SURABAYA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menggelar acara Penandatanganan Komitmen Bersama dan Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025, Kamis (30/1). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat komitmen dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto, menekankan pentingnya manajemen risiko dalam pencegahan korupsi sebagai bagian dari strategi utama pembangunan Zona Integritas. Ia menyatakan bahwa optimalisasi manajemen risiko akan membantu mengidentifikasi celah korupsi serta memperkuat sistem pengawasan internal di lingkungan Kemenkumham Jatim.
“Kunci utama dari manajemen risiko adalah pencegahan, bukan hanya reaksi setelah kejadian. Oleh karena itu, penerapan sistem kontrol internal yang ketat, pelatihan bagi SDM, serta sistem pengaduan masyarakat yang transparan harus menjadi prioritas,” ujar Haris Sukamto.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, Agus Muttaqin, yang memberikan penguatan terkait pentingnya pengelolaan pengaduan dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Dalam kesempatan tersebut, dia menegaskan bahwa sinergi antara pengelolaan pengaduan yang efektif dan upaya meminimalisir risiko korupsi akan menciptakan birokrasi yang lebih baik.
Sebagai langkah konkret, Kanwil Kemenkum Jatim akan menerapkan sistem e-budgeting, e-procurement, serta audit internal yang lebih ketat guna menutup peluang korupsi. Selain itu, evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan Zona Integritas.
Dengan pencanangan ini, Kemenkum Jatim berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan agar lebih profesional dan berintegritas, sehingga dapat memberikan layanan yang berkualitas bagi masyarakat. (Humas Kemenkum Jatim)
