Surabaya - Kementerian Hukum (Kemenkum) resmi membuka Latihan Dasar (Latsar) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2025 pada Selasa (5/8). Kegiatan yang berlangsung secara daring ini diikuti oleh 852 CPNS dari seluruh satuan kerja Kemenkum, termasuk 20 orang CPNS dari Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Timur yang mengikuti dari Aula Raden Wijaya.

Latihan Dasar CPNS Kemenkum 2025 Resmi Dibuka, Sekjen Tekankan Pentingnya Etika dan Integritas ASN

Surabaya - Kementerian Hukum (Kemenkum) resmi membuka Latihan Dasar (Latsar) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2025 pada Selasa (5/8). Kegiatan yang berlangsung secara daring ini diikuti oleh 852 CPNS dari seluruh satuan kerja Kemenkum, termasuk 20 orang CPNS dari Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Timur yang mengikuti dari Aula Raden Wijaya.

Latsar CPNS kali ini mengusung metode distance learning, yang dikembangkan untuk menjawab kebutuhan pengembangan kompetensi ASN di tengah era digitalisasi birokrasi.

Dalam sambutannya, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkum, Mutia Farida, menekankan pentingnya kedisiplinan dan semangat para CPNS dalam mengikuti seluruh rangkaian pelatihan.

“Metode pembelajaran jarak jauh ini tetap menuntut komitmen penuh dari peserta agar mampu menyerap nilai-nilai dasar ASN secara optimal,” ujar Mutia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenkum, Komjen Pol. (Purn.) Dr. Nico Afinta, S.I.K., S.H., M.H., yang juga membuka kegiatan secara resmi, menegaskan bahwa Latsar bukan semata-mata pemenuhan regulasi, melainkan fondasi karakter dan integritas sebagai pelayan publik.

“Latihan dasar bukan hanya implementasi dari undang-undang, tetapi juga langkah awal bagi setiap CPNS untuk memahami tugas, wewenang, dan tanggung jawab di ruang kerja masing-masing,” kata Nico.

Ia menambahkan, Kemenkum tengah mengupayakan pembukaan program studi Hukum Terapan untuk mendukung manajemen talenta di internal kementerian.

“Melalui prodi ini, kami ingin memberi ruang bagi pengembangan karier pegawai berbasis kompetensi yang terintegrasi dan beretika,” ucapnya.

Di Kanwil Kemenkum Jawa Timur, kegiatan dihadiri langsung oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Meirina Saeksi, beserta tim Kepegawaian. Menurut Meirina, keikutsertaan CPNS dalam Latsar menjadi momen krusial dalam membentuk pola pikir dan sikap profesional sejak dini.

“Ini adalah titik awal penting bagi mereka untuk memahami budaya kerja Kemenkum yang menjunjung tinggi integritas dan pelayanan publik,” ujar Meirina.

Kegiatan pembukaan berjalan lancar hingga selesai, dan akan dilanjutkan dengan rangkaian pelatihan terstruktur yang telah dijadwalkan BPSDM. Dengan komitmen penuh dari seluruh peserta dan dukungan dari satuan kerja, Latsar CPNS 2025 diharapkan mampu mencetak ASN Kemenkum yang andal, berintegritas, dan responsif terhadap tantangan zaman.

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana

LUMAJANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur melaksanakan kegiatan verifikasi lapangan pemeriksaan substantif atas permohonan Indikasi Geografis (IG) Susu Kambing Senduro, Senin (4/8). Kegiatan berlangsung di dua kecamatan sentra produksi yakni Kecamatan Senduro dan Pasrujambe, Lumajang.

Verifikasi Substantif Susu Kambing Senduro, Kemenkum Jatim Pastikan Keaslian Produk IG Asal Lumajang

LUMAJANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur melaksanakan kegiatan verifikasi lapangan pemeriksaan substantif atas permohonan Indikasi Geografis (IG) Susu Kambing Senduro, Senin (4/8). Kegiatan berlangsung di dua kecamatan sentra produksi yakni Kecamatan Senduro dan Pasrujambe, Lumajang.

Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan penting dalam proses penilaian substantif yang bertujuan memastikan kesesuaian antara dokumen permohonan IG dengan kondisi faktual di lapangan. Tim verifikasi dari Kanwil Kemenkum Jatim yang dipimpin Staf Pelayanan Kekayaan Intelektual, Didik Prihantoro, berkoordinasi langsung dengan Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang serta Asosiasi Pengembangan Susu Kambing Senduro selaku pemohon.

“Kami melakukan observasi dan wawancara langsung ke sejumlah lokasi peternakan dan pengolahan susu kambing. Fokus kami adalah memastikan legalitas kelembagaan, praktik produksi, hingga faktor geografis dan manusia yang memengaruhi kualitas produk,” ujar Didik.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang, Endra dan Ervin, yang memberikan dukungan teknis terhadap proses verifikasi.

Kepala Kanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen memberikan pendampingan penuh hingga Susu Kambing Senduro resmi mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis.

“Ini bukan hanya soal pengakuan, tapi juga langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi produk lokal dan memperkuat daya saingnya di pasar global,” jelas Haris.

Dengan terverifikasinya aspek substantif di lapangan, diharapkan Susu Kambing Senduro dapat segera memperoleh perlindungan hukum sebagai produk indikasi geografis yang otentik dan khas dari Jawa Timur.

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana

SURABAYA - Semangat kedisiplinan dan peningkatan pelayanan menjadi sorotan utama dalam apel pagi yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Senin (4/8). Apel yang berlangsung di lapangan utama ini diikuti oleh seluruh jajaran, mulai dari pimpinan tinggi, pejabat struktural, JFT, JFU, CPNS, PPNPN, hingga para peserta magang.

Raih Dua Penghargaan Nasional, Kanwil Jatim Diminta Terus Tingkatkan Layanan Publik

SURABAYA - Semangat kedisiplinan dan peningkatan pelayanan menjadi sorotan utama dalam apel pagi yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Senin (4/8). Apel yang berlangsung di lapangan utama ini diikuti oleh seluruh jajaran, mulai dari pimpinan tinggi, pejabat struktural, JFT, JFU, CPNS, PPNPN, hingga para peserta magang.

Bertindak sebagai pembina apel, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Raden Fadjar Widjanarko, menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan semangat para pegawai. Ia menyebut apel pagi merupakan cerminan disiplin sebagai abdi negara.

“Kita patut bersyukur masih diberi nikmat sehat, sehingga dapat menjalankan kewajiban sebagai ASN, salah satunya dengan mengikuti apel pagi ini,” ujar Fadjar.

Fadjar juga menyampaikan kabar menggembirakan terkait capaian Kanwil Kemenkum Jawa Timur. Pada semester I tahun ini, Kanwil Jatim berhasil meraih dua penghargaan nasional, yakni Juara II capaian kinerja bidang administratif serta sebelumnya berhasil meraih juara I untuk kinerja layanan Kekayaan Intelektual.

“Prestasi ini adalah hasil dari kerja sama seluruh elemen, bukan hanya satu bagian saja. Ini kerja tim,” tambahnya.

Selain capaian, Fadjar juga menyampaikan sejumlah arahan strategis hasil rapat koordinasi bersama Menteri Hukum serta Sekretaris Jenderal. Di antaranya peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), optimalisasi pelayanan publik berbasis digital, serta respons cepat terhadap keluhan masyarakat.

“Transformasi digital dan pelayanan prima menjadi fokus utama, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa seluruh divisi akan mendapat tugas lanjutan dari pusat sebagai tindak lanjut dari rakor tersebut. Fadjar menekankan pentingnya kesiapan seluruh jajaran untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan baik.

“Semua ini memerlukan sinergi antardivisi. Mari kita selesaikan pekerjaan rumah ini dengan penuh tanggung jawab,” ucapnya.

Terkait pembangunan Zona Integritas, Fadjar meminta seluruh kelompok kerja (pokja) agar serius dalam melengkapi data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) WBK/WBBM sesuai tenggat waktu.

“Data dukung adalah bagian penting dalam penilaian. Mari kita penuhi tepat waktu,” imbaunya.

Menutup arahannya, Fadjar mengajak seluruh pegawai untuk terus menjaga semangat kerja dan integritas.

“Semoga kita semua diberi kesehatan agar dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan integritas,” pungkasnya.

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana

JAKARTA — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur turut berpartisipasi dalam kegiatan Panel Pembacaan Hasil Sidang Komisi Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2025, yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Kamis (31/7). Kegiatan dihadiri oleh seluruh Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Unit Utama dan Kanwil, Kabag PPL, Kabag TU-Umum, serta seluruh Kepala UPT se-Indonesia.

Kemenkum Jatim Siap Tindaklanjuti Hasil Sidang Komisi Rakor Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2025

JAKARTA — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur turut berpartisipasi dalam kegiatan Panel Pembacaan Hasil Sidang Komisi Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2025, yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Kamis (31/7). Kegiatan dihadiri oleh seluruh Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Unit Utama dan Kanwil, Kabag PPL, Kabag TU-Umum, serta seluruh Kepala UPT se-Indonesia.

Kegiatan tersebut juga ditandai dengan penyerahan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kinerja dari Kepala BSK Hukum kepada Sekretaris Jenderal Kemenkumham.

Sekretaris Jenderal Kemenkum, Nico Afinta, menyampaikan bahwa permasalahan komunikasi menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program. Ia mendorong agar intensitas komunikasi ditingkatkan, minimal melalui evaluasi bulanan di lingkungan Kanwil.

“Perbedaan pemikiran di level teknis dan fungsional harus dijembatani dengan komunikasi yang intensif,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya pemberian apresiasi untuk mendorong semangat dan kinerja jajaran.

Sebelumnya, Kepala BSK Hukum, Andry Indrady dalam sambutannya mengapresiasi kontribusi seluruh peserta rakor serta menekankan pentingnya pemenuhan dasar hukum dan analisa kebijakan dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi. Ia meminta setiap kanwil segera menyusun milestone sebagai langkah konkret pelaksanaan hasil rakor yang ditargetkan tuntas pada bulan kedelapan (B08) tahun ini.

Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Timur, Haris Sukamto, yang memimpin Komisi 3.A. (Pelayanan Hukum/ AHU), menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang disampaikan telah disusun secara terukur dan realistis berdasarkan kondisi faktual di lapangan.

“Kami siap melaksanakan seluruh hasil panel dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Dalam kegiatan ini, hadir pula dari jajaran Kanwil Jatim: Kepala Divisi Pelayanan Hukum R. Fadjar Wijanarko, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Titik Setiawati, serta Kepala BHP Surabaya Hendra Andi Satya Gurning.

Kegiatan ini menjadi penegas komitmen Kemenkum dalam mewujudkan tata kelola kinerja yang adaptif, terukur, dan kolaboratif guna mencapai target Semester II tahun 2025.

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana

DEPOK- Kinerja Kanwil Kemenkum Jatim dalam bidang administrasi mendapat apresiasi dari Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas. Instansi plat merah yang dipimpin Haris Sukamto itu meraih predikat sebagai Kantor Wilayah Terbaik II Capaian Kinerja Bidang Administratif Semester I Tahun 2025 di Lingkungan Kementerian Hukum.

Kemenkum Jatim Raih Runner Up Kinerja Terbaik Bidang Administratif

DEPOK- Kinerja Kanwil Kemenkum Jatim dalam bidang administrasi mendapat apresiasi dari Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas. Instansi plat merah yang dipimpin Haris Sukamto itu meraih predikat sebagai Kantor Wilayah Terbaik II Capaian Kinerja Bidang Administratif Semester I Tahun 2025 di Lingkungan Kementerian Hukum.

Penghargaan itu diberikan secara simbolis oleh Sekretaris Jenderal Kemenkum, Komjen Pol Nico Afinta kepada Kakanwil Haris Sukamto, Kamis (31/7). Penyerahannya dilakukan saat Penutupan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I 2025.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyampaikan terima kasih atas sumbangsih dari seluruh jajaran di bawah Sekretaris Jenderal. Menurutnya, apa yang telah dicapai jajarannya sudah melampaui ekspektasinya.

"Saya terima dengan senang hati, semua rekomendasi yang dihasilkan dalam rakor ini. Karena saya yakin, semua jajaran di tingkatan mana pun, jika kita melaksanakannya dengan nurani yang sama, maka pasti akan terlaksana dengan baik," ujarnya.

Selain itu, Supratman menekankan bahwa pelaksanaan tugas manajerial dan pengawasan internal telah dibangun dengan suasana yang sangat cair. Sehingga pelaksanaan kinerja dan pengawasan berjalan dengan baik.

"Inovasi yang dilakukan seluruh wilayah sangat baik. Jangan ragu untuk saling belajar dan bertukar ilmu," jelasnya.

Supratman mengaku bangga karena seluruh yang sudah dia pikirkan, sudah dilaksanakan dengan baik oleh jajarannya. Terutama terkait kampanye-kampanye anti korupsi.

"Desember nanti atau paling lambat di awal Januari 2026 kita akan launching super apps layanan Kementerian Hukum," ujarnya.

Sementara itu, Haris mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan pimpinan. Menurutnya, capaian ini adalah hasil kerja keras seluruh jajarannya.

"Tentu capaian ini adalah hasil kinerja kolektif super team yang ada, kami tentu berharap akan ada peningkatan kinerja di semester kedua 2025," harapnya.

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana