SURABAYA – Sebanyak 58 peserta dari lingkungan eks Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur mengikuti Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Tahun 2024 yang digelar di Kantor Regional II BKN Surabaya pada Rabu (23/4).

Seleksi yang menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) BKN ini dilaksanakan pada sesi pertama pukul 08.00 WIB, bersamaan dengan peserta dari instansi lain seperti Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian.

Kegiatan dimulai sejak pukul 06.30 dengan proses pembukaan segel ruang ujian dan absensi peserta yang dilakukan oleh dua pendamping dari Kantor Wilayah, yaitu Analis SDM Aparatur Farida Charolina dan Nurlita Caesariany, sesuai dengan surat tugas dari Sekretariat Jenderal Kemenkum.

Peserta dari lingkungan eks Kemenkumham Jatim hadir lengkap dengan rincian antara lain dari Kanwil Jatim (12 orang), BHP Surabaya (10), Kanim Malang (10), Kanim Perak (6), serta beberapa satuan kerja lainnya seperti Kanim Jember, Rutan Sumenep, Bapas Madiun, hingga Rupbasan Mojokerto. Selain itu, terdapat satu peserta dari formasi umum.

Proses pelaksanaan ujian, mulai dari setelah presensi hingga peserta memasuki ruang ujian, sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab panitia dari Kanreg II BKN Surabaya. Seluruh kegiatan berlangsung dalam kondisi aman, tertib, dan lancar.

Dari hasil seleksi sementara, nilai tertinggi diraih oleh Defid Ubaidillah dari Kanwil Jatim dengan skor 579, sedangkan nilai terendah tercatat atas nama Madiswara Esa dari Kanim Perak dengan skor 252.

Tahun 2024 menjadi tahun penting bagi Kementerian Hukum. Dua regulasi anyar resmi diterbitkan: Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2024. Keduanya bukan sekadar aturan birokrasi—melainkan langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan hukum yang lebih modern, adaptif, dan responsif. Tapi, apa sebenarnya isi dari peraturan ini dan kenapa kamu perlu tahu?

🔍 Apa itu ORTA?

ORTA atau Organisasi dan Tata Kerja adalah "peta struktur" yang mengatur siapa melakukan apa, di mana, dan bagaimana suatu institusi pemerintah bekerja. Bayangkan sebuah perusahaan besar—tanpa struktur organisasi yang jelas, semua bisa kacau. Begitu juga di Kementerian Hukum.

📘 Permenkum Nomor 1 Tahun 2024: Modernisasi Kementerian Hukum

Permenkum ini membentuk ulang struktur organisasi internal Kementerian Hukum. Tujuannya? Meningkatkan efisiensi, mempercepat pengambilan keputusan, dan mempermudah masyarakat mendapatkan layanan hukum yang berkualitas.

Poin pentingnya:

• Penyederhanaan birokrasi di pusat.

• Optimalisasi peran jabatan fungsional.

• Digitalisasi proses layanan.

Dampaknya bagi masyarakat: Proses layanan hukum seperti permohonan HAM, perlindungan hukum, dan bantuan hukum akan lebih cepat dan transparan.

📗 Permenkum Nomor 2 Tahun 2024: Kantor Wilayah Kini Lebih Siap Melayani

Tak hanya pusat, kantor-kantor wilayah Kementerian Hukum di seluruh Indonesia juga mengalami restrukturisasi. Divisi-divisi seperti Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan Pelayanan Hukum & HAM kini bekerja dengan lebih fokus dan jelas.

Apa yang berubah?

• Pembagian tugas antar divisi lebih tegas.

• Penguatan peran kepala kantor wilayah sebagai garda depan pelayanan publik.

• Pelibatan jabatan fungsional sesuai keahlian.

Manfaat bagi masyarakat daerah: Layanan keimigrasian, bantuan hukum gratis, hingga pemantauan HAM akan lebih dekat dan mudah diakses.

💬 Kenapa Kamu Perlu Peduli?

Reformasi organisasi ini bukan cuma untuk “pegawai Kemenkum”—tapi untuk kamu sebagai warga negara. Semakin efisien dan transparan organisasi pemerintah, semakin mudah pula kamu mendapat keadilan, perlindungan, dan informasi hukum yang benar.

📣 Yuk, Jadi Bagian dari Transformasi!

Tertarik mengenal lebih jauh struktur baru Kemenkum dan manfaatnya untuk kamu? Cek langsung Peraturan Menteri Hukum terbaru di situs resmi peraturan.go.id, atau kunjungi kantor wilayah Kementerian Hukum terdekat.

🌐 Birokrasi yang baik dimulai dari struktur yang sehat. Dan perubahan ini adalah langkah maju menuju pelayanan publik yang lebih baik untuk semua.

Tahun 2024 menjadi tahun penting bagi Kementerian Hukum. Dua regulasi anyar resmi diterbitkan: Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2024. Keduanya bukan sekadar aturan birokrasi—melainkan langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan hukum yang lebih modern, adaptif, dan responsif. Tapi, apa sebenarnya isi dari peraturan ini dan kenapa kamu perlu tahu?

🔍 Apa itu ORTA?

ORTA atau Organisasi dan Tata Kerja adalah "peta struktur" yang mengatur siapa melakukan apa, di mana, dan bagaimana suatu institusi pemerintah bekerja. Bayangkan sebuah perusahaan besar—tanpa struktur organisasi yang jelas, semua bisa kacau. Begitu juga di Kementerian Hukum.

📘 Permenkum Nomor 1 Tahun 2024: Modernisasi Kementerian Hukum

Permenkum ini membentuk ulang struktur organisasi internal Kementerian Hukum. Tujuannya? Meningkatkan efisiensi, mempercepat pengambilan keputusan, dan mempermudah masyarakat mendapatkan layanan hukum yang berkualitas.

Poin pentingnya:

• Penyederhanaan birokrasi di pusat.

• Optimalisasi peran jabatan fungsional.

• Digitalisasi proses layanan.

Dampaknya bagi masyarakat: Proses layanan hukum seperti permohonan HAM, perlindungan hukum, dan bantuan hukum akan lebih cepat dan transparan.

📗 Permenkum Nomor 2 Tahun 2024: Kantor Wilayah Kini Lebih Siap Melayani

Tak hanya pusat, kantor-kantor wilayah Kementerian Hukum di seluruh Indonesia juga mengalami restrukturisasi. Divisi-divisi seperti Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan Pelayanan Hukum & HAM kini bekerja dengan lebih fokus dan jelas.

Apa yang berubah?

• Pembagian tugas antar divisi lebih tegas.

• Penguatan peran kepala kantor wilayah sebagai garda depan pelayanan publik.

• Pelibatan jabatan fungsional sesuai keahlian.

Manfaat bagi masyarakat daerah: Layanan keimigrasian, bantuan hukum gratis, hingga pemantauan HAM akan lebih dekat dan mudah diakses.

💬 Kenapa Kamu Perlu Peduli?

Reformasi organisasi ini bukan cuma untuk “pegawai Kemenkum”—tapi untuk kamu sebagai warga negara. Semakin efisien dan transparan organisasi pemerintah, semakin mudah pula kamu mendapat keadilan, perlindungan, dan informasi hukum yang benar.

📣 Yuk, Jadi Bagian dari Transformasi!

Tertarik mengenal lebih jauh struktur baru Kemenkum dan manfaatnya untuk kamu? Cek langsung Peraturan Menteri Hukum terbaru di situs resmi peraturan.go.id, atau kunjungi kantor wilayah Kementerian Hukum terdekat.

🌐 Birokrasi yang baik dimulai dari struktur yang sehat. Dan perubahan ini adalah langkah maju menuju pelayanan publik yang lebih baik untuk semua.

MADIUN – Lima lurah dari Kota Madiun dinyatakan lolos penilaian seleksi daerah Peacemaker Justice Award (PJA) 2025. Hal itu setelah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan kegiatan pembinaan pelaksanaan bantuan hukum tingkat daerah sekaligus penilaian PJA di Kota Madiun, Selasa (22/4).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) ini bertujuan memberikan penghargaan kepada kepala desa atau lurah yang berperan aktif sebagai juru damai di wilayah kerjanya. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Titik Setiawati, memimpin langsung kegiatan tersebut didampingi oleh tim Panseda Kota Madiun yang terdiri dari Bagian Hukum Pemerintah Kota Madiun, Pengadilan Negeri Madiun, dan Kantor Wilayah Kemenkum Jatim.

Pada tahap seleksi daerah tahun ini, lima lurah terpilih mewakili Kota Madiun dalam ajang PJA 2025. Seluruhnya berhasil lolos dan direkomendasikan untuk melanjutkan ke tahap penilaian selanjutnya di tingkat provinsi maupun nasional.

“Penilaian ini merupakan bagian dari penjaringan peserta PJA di tingkat kabupaten/kota, yang nantinya akan mewakili daerah masing-masing ke tahap lanjutan,” ujar Titik Setiawati.

Peacemaker Justice Award diharapkan dapat mendorong kepala desa dan lurah di seluruh Indonesia untuk terus berkontribusi dalam menciptakan ketertiban dan penyelesaian konflik secara damai di lingkungan masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, tertib, dan profesional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum) RI menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kemenkumham. Peraturan ini resmi berlaku sejak 17 Maret 2023 dan menjadi pedoman baru bagi seluruh unit kerja dalam menjalin kemitraan dengan berbagai pihak.

🎯 Apa Tujuan Permenkumham Ini?

Kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, maupun mitra internasional merupakan hal yang penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkum. Namun, tanpa pengaturan yang rapi, kerja sama ini rawan tumpang tindih, tidak efektif, bahkan bisa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Permenkumham 14/2023 hadir sebagai solusi. Regulasi ini bertujuan menciptakan mekanisme satu pintu dalam proses kerja sama, demi memastikan bahwa seluruh kolaborasi dilakukan dengan tata kelola yang baik, terstruktur, dan bisa dipertanggungjawabkan.

🧩 Apa Saja yang Diatur?

Permenkumham ini mengatur berbagai aspek penting dalam pelaksanaan kerja sama:

• ✅ Jenis dan bentuk kerja sama, baik dengan instansi pemerintah, LSM, lembaga internasional, dunia usaha, maupun perguruan tinggi.

• ✅ Mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja sama agar lebih tertib dan terukur.

• ✅ Standar dokumen kerja sama, termasuk MoU, PKS, dan nota kesepahaman lainnya.

• ✅ Prosedur pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap hasil kerja sama.

• ✅ Kewenangan unit kerja dan penguatan peran Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama sebagai koordinator satu pintu.

🔗 Satu Pintu, Banyak Manfaat

Sebelumnya, banyak unit di lingkungan Kemenkum menjalin kerja sama secara terpisah-pisah tanpa koordinasi yang kuat. Hal ini sering menimbulkan kebingungan, tumpang tindih kegiatan, hingga lemahnya monitoring.

Dengan kebijakan satu pintu:

• 📌 Seluruh kerja sama akan terkoordinasi dengan baik.

• 📌 Proses legalisasi dan evaluasi menjadi lebih efisien.

• 📌 Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap bentuk kolaborasi.

🛠️ Implementasi di Lapangan

Sejak diberlakukannya Permenkumham ini, berbagai unit kerja di lingkungan Kemenkum sudah mulai menyelaraskan proses kerja samanya. Mulai dari Kantor Wilayah hingga Unit Eselon I di pusat, semuanya diarahkan untuk mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam regulasi ini.

📄 Akses dan Sosialisasi

Bagi Anda yang ingin mempelajari isi lengkap Permenkumham No. 14 Tahun 2023, dokumennya dapat diunduh melalui:

• Situs resmi: peraturan.bpk.go.id

• File PDF: peraturan.go.id

Kemenkum juga secara aktif melakukan sosialisasi ke seluruh satuan kerja, termasuk pelatihan teknis penyusunan dokumen kerja sama sesuai regulasi baru ini.

🔔 Kesimpulan: Permenkumham No. 14 Tahun 2023 bukan hanya sekadar peraturan teknis, tapi fondasi penting bagi budaya kerja yang lebih kolaboratif, profesional, dan bertanggung jawab di lingkungan Kemenkum. Mari dukung pelaksanaannya demi Kementerian yang semakin akuntabel dan adaptif!