JAKARTA — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur turut berpartisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 yang digelar di Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran, Senin (15/12).

Kegiatan nasional ini diikuti oleh para pimpinan tinggi pusat dan wilayah sebagai forum evaluasi kinerja Tahun 2025 sekaligus penguatan komitmen pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026 pasca transformasi kelembagaan Kementerian Hukum.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto bersama jajaran mengikuti rangkaian kegiatan yang dibuka langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas. Haris didampingi Kadiv P3H, Titik Setiawati dan Kadiv Pelayanan Hukum, Raden Fadjar Widjanarko serta Kabag TU & Umum, Meirina Saeksi.

Rapat koordinasi dibuka langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, yang menegaskan bahwa pengendalian kinerja tidak boleh bersifat administratif semata, tetapi harus berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kita harus memastikan reformasi hukum berjalan terukur, akuntabel, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui layanan hukum yang cepat, modern, dan berkeadilan,” tegas Menteri Hukum.

Menteri Hukum juga menekankan pentingnya transformasi digital sebagai pendorong utama peningkatan kualitas layanan hukum. Menurutnya, digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga perubahan cara kerja dan pola pikir aparatur.

“Transformasi digital harus menghadirkan kepastian, transparansi, serta kemudahan akses keadilan hingga ke tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya.

Keikutsertaan Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur dalam Rakor ini mencakup partisipasi aktif pada sesi pleno serta pembahasan teknis melalui enam komisi yang membahas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Jajaran Kanwil Jawa Timur juga mengikuti evaluasi kinerja Kantor Wilayah melalui mekanisme wawancara oleh tim evaluator sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas kinerja.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakor ini menjadi momentum refleksi menyeluruh atas capaian Tahun 2025 sekaligus konsolidasi nasional menuju target kinerja 2026.

“Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi kelemahan, tantangan, dan peluang, agar Kementerian Hukum dapat melangkah lebih adaptif dan responsif ke depan,” kata Sekretaris Jenderal.

Sekretaris Jenderal juga menegaskan bahwa sinergi antara pusat dan wilayah merupakan kunci keberhasilan transformasi kelembagaan. “Peran aktif Kantor Wilayah sangat menentukan keberhasilan kebijakan nasional. Karena itu, hasil Rakor ini harus segera ditindaklanjuti secara konkret di daerah,” ujarnya.

Keikutsertaan Kanwil Jawa Timur tidak hanya pada sesi pleno, tetapi juga dalam pembahasan teknis melalui enam komisi yang membahas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sesuai bidang tugas.

Selain itu, jajaran Kanwil Jawa Timur mengikuti proses evaluasi kinerja Kantor Wilayah melalui mekanisme wawancara oleh tim evaluator sebagai bagian dari pengukuran capaian dan perbaikan kinerja yang rencananya digelar mulai esok hari (16/12).

"Kami telah mempersiapkan paparan dan data yang diperlukan, sehingga dapat kami pertanggungjawabkan dengan baik di hadapan pimpinan," ujar Haris.

Melalui forum ini, Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur memperkuat sinergi dengan unit pusat serta menyelaraskan langkah strategis daerah dengan kebijakan nasional, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan hukum, penguatan akses keadilan, dan penerapan transformasi digital secara berkelanjutan.

Partisipasi aktif Kanwil Jawa Timur dalam Rakor ini menjadi wujud komitmen untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta mendorong reformasi hukum yang berdampak langsung bagi masyarakat.

SURABAYA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur mendorong seluruh pegawai untuk menuntaskan kewajiban pemenuhan data dukung Reformasi Birokrasi (e-RB) serta menjaga kesehatan di tengah kondisi cuaca ekstrem. Hal tersebut disampaikan dalam apel pagi yang digelar di halaman Kanwil Kemenkum Jawa Timur, Senin (15/12).

Bertindak sebagai pembina apel, Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya Kanwil Kemenkum Jawa Timur, Muhammad Aminudin, menyampaikan apresiasi atas kehadiran para pegawai dalam kegiatan apel pagi. Menurutnya, partisipasi aktif dalam apel merupakan salah satu wujud nyata kedisiplinan aparatur sipil negara.

“Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam apel pagi hari ini. Kehadiran kita semua merupakan salah satu bentuk kedisiplinan yang harus terus dijaga,” ujar Aminudin.

Memasuki pertengahan Desember, Aminudin juga mengingatkan pentingnya penyelesaian tanggung jawab pemenuhan data dukung Reformasi Birokrasi (e-RB). Ia meminta seluruh pegawai untuk memastikan kewajiban tersebut dituntaskan tepat waktu agar tidak mengganggu rencana cuti akhir tahun.

“Mengingat kita sudah memasuki pertengahan Desember, mari kita selesaikan tanggung jawab pemenuhan data dukung e-RB. Dengan demikian, apabila ada rekan-rekan yang hendak mengambil cuti di akhir tahun, tidak lagi terbebani oleh kewajiban tersebut. Kepada pegawai yang telah menyelesaikan pemenuhan data dukung, kami sampaikan terima kasih,” tuturnya.

Selain itu, Aminudin turut mengingatkan seluruh pegawai agar senantiasa menjaga kesehatan di tengah kondisi cuaca ekstrem yang melanda berbagai wilayah di Indonesia. Ia berharap seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Jawa Timur senantiasa diberikan perlindungan dan terhindar dari potensi bencana hidrometeorologi.

“Mari kita jaga kesehatan masing-masing di tengah cuaca ekstrem yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Semoga kita semua senantiasa diberikan keselamatan dan terhindar dari bencana hidrometeorologi,” pungkas Aminudin.

SURABAYA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menekankan pentingnya disiplin dan integritas sejak awal penerimaan peserta magang melalui kegiatan orientasi dan pembekalan yang digelar secara virtual, Senin (15/12). Hal ini sebagai langkah awal membentuk sikap profesional peserta sebelum terjun ke lingkungan kerja.

Kegiatan orientasi dibuka secara resmi oleh Kepala Bagian Pengembangan Karier SDM Kementerian Hukum, Andik Prasetyo. Dalam sambutannya, Andik menyampaikan apresiasi kepada para peserta yang berhasil lolos seleksi di tengah tingginya minat pendaftar dari berbagai daerah di Indonesia.

“Selamat bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Kementerian Hukum. Saudara-saudara adalah peserta terpilih yang diharapkan mampu menunjukkan sikap profesional, disiplin, serta komitmen selama mengikuti program magang ini,” kata Andik Prasetyo.

Ia menegaskan, program pemagangan dirancang untuk memberikan pengalaman kerja nyata bagi lulusan baru perguruan tinggi sekaligus mendukung perluasan kesempatan kerja. Program tersebut akan berlangsung selama enam bulan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk belajar, mengembangkan kompetensi, dan membangun etos kerja. Jaga nama baik instansi, patuhi tata tertib, serta junjung tinggi etika dan perilaku di lingkungan kerja,” ujarnya.

Materi selanjutnya disampaikan oleh Analis SDM Aparatur Madya Biro SDM Kementerian Hukum, Nurhadi, yang memaparkan peran dan tanggung jawab mentor dalam mendampingi peserta magang. Selain itu, disampaikan pula kewajiban peserta magang agar pelaksanaan program berjalan tertib dan berkualitas.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto, menilai orientasi ini penting sebagai fondasi awal pembentukan karakter dan profesionalisme peserta magang.

“Peserta magang bukan sekadar belajar teknis pekerjaan, tetapi juga membangun integritas, etika, dan sikap kerja yang baik. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal penting sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya,” kata Haris.

Menurut Haris, Kanwil Kemenkum Jawa Timur berkomitmen mendukung pelaksanaan program pemagangan agar berjalan optimal dan memberi manfaat nyata, baik bagi peserta maupun organisasi.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara perwakilan kantor wilayah dan Biro SDM. Orientasi ditutup dengan bimbingan singkat dari Tim Pengelolaan SDM terkait mekanisme kerja, ruang kerja, serta PIC selama masa magang berlangsung.

SURABAYA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur bersama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menggelar Sosialisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Cara Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup dan Pidana Mati di Hotel Wyndham Surabaya, Jumat (12/12). Kegiatan berlangsung pukul 13.30–16.30 WIB dan dihadiri jajaran pusat, aparat penegak hukum, akademisi, serta pimpinan pemasyarakatan dari berbagai daerah di Jawa Timur.

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Dr. Dhahana Putra membuka kegiatan dengan menegaskan pentingnya harmonisasi sistem pemidanaan dalam rangka menyongsong pemberlakuan KUHP Nasional pada tahun 2026. Ia menyampaikan bahwa perubahan pidana, khususnya terkait pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, harus dipahami sebagai bagian dari reformasi hukum yang mengedepankan perlindungan masyarakat dan penghormatan martabat manusia.

Acara turut dihadiri Kakanwil Kementerian Hukum Jawa Timur Haris Sukamto, Plt. Dir Perancangan Hendra Kurnia Putra, Plt. Dir Litigasi Kanti Mulyani, Kadiv P3H Jatim Titik Setiawati, serta perwakilan Pengadilan Tinggi Surabaya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Polda Jawa Timur, dan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan. Hadir pula para akademisi yakni Prof. Harkristuti Harkrisnowo, Dr. Bambang Suheryadi, dan Dr. Elfina Lebrine Sahetapy sebagai narasumber, serta para Kepala Lapas dan Rutan di wilayah Jawa Timur.

Materi sosialisasi menyoroti beberapa poin penting, antara lain perubahan paradigma pemidanaan yang kini berorientasi pada reintegrasi sosial, penempatan pidana mati sebagai pidana alternatif dengan masa percobaan 10 tahun, serta kebutuhan prosedur yang objektif dan terukur dalam mekanisme perubahan pidana. Sinkronisasi RPP dengan sistem pemasyarakatan juga menjadi perhatian, termasuk asesmen risiko, litmas, dan instrumen pembinaan. Para pemangku kepentingan diminta memastikan kejelasan batas waktu, tahapan, serta kewenangan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik.

Dalam sambutannya, Kakanwil Haris Sukamto menyampaikan apresiasi atas dukungan jajaran pusat dan menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi forum strategis bagi Jawa Timur untuk memastikan kesiapan implementasi KUHP. Ia menekankan perlunya pemahaman yang selaras antarinstansi serta pentingnya masukan akademik untuk memperkuat substansi RPP.

Para peserta menyampaikan sejumlah pandangan terkait kebutuhan kejelasan prosedur evaluasi perubahan pidana. Kanwil Jawa Timur akan merangkum seluruh masukan sebagai bahan penyempurnaan RPP dan menginstruksikan unit pemasyarakatan di daerah untuk mulai menyiapkan internalisasi awal terkait asesmen dan pembinaan.

Kegiatan berlangsung lancar dan menghasilkan sejumlah rekomendasi teknis yang akan diteruskan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai bagian dari proses finalisasi RPP.

SURABAYA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mendukung agar Jawa Timur bisa menjadi pusat pembinaan hukum nasional. Langkah ini akan memperkuat kapasitas layanan penyelesaian sengketa dan konsultasi hukum di tingkat desa/kelurahan.

Hal itu disampaikan Supratman saat meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan se-Provinsi Jawa Timur, yang kini telah terbentuk 100% di 8.494 desa dan kelurahan bersama Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria beserta Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Kamis malam (11/12).

Selain Peresmian Posbankum, Supratman juga membuka Pelatihan Peacemaker dan Paralegal se-Jawa Timur. Supratman menjelaskan bahwa capaian ini membuktikan bahwa Jawa Timur dapat menjadi wilayah yang menjamin kepastian hukum bagi warganya.

Untuk itu, dia sangat setuju dengan usulan Gubernur Jatim untuk menjadikan Jawa Timur sebagai pusat pembinaan hukum nasional. Mengingat, sudah dibuktikan dengan keberhasilan pembentukan Posbankum di seluruh desa/ kelurahan di Jatim.

"Kami tentunya sangat mendukung usulan Gubernur untuk menjadikan Jawa Timur sebagai gerbang sekaligus pusat pelatihan peacemaker dan paralegal secara nasional," ucap Supratman.

Dalam laporannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto, menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan tonggak bersejarah, mengingat Jawa Timur memiliki 7.717 desa dan 777 kelurahan, dengan wilayah geografis dan sosial yang sangat beragam.

Pada awal program, Posbankum yang terbentuk baru mencapai 278 lokasi. Namun, berkat kolaborasi intensif antara Kanwil Kemenkum Jatim, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, perangkat desa, serta organisasi bantuan hukum, pembentukan Posbankum berhasil meningkat pesat hingga mencapai 100% pada 3 Desember 2025.

"Lima daerah tercepat yang menyelesaikan pembentukan Posbankum adalah
Kota Mojokerto, Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Gresik," terangnya.

“Tidak ada lagi satu pun desa atau kelurahan di Jawa Timur yang tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum dasar,” ujar Haris Sukamto dalam laporan resminya.

Saat ini Jawa Timur memiliki 16.988 paralegal Posbankum, 229 paralegal telah mendapatkan pelatihan intensif, dan 117 Kepala Desa/Lurah berstatus Non Litigation Peacemaker (NLP).

Pelatihan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan Posbankum tidak hanya hadir secara administratif, tetapi benar-benar memberikan layanan yang profesional, responsif, dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa kehadiran Posbankum di seluruh desa/kelurahan merupakan bagian dari penguatan fondasi keadilan, terutama menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan demografi Jawa Timur sebagai “Gerbang Baru Nusantara”.

Gubernur menyampaikan bahwa akses keadilan yang merata akan memperkuat stabilitas sosial, terlebih ketika banyak persoalan hukum sesungguhnya berakar dari dinamika di tingkat desa dan kelurahan. Keberadaan peacemaker dan paralegal disebut penting sebagai “penjaga harmoni sosial”.

“Keadilan tidak boleh hanya hadir di kota besar. Perlindungan hukum tidak boleh menjadi hak yang hanya dinikmati sebagian warga,” tegas Gubernur dalam sambutannya.

Capaian 100% ini merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota, Biro/Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Organisasi Pemberi Bantuan Hukum Terakreditasi, Para Kepala Desa/Lurah, Paralegal serta kelompok masyarakat sipil.

Kanwil Kemenkum Jatim menegaskan komitmennya untuk terus melakukan:
pembinaan, evaluasi, peningkatan kualitas layanan bantuan hukum, agar Posbankum tetap menjadi pusat edukasi, konsultasi, dan penyelesaian sengketa yang dapat diandalkan masyarakat.

Dengan peresmian Posbankum di 8.494 desa/kelurahan dan dimulainya pelatihan Peacemaker dan Paralegal, Jawa Timur menegaskan dirinya sebagai provinsi pelopor dalam pemerataan akses keadilan. Keberhasilan ini diharapkan menjadi model nasional dalam memperkuat negara hukum sampai ke level paling dekat dengan rakyat.