGD Evaluasi Semester I Tahun 2026

Surabaya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Hasil *On Going Evaluation* atas Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta Penyelenggaraan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) periode Januari–Juni 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis (4/6/2026) di Ruang Jayanegara III Kanwil Kemenkum Jawa Timur.

Mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Soleh Joko Sutopo, membuka kegiatan yang diikuti oleh jajaran analis kebijakan pada Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum. Hadir sebagai narasumber Dosen Asisten Ahli Program Studi Ilmu Administrasi Publik UPN "Veteran" Jawa Timur, Singgih Manggalou.

Dalam sambutannya, Soleh Joko Sutopo menegaskan bahwa Jawa Timur merupakan wilayah yang memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen dengan cakupan layanan yang luas sehingga membutuhkan standar pelayanan publik yang prima, transparan, dan akuntabel.

*"Angka dan indeks yang dihasilkan melalui SPAK, SPKP, dan SKM bukan sekadar statistik, melainkan representasi suara, harapan, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang kita berikan. Karena itu, hasil survei harus menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang adaptif dan aplikatif,"* ungkap Soleh.

Ia menambahkan bahwa forum diskusi tersebut diharapkan mampu menghasilkan masukan dan rekomendasi yang tajam untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum, khususnya di wilayah Jawa Timur.

Pada sesi pemaparan materi, Singgih Manggalou menjelaskan bahwa pelayanan publik di Indonesia saat ini tengah mengalami transformasi dari sistem konvensional menuju pelayanan berbasis digital yang lebih cepat, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurutnya, perubahan tersebut juga diikuti dengan pergeseran paradigma dari *Old Public Administration* yang berorientasi pada aturan dan hierarki menuju *New Public Service* yang mengedepankan pelayanan, partisipasi masyarakat, serta pembangunan kepercayaan publik.

*"Masyarakat saat ini tidak hanya menuntut pelayanan yang cepat, tetapi juga pelayanan yang transparan, mudah diakses, dan mampu memberikan pengalaman yang baik. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat,"* jelas Singgih.

Melalui diskusi yang berlangsung interaktif, peserta membahas berbagai hasil survei dan evaluasi pelayanan publik yang telah dilaksanakan selama Semester I Tahun 2026. Berbagai aspek menjadi perhatian, mulai dari penataan sumber daya manusia, stabilisasi jaringan internet, penguatan standar operasional prosedur, optimalisasi pengisian survei, hingga mitigasi kendala teknis pada sistem aplikasi pelayanan.

Di kesempatan terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto, menyampaikan bahwa hasil evaluasi pelayanan publik harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan perbaikan layanan secara berkelanjutan. Menurutnya, karakteristik Jawa Timur yang luas dan heterogen menuntut adanya pendekatan pelayanan yang adaptif serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

*"Survei Persepsi Anti Korupsi, Survei Persepsi Kualitas Pelayanan, dan Survei Kepuasan Masyarakat bukan sekadar instrumen penilaian, tetapi menjadi cerminan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang kita berikan. Oleh karena itu, setiap hasil evaluasi harus ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan yang nyata dan terukur,"* ungkap Haris.

Haris menambahkan bahwa transformasi pelayanan publik harus terus didorong melalui penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyusunan kebijakan yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat.

Kemenkum Jatim Dampingi JDIH Banyuwangi untuk Tingkatkan Kualitas Layanan Informasi Hukum

Surabaya - Kementerian Hukum Jawa Timur menerima kunjungan koordinasi pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi di Ruang Rapat Airlangga, Kamis (4/6). Pertemuan tersebut membahas evaluasi hasil penilaian JDIH Tahun 2026 sekaligus upaya peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan informasi hukum di Kabupaten Banyuwangi.

Kegiatan yang dihadiri oleh Kadiv P3H Kemenkum Jawa Timur Soleh Joko Sutopo beserta jajarannya, perwakilan JDIH Bagian Hukum Kabupaten Banyuwangi, serta Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan ini menjadi forum koordinasi untuk menindaklanjuti hasil penilaian JDIH yang telah dilaksanakan.

Dalam pembahasan tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi menyampaikan sejumlah hal yang masih perlu ditingkatkan guna memperoleh nilai yang lebih optimal pada penilaian JDIH mendatang. Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain Variabel I terkait Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum yang Lengkap dan Akurat, Variabel II mengenai Aksesibilitas terhadap Dokumen dan Informasi Hukum, Variabel III tentang Integrasi dan Sinkronisasi Dokumen dan Informasi Hukum, serta Variabel IV terkait Pengembangan JDIH.

Selain membahas evaluasi penilaian, pertemuan juga mengulas pengembangan JDIH melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) sebagai bagian dari strategi penyebarluasan dan pemberdayaan informasi hukum kepada masyarakat. Inovasi tersebut dinilai dapat mendukung kemudahan akses informasi hukum sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

Kadiv P3H Soleh Joko Sutopo, menyampaikan bahwa hasil evaluasi JDIH perlu dijadikan bahan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan dokumentasi dan informasi hukum.

“Evaluasi ini menjadi kesempatan bagi pengelola JDIH untuk mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperkuat. Selain mempertahankan capaian yang telah diraih, diperlukan pula inovasi dan terobosan baru, termasuk pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan, agar penyebarluasan informasi hukum dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif,” ujar Soleh.

Sementara itu, pada kesempatan yang lain, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur Haris Sukamto, menegaskan bahwa penguatan JDIH merupakan bagian penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi hukum dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“JDIH memiliki peran strategis sebagai sarana penyediaan informasi hukum yang mudah diakses, akurat, dan terpercaya. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan Kanwil Kemenkum Jawa Timur perlu terus diperkuat agar pengelolaan JDIH semakin berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era digital,” ungkap Haris.

Harapannya pengelolaan JDIH di Kabupaten Banyuwangi dapat terus berkembang, mempertahankan capaian yang telah diperoleh, serta menghadirkan berbagai inovasi yang mendukung penyebarluasan informasi hukum secara lebih efektif kepada masyarakat.

Inventarisasi Kendala Internal, Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Jatim Susun Langkah Strategis

Surabaya — Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menggelar rapat internal untuk menginventarisasi berbagai permasalahan dan kendala pelaksanaan tugas, Rabu (3/6). Kegiatan yang berlangsung di Aula Raden Wijaya tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus penyusunan langkah strategis guna memperkuat dukungan administrasi dan layanan internal di lingkungan Kanwil Kemenkum Jatim.

Rapat dipimpin langsung Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Jatim, R. Prasetyo Wibowo, dan diikuti Tim Kerja Keuangan dan Perencanaan, Tim Kerja Barang Milik Negara (BMN), Tim Kerja Sumber Daya Manusia (SDM), serta Tim Kerja Publikasi, Kehumasan, dan Teknologi Informasi.

Dalam rapat tersebut, masing-masing tim kerja memaparkan sejumlah persoalan yang masih dihadapi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pada bidang Keuangan dan Perencanaan, keterbatasan sumber daya manusia menjadi perhatian utama. Hingga saat ini, belum tersedia staf yang secara khusus mendukung tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga beban kerja pengelolaan keuangan dinilai cukup tinggi dan berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan maupun administrasi.

Sementara itu, Tim Kerja BMN menyoroti persoalan pengembangan karier pegawai. Sebagian besar personel yang menangani pengelolaan BMN belum memiliki Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang relevan, sehingga ruang pengembangan karier dinilai masih terbatas. Kondisi tersebut mendorong sebagian pegawai mulai beralih ke jabatan fungsional teknis lain, termasuk Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.

Persoalan serupa juga menjadi perhatian Tim Kerja SDM. Keterbatasan formasi jabatan fungsional pada bidang tata usaha dan umum dinilai membuat pilihan pengembangan karier pegawai relatif sempit, sehingga diperlukan penguatan jalur karier yang lebih jelas dan berkelanjutan.

Di sektor Publikasi, Kehumasan, dan Teknologi Informasi, kualitas jaringan internet menjadi isu yang mengemuka. Kapasitas bandwidth sebesar 150 Mbps yang digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional sekitar 137 pegawai masih menghadapi kendala pada kondisi tertentu, sehingga berdampak pada kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.

Sebagai solusi awal, Tim Kerja Publikasi, Kehumasan, dan Teknologi Informasi mengusulkan pembaruan infrastruktur melalui optimalisasi jaringan kabel atau wired network pada titik-titik kerja strategis guna meningkatkan stabilitas koneksi internet.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Jatim R. Prasetyo Wibowo menegaskan bahwa pemetaan persoalan secara menyeluruh menjadi langkah penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.

“Rapat ini bukan sekadar mengidentifikasi kendala, tetapi menjadi ruang bersama untuk memetakan persoalan secara komprehensif sebagai dasar penyusunan langkah strategis dan usulan kebijakan kepada unit terkait di tingkat pusat. Sinergi antar tim kerja menjadi kunci agar solusi yang dihasilkan benar-benar efektif dan dapat diimplementasikan,” ujar Prasetyo.

Ia menambahkan, hasil inventarisasi permasalahan tersebut akan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar penyusunan rencana tindak lanjut guna meningkatkan kualitas layanan administrasi, pengelolaan SDM, pengelolaan BMN, serta dukungan teknologi informasi di lingkungan Kanwil Kemenkum Jatim.

Melalui forum internal tersebut, Bagian Tata Usaha dan Umum berharap berbagai persoalan dapat teridentifikasi secara lebih terstruktur sehingga langkah penyelesaian yang ditempuh semakin tepat sasaran dan mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.