Perkuat Tata Kelola, Kanwil Kemenkum Jatim Ikuti Entry Meeting Monev RKT RB
Surabaya - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur terus memperkuat tata kelola organisasi melalui implementasi reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan keikutsertaan Kanwil Kemenkum Jatim dalam Entry Meeting Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) Triwulan II Tahun 2026 yang digelar secara daring, Senin (15/6).
Dari Ruang Hayam Wuruk, kegiatan diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Timur Haris Sukamto, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum R. Prasetyo Wibowo serta tim Sekretariat Reformasi Birokrasi Kanwil Jawa Timur.
Kegiatan yang digelar oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum tersebut menjadi langkah awal pelaksanaan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi Triwulan II Tahun 2026. Monitoring dijadwalkan berlangsung pada 15–19 Juni 2026, sementara evaluasi akan dilaksanakan pada 22–26 Juni 2026. Tujuannya untuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan sesuai rencana sekaligus memberikan rekomendasi terhadap berbagai kendala yang dihadapi satuan kerja.
Dalam paparannya, Inspektur Wilayah II Ignatius Waluyo menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan instrumen penting untuk memastikan reformasi birokrasi tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap perbaikan tata kelola organisasi.
“Monitoring dan evaluasi ini bertujuan memastikan perencanaan serta pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan dengan baik dan mampu menjawab berbagai permasalahan tata kelola di lingkungan Kementerian Hukum. Selain itu, evaluasi juga menjadi sarana untuk memberikan saran dan rekomendasi atas kendala yang menghambat pelaksanaan program reformasi birokrasi,” ujar Ignatius.
Ia juga mengingatkan seluruh unit kerja untuk memperhatikan kualitas dan ketepatan waktu pemenuhan data dukung RKT RB. Berdasarkan hasil verifikasi sementara per 15 Juni 2026 pukul 08.00 WIB, capaian verifikasi secara nasional masih berada pada angka 66,6 persen. Karena itu, seluruh satuan kerja diminta segera menyelesaikan perbaikan dan pengunggahan data dukung sebelum batas waktu yang ditentukan.
Dalam kesempatan tersebut, Ignatius turut menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum tahun 2025 yang kembali meraih kategori A- dengan peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi dari 90,38 pada tahun 2024 menjadi 95,20 pada tahun 2025. Capaian tersebut menjadi modal penting untuk terus memperkuat implementasi reformasi birokrasi pada tahun berjalan.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Timur Haris Sukamto menegaskan komitmen jajarannya untuk mendukung penuh pelaksanaan monitoring dan evaluasi RKT RB Triwulan II. Menurutnya, reformasi birokrasi harus dipahami sebagai upaya berkelanjutan yang memerlukan keterlibatan seluruh unsur organisasi.
“Kami akan memastikan seluruh data dukung yang menjadi indikator penilaian reformasi birokrasi dipenuhi secara tepat waktu dan berkualitas. Bagi kami, monitoring dan evaluasi bukan sekadar proses penilaian, tetapi momentum untuk melihat sejauh mana program yang telah dijalankan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan tata kelola dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Haris.
Haris juga meminta tim Sekretariat Reformasi Birokrasi serta seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil Kemenkum Jawa Timur untuk terus melakukan koordinasi dan pemantauan secara intensif agar tidak ada data dukung yang terlewat. Ia optimistis dengan kerja sama seluruh jajaran, target reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.
Melalui partisipasi aktif dalam entry meeting tersebut, Kanwil Kemenkum Jawa Timur menunjukkan kesiapannya dalam menghadapi tahapan monitoring dan evaluasi RKT RB Triwulan II Tahun 2026 sekaligus memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
