SURABAYA – Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum (Kemenkum) melakukan audit ketaatan atas pelaksanaan tugas dan fungsi fasilitasi perancangan serta harmonisasi Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Timur. Kegiatan audit ini dimulai dengan entry meeting yang berlangsung pada hari ini (23/7) di Ruang Rapat Hayam Wuruk.

Inspektorat Jenderal Kemenkum Audit Kepatuhan Tugas dan Fungsi Divisi P3H Kanwil Jatim

SURABAYA – Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum (Kemenkum) melakukan audit ketaatan atas pelaksanaan tugas dan fungsi fasilitasi perancangan serta harmonisasi Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Timur. Kegiatan audit ini dimulai dengan entry meeting yang berlangsung pada hari ini (23/7) di Ruang Rapat Hayam Wuruk.

Kanwil Kemenkum Jatim menjadi wilayah terakhir dalam rangkaian audit yang dilakukan oleh tim Inspektorat Jenderal untuk Tahun Anggaran 2024 dan 2025.

"Audit ini bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, melainkan bertujuan mengetahui sejauh mana tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi, serta memperbaiki aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan," ujar Bambang Purwanto, auditor madya sekaligus pengendali teknis dari Inspektorat Jenderal Kemenkum, saat membuka pertemuan.

Audit ini menyoroti dua aspek utama, yakni fasilitasi perancangan Perda/Perkada dan pelaksanaan harmonisasi terhadap rancangan peraturan tersebut. Dalam paparannya, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Jatim, Titik Setiawati, menyampaikan capaian signifikan yang telah diraih pihaknya dalam mendukung tugas tersebut.

"Hingga Juni 2025, kami telah menerima sekitar 500 permohonan harmonisasi dari pemerintah daerah. Sejak tahun 2021, Kanwil Jatim juga telah memiliki aplikasi e-Legal Drafting yang memungkinkan proses pengajuan dilakukan secara daring," ungkap Titik.

Aplikasi tersebut, lanjutnya, sangat membantu baik dari sisi administratif maupun pengarsipan, karena memungkinkan penyimpanan data secara digital. Selain untuk harmonisasi, aplikasi juga digunakan untuk permohonan penyusunan naskah akademik, penyusunan Raperda/Raperkada, hingga mediasi dan konsultasi hukum.

Namun demikian, seiring dengan kebijakan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) yang mewajibkan penggunaan aplikasi e-Harmonisasi secara nasional, Kanwil Jatim kini tengah melakukan proses transisi sistem.

"Aplikasi e-Harmonisasi saat ini memang hanya mencakup layanan harmonisasi. Karena itu, kami berharap e-Legal Drafting tetap dapat digunakan untuk layanan lainnya yang belum diakomodir oleh e-Harmonisasi," jelas Titik.

Diharapkan, melalui audit ini, kinerja Divisi P3H dapat semakin terstruktur dan akuntabel, serta memberikan rekomendasi strategis untuk penyempurnaan layanan hukum di daerah.

“Tujuan utama audit ini adalah memastikan bahwa tugas dan fungsi dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan memenuhi standar pelayanan publik,” pungkas Bambang.

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana

SURABAYA — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menggelar Konsultasi Publik Pemantauan dan Peninjauan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Rabu (23/7). Kegiatan ini dihadiri Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional BPHN Rahendro Jati, Kakanwil Kemenkum Jatim Haris Sukamto, jajaran pimpinan, akademisi, praktisi hukum kekayaan intelektual, hingga perwakilan pelaku usaha.

Kemenkum Jatim Gelar Konsultasi Publik Pemantauan & Peninjauan UU Merek dan Indikasi Geografis

SURABAYA — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menggelar Konsultasi Publik Pemantauan dan Peninjauan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Rabu (23/7). Kegiatan ini dihadiri Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional BPHN Rahendro Jati, Kakanwil Kemenkum Jatim Haris Sukamto, jajaran pimpinan, akademisi, praktisi hukum kekayaan intelektual, hingga perwakilan pelaku usaha.

Dalam sambutannya, Kakanwil Kemenkum Jatim Haris Sukamto menegaskan pentingnya perlindungan merek dan indikasi geografis sebagai identitas komersial dan jaminan keaslian produk di mata konsumen.

“Melalui forum ini, kami ingin menyerap masukan langsung dari para pemangku kepentingan agar kebijakan perlindungan merek dan IG semakin adaptif, efektif, dan mampu menjawab tantangan zaman,” ujarnya.

Kanwil Kemenkum Jatim mendorong tiga pokok usulan revisi UU, yakni penegasan merek sebagai syarat validasi identitas komersial (Single Identity Policy), penguatan peran Kanwil dalam memeriksa formalitas permohonan merek, serta reformasi prosedur pemeriksaan indikasi geografis dengan SOP yang seragam, transparan, dan terukur.

Haris menilai, langkah ini akan mempermudah pelaku UMKM di daerah dalam mendaftarkan merek dan IG tanpa terkendala birokrasi yang panjang.

“Potensi IG Jawa Timur sangat besar, mulai dari kopi, garam, batik, hingga hasil alam khas daerah. Semua butuh perlindungan hukum yang jelas dan proses yang profesional,” tegasnya.

Kegiatan yang digelar di Aula Kanwil Kemenkum Jatim tersebut juga dihadiri Hakim Pengadilan Niaga Surabaya, akademisi Universitas Airlangga, konsultan kekayaan intelektual, serta perwakilan organisasi perangkat daerah, sentra KI, dan asosiasi pengusaha.

Melalui konsultasi publik ini, Haris berharap lahir masukan konkret yang akan memperkuat revisi UU Merek dan Indikasi Geografis agar mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana

LAMONGAN — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menegaskan komitmen penguatan peran dan integritas Notaris melalui kegiatan Sosialisasi Kewajiban Notaris dalam Laporan Akta Jaminan Fidusia dan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) yang digelar di Kabupaten Lamongan, Selasa (23/7).

Kemenkum Jatim Tegaskan Disiplin Notaris Melalui Bimtek PMPJ di Lamongan

LAMONGAN — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menegaskan komitmen penguatan peran dan integritas Notaris melalui kegiatan Sosialisasi Kewajiban Notaris dalam Laporan Akta Jaminan Fidusia dan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) yang digelar di Kabupaten Lamongan, Selasa (23/7).

Acara ini dihadiri langsung Kakanwil Kemenkum Jatim Haris Sukamto bersama Ketua Pengurus Daerah Lamongan Ikatan Notaris Indonesia, Ister Angelia, serta puluhan Notaris se-Kabupaten Lamongan.

Dalam sambutannya, Haris Sukamto menekankan pentingnya laporan bulanan akta jaminan fidusia kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi instrumen penting pembinaan dan pengawasan jabatan Notaris.

“Kelalaian pelaporan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan banyak pihak. Karena itu, akurasi dan ketepatan waktu menjadi kunci,” tegas Haris.

Haris juga mengingatkan pentingnya penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) atau Know Your Customer (KYC) untuk mencegah Notaris dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab demi melegalkan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

“PMPJ bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban mutlak. Kita berada di garda terdepan, sehingga verifikasi identitas pengguna jasa, sumber dana, dan tujuan transaksi harus benar-benar cermat,” jelasnya.

Kakanwil berharap momentum sosialisasi ini dapat menjadi ruang diskusi dan berbagi praktik baik di kalangan Notaris, sekaligus memperkuat sinergi antara Kanwil Kemenkum Jatim, MPD, dan Ikatan Notaris Indonesia di daerah. “Profesi Notaris adalah profesi kepercayaan. Kepercayaan dibangun dengan dedikasi, integritas, dan kepatuhan pada hukum,” pungkas Haris.

Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah Lamongan Ikatan Notaris Indonesia (INI), Ister Angelia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Kanwil Kemenkum Jatim sebagai pembina. Kehadiran ini sekaligus menjadi penyemangat bagi notaris untuk menjalankan profesi dengan sebaik-baiknya.

Kegiatan ini, menurut Ister, dilakukan karena notaris yang melaporkan jaminan fidusia masih sangat rendah. Padahal ada 95 notaris yang berada di Lamongan.

"Diharapkan dengan sosialisasi ini dapat memperkuat integritas profesi notaris dan berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pelaporan fidusia dan prinsip pengenalan prinsip mengenali pengguna jasa," terangnya.

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana

SURABAYA — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menggelar Bazar UMKM dan Khitan Gratis dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-80 pada Selasa (22/7/2025). Kegiatan yang berlangsung di halaman Kanwil Kemenkum Jatim ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Haris Sukamto, beserta jajaran pimpinan tinggi pratama, pejabat manajerial dan non manajerial, serta perwakilan Pengurus Wilayah Jawa Timur Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Bazar UMKM dan Khitan Gratis Meriahkan Peringatan Hari Pengayoman ke-80 di Kanwil Kemenkum Jatim

SURABAYA — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menggelar Bazar UMKM dan Khitan Gratis dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-80 pada Selasa (22/7/2025). Kegiatan yang berlangsung di halaman Kanwil Kemenkum Jatim ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Haris Sukamto, beserta jajaran pimpinan tinggi pratama, pejabat manajerial dan non manajerial, serta perwakilan Pengurus Wilayah Jawa Timur Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Dalam sambutannya, Haris Sukamto menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung suksesnya kegiatan sosial tersebut. “Terima kasih atas dukungan dari seluruh mitra kerja, khususnya Pengwil Jatim INI yang telah memberikan dukungan maksimal untuk pelaksanaan khitan gratis bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak nyata, baik bagi UMKM yang menjadi penggerak ekonomi kerakyatan, maupun bagi keluarga yang memanfaatkan layanan khitan gratis. “Ini bagian dari pengabdian dan kepedulian sosial, sekaligus menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antar pegawai dan mitra kerja di lingkungan Kemenkum Jatim,” tambah Haris.

Sebanyak 15 keluarga hadir mengikuti khitan gratis yang bekerjasama dengan Rumah Sakit PHC Surabaya. Tujuh tenaga medis dan dokter dikerahkan untuk memastikan pelaksanaan khitan berjalan lancar dan steril.

Selain khitan gratis, kegiatan juga diramaikan dengan bazar UMKM yang diikuti 10 pelaku usaha dan Dharma Wanita. Beragam produk dijajakan, mulai dari jajanan tradisional, makanan siap saji, hingga minuman segar.

Tegas salah satu anak yang ikut program khitan gratis mengaku senang bisa ikut program ini. Bocah delapan tahun itu mengaku sudah siap melaksanakan khitan sejak setahun belakangan.

"Alhamdulillah akhirnya bisa khitan, dari tahun lalu memang sudah pengen, dan ternyata khitannya di Kanwil Kemenkum Jatim," ucapnya polos.

Kegiatan ini diharapkan menjadi agenda rutin dan dapat mendorong sinergi positif antara Kemenkum Jatim dengan para mitra kerja dan masyarakat sekitar.

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana

TUBAN — Puncak peringatan Hari Koperasi ke-78 di Kabupaten Tuban, Senin (21/7), menjadi momentum penting bagi penguatan ekonomi kerakyatan melalui peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/ KMP). Acara ini berlangsung di KDMP Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, dan dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama sejumlah pejabat pusat dan daerah.

Gubernur dan Kakanwil Kemenkum Jatim Resmikan 328 Koperasi Merah Putih di Tuban

TUBAN — Puncak peringatan Hari Koperasi ke-78 di Kabupaten Tuban, Senin (21/7), menjadi momentum penting bagi penguatan ekonomi kerakyatan melalui peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/ KMP). Acara ini berlangsung di KDMP Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, dan dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama sejumlah pejabat pusat dan daerah.

Kegiatan dimulai dengan peluncuran KD/KMP Nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto secara daring dari Klaten, Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan optimisme bahwa gerakan koperasi dapat menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi desa. “Perekonomian harus berputar dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tidak boleh ada lagi yang hanya meraup untung pribadi,” tegas Presiden Prabowo. Ia juga mengajak seluruh kepala daerah menanggalkan sekat politik demi memperjuangkan kepentingan rakyat.

Peluncuran kelembagaan 328 KDMP/KKMP Kabupaten Tuban ditandai penyerahan Surat Keputusan Badan Hukum secara simbolis oleh Gubernur Jawa Timur, Staf Khusus Menteri Koperasi Bidang Pembiayaan dan Perizinan Adi Sulistyowati, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Timur Haris Sukamto, serta Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky.

Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi kepada Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Timur atas perannya yang dinilai aktif mendukung pembentukan 8.494 KD/KMP di seluruh Jawa Timur. “Dari 103 KD/KMP yang siap beroperasi di Indonesia, 23 di antaranya berasal dari Jawa Timur. Ini berkat kerja keras tim Satgas KD/KMP di Jatim,” ujar Khofifah.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Jatim Haris Sukamto menekankan pentingnya keberlanjutan koperasi. “Setelah memiliki badan hukum, tantangan berikutnya adalah memastikan KD/KMP berjalan akuntabel sehingga mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan,” jelasnya.

Acara tersebut turut dihadiri Forkopimda Provinsi Jawa Timur, perwakilan BUMN, BUMD, Himbara, BPJS, serta tokoh masyarakat setempat.

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana