KABAR DIVISI ::.
Kanwil Kemenkum Jatim Canangkan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025
Kakanwil Kemenkum & Pj. Gubernur Jatim Bahas Kolaborasi di Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan
Luncurkan Transformasi Digital, Layanan Publik Kemenkum Semakin Mudah Diakses
Apel Awal Tahun, Menko Yusril Ihza Mahendra Tekankan Sinergitas Dan Kolaborasi Untuk Tingkatkan Kinerja Organisasi
Peringati Hari Bela Negara Ke-76, Presiden RI Serukan Lima Dasar Bela Negara
Kanwil Kemenkum Jatim Canangkan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025
Kementerian Hukum Jatim Kawal Penyusunan Naskah Akademik dan Penjelasan Perda di Pasuruan
Optimalkan Peran Konsultan Kekayaan Intelektual di Jawa Timur untuk Tingkatkan Ekonomi
Gelar Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN Kemenkumham TA. 2024 Untuk Wujudkan Tata Kelola Keuangan Yang Tranparan dan Akuntabel
Kakanwil Kemenkum & Pj. Gubernur Jatim Bahas Kolaborasi di Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan
KABAR PUSAT ::.
-
Perluas Jangkauan Bantuan Hukum, Kemenkum Latih 2.500 Muslimat NU Jadi Paralega
Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) memulai pelatihan paralegal bagi 2.500 anggota Muslimat Nahdlatul Ulama (NU). Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan pelibatan
... -
Indonesia Naik Peringkat FATF, Menkum Sebut akan Terus Tingkatkan Kinerja
Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) menerima apresiasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas kontribusi Kemenkum dalam meningkatkan peringkat kepatuhan
... -
Stafsus Menkum RI: Komunikasi dan Transparansi Jadi Kunci Penting untuk Sosialisasi Efektif
Bitung - Komunikasi dan transparansi menjadi hal penting yang harus dijalankan oleh instansi pemerintah. Komunikasi yang efektif dan efisien, serta transparansi dalam menjalankan
... -
Naturalisasi 4 Atlet Sepak Bola, Timnas Putri Bidik 50 Besar Peringkat Dunia
Jakarta - Tim nasional (timnas) sepak bola putri mengambil langkah naturalisasi terhadap empat pemain sepak bola asing yang berdarah Indonesia. Hal ini menjadi bagian dari upaya Timnas Indonesia untuk menembus peringkat 50
...
-
Siaran Pers - Launching Pos Bantuan Hukum
Kementerian Hukum (Kemenkum) menghadirkan 5.008 pos bantuan hukum (Posbankum) yang tersebar di desa/kelurahan seluruh Indonesia. Kehadiran Posbankum ini akan memudahkan akses bagi
... -
Siaran Pers - Expose 1 Dekade Ditjen KI
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menargetkan agar Indonesia menduduki peringkat pertama se-ASEAN dalam hal jumlah indikasi geografis yang terdaftar di tahun 2025. Untuk mencapai
... -
Siaran Pers - Wamenkum Eddy Jelaskan Urgensi Pemberlakuan KUHAP yang Baru
Wakil Menteri Hukum, Edward O.S. Hiariej, mengatakan Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) wajib diselesaikan pada tahun 2025. Ia
... -
Siaran Pers - Menkum RI dan Dubes Mesir Bahas Kerja sama Apostille, HCCH, serta Kekayaan Intelektual
Menteri Hukum (Menkum) RI, Supratman Andi Agtas, berjumpa dengan Duta Besar (Dubes) Republik Arab Mesir, Yasser Elshemy, Selasa (27/05/2025). Pertemuan ini membahas beberapa bidang
...
-
Narasi Tunggal: Instansi Pemerintah dan Stakeholder Terkait Siap Layani Angkutan Lebaran 2019
Menyambut musim mudik Lebaran 2019, Kementerian Perhubungan telah menyediakan dan memeriksa kesiapan Angkutan Lebaran dengan dilaksanakannya Ramp Check armada mudik, mudik gratis darat, laut dan kereta api, posko terpadu, dan
... -
Narasi Tunggal: Fokus Pembangunan Manusia Melalui Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
Setelah gencar melakukan berbagai pembangunan infrastruktur yang bermanfaat sebagai sabuk pemersatu bangsa, penguat interkonektivitas, serta pendorong proses ekonomi yang semakin efektif dan efisien, saat ini, pemerintah mengalihkan
... -
Narasi Tunggal - Kemendikbud Imbau Pemda Segera Tetapkan Zona Persekolahan dan Juknis PPDB 2019
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Di dalam aturan ini,
... -
Narasi Tunggal, Waspada Investasi Ilegal Berkedok Koperasi
Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Pengawasan melakukan pengawasan ketat terhadap operasional koperasi untuk mencegah praktek pengumpulan dana masyarakat secara ilegal. Maraknya investasi ilegal disebabkan sebagian
...