SURABAYA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur bersama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menggelar Sosialisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Cara Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup dan Pidana Mati di Hotel Wyndham Surabaya, Jumat (12/12). Kegiatan berlangsung pukul 13.30–16.30 WIB dan dihadiri jajaran pusat, aparat penegak hukum, akademisi, serta pimpinan pemasyarakatan dari berbagai daerah di Jawa Timur.

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Dr. Dhahana Putra membuka kegiatan dengan menegaskan pentingnya harmonisasi sistem pemidanaan dalam rangka menyongsong pemberlakuan KUHP Nasional pada tahun 2026. Ia menyampaikan bahwa perubahan pidana, khususnya terkait pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, harus dipahami sebagai bagian dari reformasi hukum yang mengedepankan perlindungan masyarakat dan penghormatan martabat manusia.

Acara turut dihadiri Kakanwil Kementerian Hukum Jawa Timur Haris Sukamto, Plt. Dir Perancangan Hendra Kurnia Putra, Plt. Dir Litigasi Kanti Mulyani, Kadiv P3H Jatim Titik Setiawati, serta perwakilan Pengadilan Tinggi Surabaya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Polda Jawa Timur, dan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan. Hadir pula para akademisi yakni Prof. Harkristuti Harkrisnowo, Dr. Bambang Suheryadi, dan Dr. Elfina Lebrine Sahetapy sebagai narasumber, serta para Kepala Lapas dan Rutan di wilayah Jawa Timur.

Materi sosialisasi menyoroti beberapa poin penting, antara lain perubahan paradigma pemidanaan yang kini berorientasi pada reintegrasi sosial, penempatan pidana mati sebagai pidana alternatif dengan masa percobaan 10 tahun, serta kebutuhan prosedur yang objektif dan terukur dalam mekanisme perubahan pidana. Sinkronisasi RPP dengan sistem pemasyarakatan juga menjadi perhatian, termasuk asesmen risiko, litmas, dan instrumen pembinaan. Para pemangku kepentingan diminta memastikan kejelasan batas waktu, tahapan, serta kewenangan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik.

Dalam sambutannya, Kakanwil Haris Sukamto menyampaikan apresiasi atas dukungan jajaran pusat dan menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi forum strategis bagi Jawa Timur untuk memastikan kesiapan implementasi KUHP. Ia menekankan perlunya pemahaman yang selaras antarinstansi serta pentingnya masukan akademik untuk memperkuat substansi RPP.

Para peserta menyampaikan sejumlah pandangan terkait kebutuhan kejelasan prosedur evaluasi perubahan pidana. Kanwil Jawa Timur akan merangkum seluruh masukan sebagai bahan penyempurnaan RPP dan menginstruksikan unit pemasyarakatan di daerah untuk mulai menyiapkan internalisasi awal terkait asesmen dan pembinaan.

Kegiatan berlangsung lancar dan menghasilkan sejumlah rekomendasi teknis yang akan diteruskan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai bagian dari proses finalisasi RPP.

SURABAYA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mendukung agar Jawa Timur bisa menjadi pusat pembinaan hukum nasional. Langkah ini akan memperkuat kapasitas layanan penyelesaian sengketa dan konsultasi hukum di tingkat desa/kelurahan.

Hal itu disampaikan Supratman saat meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan se-Provinsi Jawa Timur, yang kini telah terbentuk 100% di 8.494 desa dan kelurahan bersama Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria beserta Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Kamis malam (11/12).

Selain Peresmian Posbankum, Supratman juga membuka Pelatihan Peacemaker dan Paralegal se-Jawa Timur. Supratman menjelaskan bahwa capaian ini membuktikan bahwa Jawa Timur dapat menjadi wilayah yang menjamin kepastian hukum bagi warganya.

Untuk itu, dia sangat setuju dengan usulan Gubernur Jatim untuk menjadikan Jawa Timur sebagai pusat pembinaan hukum nasional. Mengingat, sudah dibuktikan dengan keberhasilan pembentukan Posbankum di seluruh desa/ kelurahan di Jatim.

"Kami tentunya sangat mendukung usulan Gubernur untuk menjadikan Jawa Timur sebagai gerbang sekaligus pusat pelatihan peacemaker dan paralegal secara nasional," ucap Supratman.

Dalam laporannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto, menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan tonggak bersejarah, mengingat Jawa Timur memiliki 7.717 desa dan 777 kelurahan, dengan wilayah geografis dan sosial yang sangat beragam.

Pada awal program, Posbankum yang terbentuk baru mencapai 278 lokasi. Namun, berkat kolaborasi intensif antara Kanwil Kemenkum Jatim, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, perangkat desa, serta organisasi bantuan hukum, pembentukan Posbankum berhasil meningkat pesat hingga mencapai 100% pada 3 Desember 2025.

"Lima daerah tercepat yang menyelesaikan pembentukan Posbankum adalah
Kota Mojokerto, Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Gresik," terangnya.

“Tidak ada lagi satu pun desa atau kelurahan di Jawa Timur yang tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum dasar,” ujar Haris Sukamto dalam laporan resminya.

Saat ini Jawa Timur memiliki 16.988 paralegal Posbankum, 229 paralegal telah mendapatkan pelatihan intensif, dan 117 Kepala Desa/Lurah berstatus Non Litigation Peacemaker (NLP).

Pelatihan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan Posbankum tidak hanya hadir secara administratif, tetapi benar-benar memberikan layanan yang profesional, responsif, dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa kehadiran Posbankum di seluruh desa/kelurahan merupakan bagian dari penguatan fondasi keadilan, terutama menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan demografi Jawa Timur sebagai “Gerbang Baru Nusantara”.

Gubernur menyampaikan bahwa akses keadilan yang merata akan memperkuat stabilitas sosial, terlebih ketika banyak persoalan hukum sesungguhnya berakar dari dinamika di tingkat desa dan kelurahan. Keberadaan peacemaker dan paralegal disebut penting sebagai “penjaga harmoni sosial”.

“Keadilan tidak boleh hanya hadir di kota besar. Perlindungan hukum tidak boleh menjadi hak yang hanya dinikmati sebagian warga,” tegas Gubernur dalam sambutannya.

Capaian 100% ini merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota, Biro/Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Organisasi Pemberi Bantuan Hukum Terakreditasi, Para Kepala Desa/Lurah, Paralegal serta kelompok masyarakat sipil.

Kanwil Kemenkum Jatim menegaskan komitmennya untuk terus melakukan:
pembinaan, evaluasi, peningkatan kualitas layanan bantuan hukum, agar Posbankum tetap menjadi pusat edukasi, konsultasi, dan penyelesaian sengketa yang dapat diandalkan masyarakat.

Dengan peresmian Posbankum di 8.494 desa/kelurahan dan dimulainya pelatihan Peacemaker dan Paralegal, Jawa Timur menegaskan dirinya sebagai provinsi pelopor dalam pemerataan akses keadilan. Keberhasilan ini diharapkan menjadi model nasional dalam memperkuat negara hukum sampai ke level paling dekat dengan rakyat.

SURABAYA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menyerahkan hasil penyusunan Naskah Akademik dan draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas, serta kajian atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember tahun 2015–2020. Kegiatan berlangsung pada Rabu, 10 Desember 2025, di Ruang VIP Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur.

Kepala Kantor Wilayah, Haris Sukamto, membuka kegiatan dan menegaskan perlunya kualitas analisis dalam setiap proses perancangan serta kajian regulasi. Ia meminta jajaran perancang memastikan substansi yang disusun relevan, akurat, dan mampu menjawab kebutuhan tata kelola jaringan utilitas di daerah.

Pertemuan dihadiri Kepala Divisi P3H Titik Setyawati, Tim Peraturan Perundang-undangan Kanwil, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Jember. Hadir Asisten I Pemerintahan Adi Wijaya beserta Bagian Hukum, dan jajaran Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang.

Penyusunan Naskah Akademik, draf Raperda, dan kajian peraturan daerah ini merupakan bagian dari tugas strategis perancang peraturan perundang-undangan Kanwil dalam mendukung penyelarasan regulasi daerah. Produk tersebut disusun sebagai dasar harmonisasi kebijakan dan evaluasi peraturan yang berlaku di Kabupaten Jember selama 2015–2020.

Perwakilan Pemkab Jember menyampaikan apresiasi atas dukungan teknis yang diberikan Kanwil. Mereka berharap kerja sama serupa dapat dilanjutkan pada periode mendatang untuk memperkuat kualitas produk hukum daerah.

Kegiatan berlangsung selama satu jam dan ditutup dengan penyerahan resmi dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Jember.

SURABAYA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menggelar seminar “Akselerasi Penerapan Penegakan Peraturan Daerah terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP” di Double Tree by Hilton Surabaya, Rabu 10 Desember 2025. Kegiatan berlangsung pukul 09.00–12.00 WIB dan diikuti perangkat daerah, penyuluh hukum, analis hukum, analis kebijakan, serta tim perancang peraturan perundang-undangan.

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dr. Dhahana Putra, hadir secara daring. Hadir pula Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Ditjen PP, Hernadi, serta Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Timur, Adi Sarono. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Prof. I Gede Widhiana Suarda, menjadi narasumber utama bersama Adi Sarono dan Ramoti Samuel. Kegiatan dipandu moderator Muhammad Aminudin.

Seminar diselenggarakan untuk mempercepat kesiapan pemerintah daerah dalam menyesuaikan Peraturan Daerah dengan KUHP baru, KUHAP baru, dan ketentuan penyesuaian pidana. Peserta mendapatkan pemaparan komprehensif mengenai perubahan mendasar dalam kebijakan pemidanaan nasional dan dampaknya terhadap kewenangan daerah.

Dalam materinya, Prof. I Gede Widhiana Suarda menegaskan bahwa Perda bermuatan pidana wajib direvisi ketika ketentuan KUHP mulai berlaku. Ia menyebut hukum adat harus ditempatkan secara proporsional, sementara Perda hanya diperbolehkan memuat pidana denda. Jenis tindak pidana yang dapat dimuat terdiri dari tindak pidana adat dan non-adat, dengan ketentuan hukum adat ditetapkan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.

Adi Sarono menjelaskan bahwa Perda menjadi ruang penghubung antara pidana adat dan sistem pidana nasional. Ia menekankan pentingnya penjabaran sanksi pidana adat dalam bentuk norma yang tertulis sehingga tidak hanya bergantung pada kebiasaan. Menurutnya, Perda tetap dapat memuat ketentuan pidana sepanjang sesuai batasan KUHP baru.

Narasumber lain, Ramoti Samuel, menyampaikan kewajiban penyesuaian tindak pidana dalam Perda. Ia menyoroti munculnya pidana baru seperti pengawasan dan pekerjaan sosial. Berdasarkan Pasal 613 KUHP baru, Perda harus menghapus pidana kurungan, menyesuaikan kategori denda, dan mengatur ulang denda kumulatif menjadi denda tunggal untuk besaran di atas kategori tertentu.

Sesi diskusi menyoroti sejumlah isu teknis, seperti penerapan pidana kerja sosial, mekanisme setoran denda, dan batasan Perda dalam memuat unsur pidana. Peserta juga membahas inventarisasi Perda yang perlu disesuaikan, termasuk perumusan kategori penalti ringan, sedang, dan berat. Pemerintah daerah menegaskan kesiapan melakukan penataan regulasi secara bertahap.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto, menegaskan perlunya audit regulasi daerah dan percepatan harmonisasi Perda agar selaras dengan KUHP dan KUHAP baru. Ia mendorong penyusunan pedoman penyusunan Perda berunsur pidana untuk mencegah disharmoni antarregulasi. Haris menekankan pentingnya sinergi antara Kanwil, pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan dalam mendukung reformasi hukum pidana nasional.

Kegiatan ditutup dengan penegasan komitmen untuk melanjutkan pendampingan teknis oleh Kanwil Jawa Timur guna memastikan penyesuaian Perda berjalan sesuai ketentuan dan tepat waktu.

JEMBER - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menggelar kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Kepatuhan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi Notaris di wilayah Bakorwil Jember, Senin, 8 Desember 2025, pukul 09.00–11.00 WIB, bertempat di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya peran notaris sebagai pejabat publik yang wajib patuh terhadap regulasi anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

“Kepada notaris yang hadir hari ini, gunakan waktu sosialisasi ini sebaik mungkin. Pahami materi yang disampaikan tim. Segera selesaikan kewajiban pengisian PMPJ yang menjadi perhatian pemerintah,” tegas Haris.

Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan mampu mendorong tercapainya kepatuhan penuh pengisian kuesioner PMPJ dari para notaris di wilayah Bakorwil Jember, seiring dengan keanggotaan penuh Indonesia dalam Financial Action Task Force (FATF).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Pengwil Jawa Timur Ikatan Notaris Indonesia yang diwakili Hatta Isnaini, Wakil Ketua MPWN Jawa Timur Machmud Fauzi dan Anggraeni Sari, Plt. Kepala Bidang Pelayanan AHU R. Prasetyo Wibowo, Ketua Pengda Jember Irwan Rosman, Ketua Pengda Lumajang Suprawito, serta Ketua Pengda Probolinggo Rahmawati Utami. Hadir pula perwakilan MPD setempat dan Bakorwil Jember.

Dari total 284 notaris yang terdaftar di wilayah Bakorwil Jember, masih terdapat 178 notaris atau 62,67 persen yang belum mengisi kuesioner PMPJ. Sebanyak 200 notaris diprioritaskan untuk diundang karena masuk dalam kategori risiko dan membutuhkan percepatan pembinaan.

Berdasarkan daftar hadir, notaris yang hadir berasal dari berbagai daerah, antara lain Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Probolinggo, dengan total kehadiran tercatat sebanyak 148 notaris.

Dalam sesi utama, peserta mendapatkan penjelasan teknis sekaligus pendampingan langsung dari tim Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur terkait tata cara dan mekanisme pengisian kuesioner PMPJ. Kegiatan berlangsung lancar dan mendapat dukungan penuh dari Pengwil INI Jawa Timur dan MPD setempat.

Para notaris yang hadir menyatakan komitmen untuk segera menyelesaikan pengisian kuesioner PMPJ. Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur juga akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Pengwil INI dan MPD guna memastikan sisa notaris yang belum patuh segera menuntaskan kewajibannya.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Kanwil dalam memperkuat integritas profesi notaris sekaligus mendukung pemenuhan standar internasional terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.