SURABAYA — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur terus mendukung transformasi layanan publik berbasis digital. Langkah konkritnya yaitu mengikuti Koordinasi Layanan Grasi dengan Instansi Terkait dalam Rangka Diseminasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2023 secara virtual pada Kamis (17/7).
Kemenkum Jatim Dukung Implementasi Layanan Grasi Berbasis Digital
SURABAYA — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur terus mendukung transformasi layanan publik berbasis digital. Langkah konkritnya yaitu mengikuti Koordinasi Layanan Grasi dengan Instansi Terkait dalam Rangka Diseminasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2023 secara virtual pada Kamis (17/7).
Kepala Kanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto, bersama Tim Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) mengikuti kegiatan secara daring dari Ruang Hayam Wuruk.
Dalam koordinasi tersebut dibahas perubahan layanan grasi yang semula menggunakan metode konvensional, kini dialihkan menjadi layanan berbasis teknologi sesuai Undang-Undang Permenkumham Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi. Inovasi ini diharapkan memangkas waktu dan biaya bagi pemohon, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang pasti dan bersinergi.
Direktorat Pidana Ditjen AHU Kementerian Hukum, Taufikurrahman juga mendorong percepatan transformasi digital melalui optimalisasi sistem E-Grasi agar kualitas input data di laman web AHU semakin akurat. Langkah ini diharapkan mendukung pengambilan kebijakan berbasis data serta monitoring yang lebih efektif.
Targetnya, pada Agustus 2025 seluruh layanan AHU, termasuk layanan grasi, sudah sepenuhnya terintegrasi secara online di seluruh unit dan satuan kerja Kementerian Hukum. Sosialisasi masif akan segera dilakukan setelah peresmian layanan digital tersebut oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum.
“Kami siap mendukung penuh pelaksanaan layanan grasi berbasis digital di wilayah Jawa Timur, demi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan transparan,” ujar Haris Sukamto.
Layanan E-Grasi ini resmi dibuka dan diharapkan segera dapat dimanfaatkan masyarakat secara luas.
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana
