Hadiri Musda VI DKJT, Kemenkum Jatim Tegaskan Komitmen Dukung Pemajuan Kebudayaan

SURABAYA — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Timur menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya pemajuan kebudayaan di daerah. Hal ini disampaikan Kepala Kanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto, dalam Musyawarah Daerah (Musda) VI Dewan Kesenian Jawa Timur (DKJT) yang berlangsung Jumat (13/6/2025) malam di Great Diponegoro Hotel, Surabaya.

Mengangkat tema “Perda Pemajuan Kebudayaan: Pondasi Baru Dewan Kesenian Jawa Timur”, kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh dan pemangku kebijakan, antara lain Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jatim Deni Wicaksono, Asisten I Setdaprov Jatim Benny Sampirwanto, Kasubdit Bintibsos Ditbinmas Polda Jatim AKBP Sutiono, Ketua DKJT Prof Setya Yuwana Sudikan, serta perwakilan UNESCO Hongkong Association Prof Jacobus Root.

Dalam forum tersebut, Haris Sukamto menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Jatim telah terlibat sejak awal dalam mendukung penyusunan regulasi daerah. “Kami telah berperan aktif dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda Pemajuan Kebudayaan Jawa Timur yang dilaksanakan pada 28 Agustus 2024 lalu,” ujarnya.

Ia menambahkan, Kanwil Kemenkum Jatim siap menjadi mitra aktif DKJT dalam berbagai program ke depan, khususnya dalam hal kepastian badan hukum dan perlindungan kekayaan intelektual bagi pelaku seni dan budaya di Jawa Timur.

Musda VI ini juga menjadi wadah konsolidasi para seniman dan penggiat budaya untuk merespons terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah. Asisten I Setdaprov Jatim, Benny Sampirwanto, menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem budaya yang kuat dan berkelanjutan di Jawa Timur.

“Perda ini harus menjadi dasar bagi para seniman dan instansi terkait, termasuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, untuk bekerja sama menciptakan pemajuan kebudayaan yang sistematis dan terarah,” tegas Benny.

Ketua Presidium DKJT 2020–2025, Taufik Hidayat, mengungkapkan bahwa perda ini akan menjadi pondasi penting dalam upaya mengembalikan kebudayaan kepada masyarakat. Ia juga menyerukan agar seluruh mitra kerja aktif berkolaborasi dalam menyukseskan misi kebudayaan ke depan.

Dukungan juga datang dari Wakil Ketua I DPRD Jatim, Deni Wicaksono, yang menegaskan komitmen legislatif dalam mengawal implementasi perda. “Kami telah menginisiasi Perda Pemajuan Kebudayaan. Kini saatnya mitra kerja lainnya bergerak bersama menjalankan amanat ini,” ujarnya.

Dengan terselenggaranya Musda VI ini, DKJT diharapkan dapat memperkuat perannya sebagai lembaga strategis dalam pembangunan kebudayaan di Jawa Timur.

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana

BHP Surabaya Siap Jadi Garda Terdepan Pelayanan Hukum Keperdataan Melalui Transformasi Layanan

SURABAYA – Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya menegaskan komitmen untuk menjadi garda terdepan layanan hukum keperdataan. Salah satunya melalui transformasi layanan penataan dan digitalisasi arsip.

Hal itu terelaborasi dalam kunjungan Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Hantor Situmorang ke BHP Surabaya sebagai agenda Penguatan Tugas dan Fungsi BHP, Jumat (13/6). Dia diampingi Kadiv Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Jatim, Raden Fadjar Wijanarko.

Dalam kesempatannya, Hantor memaparkan tiga poin utama Ditjen AHU dalam upaya optimalisasi peran dan funggsi BHP, yaitu Percepatan Pengembangan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada BHP, Penguatan Kelembagaan BHP dan Transformasi Digital Layanan BHP. Tak hanya itu, Hantor menilai kerja sama lintas instansi akan terus didorong melalui penyusunan MoU, sosialisasi publik, dan pemanfaatan teknologi informasi

“Menteri Hukum berpesan agar layanan di Kemenkum tidak hanya berbasis digital, namun juga terintegrasi dengan seluruh layanan yang ada”, terang Hantor.

Layanan BHP berbasis digital tengah dalam penyusunan sepanjang tahun 2025, layanan tersebut di antaranya pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) online, Pendaftaran Wasiat Terdafar,  Perwalian, Pengampuan, Kepailitan, Afwezigheid dan Onbeheerde Nalatenschap.

Hantor menginstruksikan kepada jajaran BHP seluruh Indonesia agar mendukung transformasi digital bersama Ditjen AHU.

“Saya ingin semuanya selesai di akhir tahun 2025 ini”, tegas Hantor.

Sejalan dengan instruksi Menteri Hukum, Supratman Andy Agtas, Hantor menginginkan Layanan BHP terintegrasi lewat AHU Link, platform digital terpadu milik Ditjen AHU yang menjadi tulang punggung peningkatan kualitas pelayanan publik. AHU Link mengintegrasikan customer service, contact center, unit teknis, dan teknologi informasi dalam satu sistem yang saling terhubung.

Selepas memberikan penguatan, Hantor juga secara langsung meninjau ruang penyimpanan arsip di BHP Surabaya. Peninjauan ini menjadi bagian dari perhatian Ditjen AHU terhadap pentingnya penataan arsip yang rapi, aman, dan akuntabel. Ia menilai bahwa arsip tidak hanya tumpukan berkas melainkan cermin administrasi dokumen pemerintah yang terstruktur.

Selain arsip BHP Surabaya, terdapat arsip layanan AHU yang juga ikut tersimpan dalam gedung arsip BHP Surabaya. Sebelumnya, Ditjen AHU bersama BHP Surabaya telah melakukan penataan terhadap 7.445 box arsip layanan Ditjen AHU dengan lebih dari 3 juta klasifikasi arsip.

“BHP Surabaya cukup strategis dalam membantu penataan arsip, saya harap setelah dilakukan penataan secara fisik, arsip disini dapat dilakukan penataan secara digital”, tutup Hantor.

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana

Tim Penyuluh Hukum Kemenkum Jatim Hadiri Seminar Nasional RKUHAP, Soroti Urgensi Reformasi Sistem Peradilan Pidana

SURABAYA - Tim Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Timur menghadiri Seminar Nasional bertajuk “Rancangan KUHAP: Upaya Pencegahan Kekerasan dan Penyiksaan pada Proses Pemeriksaan Perkara Pidana” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya), Rabu (11/6), di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya.

Kegiatan ini diwakili oleh Penyuluh Hukum Madya Ike Primadona Widyasoka dan Penyuluh Hukum Pertama Happy Hardiyanti Utami. Seminar berlangsung sejak pagi hingga sore hari dengan menghadirkan berbagai narasumber dari akademisi dan praktisi hukum nasional.

Dalam seminar dibahas urgensi pembaruan hukum acara pidana di Indonesia, mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku saat ini dinilai masih memiliki sejumlah kelemahan krusial. Di antaranya, mekanisme pengawasan aparat penegak hukum (APH) yang belum optimal, tidak diaturnya secara tegas hak-hak korban dan kelompok rentan, belum tercakupnya pendekatan restorative justice, serta ketidaksinkronan dengan undang-undang terbaru.

“Celah-celah tersebut kerap menyebabkan ketimpangan perlindungan hukum, termasuk terjadinya kekerasan atau penyiksaan dalam proses pemeriksaan perkara pidana,” ujar salah satu narasumber dalam forum tersebut.

Menindaklanjuti kebutuhan pembaruan tersebut, pembentukan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kini menjadi prioritas nasional, dengan target penyelesaian pada akhir 2025. Hal ini menyusul telah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan mulai berlaku pada 3 Januari 2026.

Draft RKUHAP mengusung sejumlah substansi penting, di antaranya:

1. Pergeseran dari sistem inquisitorial menuju sistem adversarial yang lebih seimbang;

2. Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara;

3. Penguatan peran advokat dan praperadilan dalam perlindungan hak-hak warga negara;

4. Penggunaan upaya paksa yang profesional dan akuntabel;

5. Penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum demi mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan melindungi kaum rentan, termasuk penyandang disabilitas.

Pada intinya, reformasi hukum acara pidana ini diarahkan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dalam proses peradilan.

Seminar ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kemenkum, untuk turut mengawal proses legislasi RKUHAP agar selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, HAM, dan supremasi hukum.

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana

Kemenkum Jatim Lantik PPNS, Anggota MPDN, Pejabat Non-manajerial dan Notaris Pengganti

SURABAYA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Timur melaksanakan pelantikan bagi Pejabat Fungsional, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN), dan Notaris Pengganti, Kamis (12/6), di Surabaya. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Timur, Haris Sukamto.

Dalam sambutannya, Haris menyampaikan apresiasi dan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia secara khusus menyoroti pentingnya peran masing-masing jabatan dalam memperkuat sistem pelayanan dan penegakan hukum di Jawa Timur.

“Pelantikan ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan pengingat bahwa tanggung jawab Saudara sekalian kini telah bertambah. Teruslah belajar dan jaga integritas dalam menjalankan tugas,” ujarnya.

Untuk PPNS yang dilantik dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, Haris menegaskan bahwa penyidik memiliki peranan strategis dalam penegakan hukum pidana di bidang ketenagakerjaan. Ia mengingatkan pentingnya koordinasi dengan Polri sebagai Koordinator Pengawas (Korwas), agar pelaksanaan penyidikan tetap sejalan dengan sistem peradilan pidana nasional.

“Kinerja PPNS harus tetap selaras dengan fungsi Polri sebagai pengawas. Hubungan fungsional dengan penyidik utama tidak bisa dipisahkan,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Haris juga melantik dua anggota MPDN dari Bojonegoro dan Bangkalan. Ia berharap ada kolaborasi yang solid antara MPDN, Dewan Kehormatan Daerah Notaris, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, dan Kanwil Kemenkum dalam pembinaan serta pengawasan notaris.

Sementara itu, bagi para Notaris Pengganti, Haris menekankan pentingnya integritas moral, profesionalisme, dan pemahaman yang utuh terhadap batas-batas kewenangan jabatan. “Notaris pengganti harus jujur bukan hanya kepada klien, tetapi juga kepada diri sendiri. Jangan tergoda melanggar kode etik hanya karena imbalan jasa,” pesannya.

Mengakhiri sambutan, Haris mengajak seluruh pihak untuk terus meningkatkan kompetensi, menjaga sinergi, dan menjadikan pelantikan ini sebagai momentum penguatan integritas pelayanan publik berbasis hukum di Jawa Timur.

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana

Dorong Internasionalisasi Produk Khas Daerah, Kemenkum Jatim Galakkan Pendaftaran Indikasi Geografis

SURABAYA - Kanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) Jatim berkomitmen untuk meningkatkan pamor dan nilai ekonomis dari produk khas daerah. Terutama yang berpotensi menjadi produk indikasi geografis.

Hal itu disampaikan Kakanwil Kemenkum Jatim Haris Sukamto usai kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pemeriksaan Substantif Permohonan Indikasi Geografis secara virtual yang digelar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Kamis (12/6). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, serta Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) se-Indonesia.

Haris hadir secara daring didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Raden Fadjar Wijanarko dan Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Pahlevi Witantra.

Dalam forum tersebut, Kanwil Kemenkum Jawa Timur juga memaparkan sejumlah potensi IG non-holtikultura di wilayahnya, antara lain: Gerabah Karang Penang (Sampang), Marmer Tulungagung, dan Batu Akik Pacitan. Saat ini, Kanwil tengah melakukan proses inventarisasi agar setiap daerah memiliki minimal dua potensi IG yang akan diajukan pendaftarannya.

“Kanwil Jawa Timur siap menjalin sinergi dengan Pemerintah Provinsi dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat proses pendaftaran IG dari berbagai daerah,” kata Haris Sukamto.

Direktur Merek dan Indikasi Geografis yang membuka kegiatan menyampaikan pentingnya mendorong peningkatan pendaftaran Indikasi Geografis (IG) di Indonesia. Dengan cakupan wilayah yang luas dan keberagaman budaya, Indonesia memiliki potensi IG yang sangat besar.

“Diharapkan semakin banyak permohonan IG dari berbagai daerah, melalui kolaborasi aktif antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Pesan dari Menteri Hukum juga menekankan bahwa pendaftaran IG harus terus didorong agar Indonesia mampu menjadi negara dengan jumlah pendaftaran IG terbanyak di kawasan ASEAN.

Meski demikian, sejumlah kendala masih dihadapi, salah satunya adalah keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan pemeriksaan substantif secara langsung. Menanggapi hal ini, Direktur Merek dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa proses pemeriksaan tetap dapat dilakukan secara daring sebagai solusi.

Tim Ahli IG, Awang Maharija, dalam paparannya menjelaskan bahwa pemeriksaan substantif dapat dilakukan secara hybrid. DJKI akan melakukan pemeriksaan daring, sementara Kanwil Kemenkum melakukan pemeriksaan lapangan secara luring. Hasil tinjauan daerah akan dilaporkan ke DJKI untuk proses verifikasi lebih lanjut.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas teknis jajaran daerah dalam melakukan pemeriksaan substantif serta mendorong perlindungan kekayaan intelektual berbasis kearifan lokal melalui sistem indikasi geografis.

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana