Plt Irjen Apresiasi Komitmen Kemenkum Jatim Perkuat Pengawasan Internal

SURABAYA — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Timur menegaskan komitmen kuat dalam memperkuat pengawasan internal dan menyelesaikan seluruh temuan hasil audit Inspektorat Jenderal tahun 2025. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto, dalam kegiatan Penguatan Teknis dan Kebijakan Inspektorat Jenderal yang digelar Rabu (29/10).

Kegiatan yang dihadiri oleh Plt. Inspektur Jenderal Kemenkum RI, Wisnu Nugroho Dewanto, ini menyoroti tiga fokus utama pengawasan internal, yakni tindak lanjut hasil audit, pengelolaan konflik kepentingan, dan pengendalian gratifikasi sebagai langkah menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Seluruh temuan audit akan kami selesaikan sebelum batas waktu akhir November 2025. Ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bentuk tanggung jawab moral kami dalam menjaga kepercayaan publik terhadap Kementerian Hukum,” ujar Haris Sukamto dalam sambutannya.

Dalam laporannya, Haris menjelaskan bahwa Kanwil Jatim telah menindaklanjuti temuan audit pada tiga aspek utama: pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), fungsi perancangan dan harmonisasi produk hukum daerah, serta pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Pada layanan Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum, Kanwil telah melakukan pemutakhiran data, penyempurnaan sistem pelaporan, dan penertiban administrasi keuangan. Sementara di bidang BMN, langkah konkret dilakukan melalui optimalisasi aset, penetapan penggunaan bersama antar-unit, serta koordinasi dengan unit pusat terkait pemanfaatan tanah ex-zitting plaat.

Plt. Inspektur Jenderal Wisnu Nugroho Dewanto menegaskan bahwa percepatan tindak lanjut hasil audit menjadi prioritas nasional dalam menjaga akuntabilitas kinerja dan keuangan negara.

“Tindak lanjut bukan sekadar formalitas, tetapi wujud tanggung jawab moral atas penggunaan keuangan negara. Sinergi dan integritas menjadi kunci menuju tata kelola yang akuntabel,” tegas Wisnu.

Selain itu, Kanwil Kemenkum Jatim juga memperkuat pengelolaan konflik kepentingan sesuai Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2024. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain penetapan pejabat pengelola konflik kepentingan di setiap divisi, pemisahan pegawai dengan hubungan keluarga di Kanwil berbeda, serta kampanye anti-benturan kepentingan melalui berbagai media internal.

Pada aspek pengendalian gratifikasi, Kanwil Kemenkum Jatim menguatkan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di seluruh divisi, gencar melakukan sosialisasi “Tolak Gratifikasi”, dan melaporkan hasil nihil gratifikasi sepanjang tahun 2025. Capaian ini menjadi indikator meningkatnya kesadaran ASN dalam menjaga integritas dan menjauhi praktik koruptif.

Melalui kegiatan ini, Kemenkum Jatim menunjukkan komitmen nyata untuk menjadi model wilayah berintegritas, menjunjung tinggi transparansi, profesionalisme, dan pelayanan publik yang bersih.

“Kami ingin membuktikan bahwa integritas bukan slogan, tetapi budaya kerja yang harus menjadi identitas setiap insan pengayoman,” tutup Haris Sukamto.

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana

Dorong Pasar Rakyat & Toko Swalayan di Kota Blitar Jadi Pusat Kegiatan Ekonomi Masyarakat

BLITAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur bersama Pemerintah Kota Blitar menggelar Rapat Tindak Lanjut Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengembangan dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, Rabu (29/10), di Hotel Santika Blitar secara hybrid.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Blitar, antara lain BPKAD, Bapperinda, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan, Dinas PU dan Tata Ruang, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Dari pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur hadir secara daring Kepala Kanwil Haris Sukamto bersama Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan, yaitu Nasir, Yose, Jiwa, dan Farihan.

Dalam sambutannya, Haris Sukamto menegaskan pentingnya penguatan pasar rakyat sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. “Pasar rakyat tidak hanya tempat transaksi, tapi juga wadah interaksi sosial dan budaya. Karena itu, diperlukan keselarasan antara pasar rakyat, pusat perbelanjaan modern, dan toko swalayan agar tercipta keseimbangan ekonomi yang berkeadilan,” tegasnya.

Menurutnya, menjamurnya toko swalayan di berbagai wilayah, termasuk hingga ke pedesaan, membawa dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, toko swalayan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam berbelanja. Namun di sisi lain, kehadirannya berpotensi menekan pendapatan pedagang pasar tradisional yang memiliki keterbatasan modal dan daya saing.

Haris berharap hasil harmonisasi Raperda ini dapat melahirkan kesepahaman antara seluruh pemangku kepentingan dalam menata perekonomian daerah. Ia menekankan agar Pemerintah Kota Blitar melibatkan Kanwil Kementerian Hukum sejak tahap perencanaan hingga pengundangan produk hukum untuk memastikan kualitas dan kepastian hukum.

“Sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah dan Kanwil Kementerian Hukum sangat penting agar pembangunan ekonomi daerah tetap berpijak pada prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945,” pungkas Haris.

Rapat harmonisasi ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis terkait penguatan pasar rakyat, keseimbangan ekonomi antara sektor tradisional dan modern, serta peningkatan daya saing ekonomi lokal yang tangguh, mandiri, dan berkeadilan.

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana

Jawa Timur Perkuat Pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal

MALANG — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur memberikan atensi terhadap pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Langkah ini sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta pemangku kepentingan dalam menjaga warisan budaya dan potensi ekonomi berbasis kearifan lokal.

“KIK bukan hanya tentang menjaga warisan masa lalu, tetapi juga tentang menyiapkan masa depan bangsa. KIK adalah jembatan antara budaya dan ekonomi,” ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto dalam sambutannya pada kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pelindungan KIK kepada organisasi perangkat daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata se-Jatim, Selasa (28/10).

Haris menegaskan bahwa pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal merupakan langkah strategis untuk memperkuat identitas budaya sekaligus meningkatkan nilai ekonomi daerah. Dalam paparannya, Haris Sukamto menjelaskan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki 179 Kekayaan Intelektual Komunal yang telah tercatat di database nasional. Rinciannya meliputi 87 ekspresi budaya tradisional, 38 pengetahuan tradisional, 29 sumber daya genetik, 12 potensi indikasi geografis, dan 13 indikasi asal.

“Data ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat Jawa Timur yang harus dilindungi dan dikembangkan,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif melakukan inventarisasi potensi KIK di wilayah masing-masing serta memperkuat kolaborasi lintas sektor, seperti dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BRIDA, dan Dinas Pertanian.

“Sinergi ini penting untuk membangun one data system pelindungan KIK yang efektif, transparan, dan berkelanjutan,” tambah Haris.

Kegiatan sosialisasi ini juga menghasilkan komitmen bersama antara Kanwil, Pemerintah Daerah, dan komunitas budaya untuk menindaklanjuti hasil pertemuan dengan program bimbingan teknis dan fasilitasi pencatatan KIK di kabupaten/kota potensial.

Dengan semangat “Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat, Jatim Hebat”, Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur berkomitmen menjadikan pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, pelaku UMKM, pengrajin, akademisi, serta komunitas budaya. Hadir pula Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Raden Fadjar Widjanarko, bersama Tim Kerja Kekayaan Intelektual.

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana

Dorong Percepatan Kewajiban PMPJ Notaris Korwil Malang

MALANG — Kementerian Hukum Jawa Timur menyelenggarakan Sosialisasi Pengisian Kuesioner Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi Notaris di wilayah Bakorwil III Malang, Selasa (28/10). Program ini sebagai langkah percepatan kepatuhan pelaporan dan penguatan peran Notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta pendanaan terorisme (TPPT).

Kegiatan yang digelar di Gedung Bakorwil III Malang ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto, bersama Kepala Bakorwil III Malang, Asep Kusdinar, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Raden Fadjar Widjanarko, serta Ketua Pengurus Wilayah Jawa Timur Ikatan Notaris Indonesia (INI), Isy Karimah Syakir. Hadir pula para Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Pengurus Daerah INI dari Malang Raya, Blitar, Sidoarjo, dan Pasuruan.

Sebanyak 325 Notaris dari wilayah kerja Bakorwil III Malang diundang dalam kegiatan ini, dengan 241 Notaris hadir dan 97 tidak hadir. Sosialisasi dibagi dalam tiga sesi selama satu hari penuh untuk mengefektifkan pelaksanaan.

Dalam sambutannya, Kakanwil Haris Sukamto menegaskan pentingnya peran Notaris sebagai bagian dari Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBP) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Ia menekankan bahwa penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) merupakan bentuk tanggung jawab profesi untuk memastikan akta yang dibuat tidak disalahgunakan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme.

“Notaris berada di garda terdepan dalam menjaga integritas sistem hukum dan keuangan nasional. Kepatuhan terhadap PMPJ adalah bentuk nyata komitmen profesi terhadap negara,” ujar Haris Sukamto.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Direktur Perdata Nomor AHU.2-AH.02-89 tanggal 23 Juni 2025 serta Surat Kanwil Jawa Timur Nomor W15-UM.01.01-999 tanggal 3 Juli 2025, yang menegaskan pentingnya pengisian kuesioner PMPJ bagi seluruh Notaris. Dari total 1.175 Notaris di wilayah Bakorwil III Malang, tercatat 694 Notaris (59,06%) belum mengisi kuesioner hingga Oktober 2025.

Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan penjelasan teknis dan pendampingan langsung dari tim Kanwil mengenai tata cara pengisian PMPJ. Para Notaris yang hadir juga menyatakan komitmen untuk menuntaskan pengisian kuesioner paling lambat pada pekan pertama November 2025.

Kakanwil menambahkan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Pengwil INI Jawa Timur dan MPD setempat untuk memastikan 369 Notaris lainnya segera menyelesaikan kewajibannya. “Target kami jelas, seluruh Notaris di Jawa Timur harus mencapai 100 persen kepatuhan pengisian kuesioner PMPJ,” tegasnya.

Kegiatan ini menunjukkan sinergi positif antara Kanwil, INI Jawa Timur, dan Bakorwil III Malang dalam memperkuat integritas profesi Notaris sekaligus mendukung komitmen Indonesia sebagai anggota penuh Financial Action Task Force (FATF).

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana

Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-97, Kanwil Kemenkum Jatim Kobarkan Semangat Persatuan

Surabaya – Semangat persatuan dan perjuangan kaum muda kembali menggema di halaman Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur. Seluruh pegawai mengikuti upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 dengan khidmat yang berlangsung pada selasa (28/10).

Bertindak sebagai inspektur upacara, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Raden Fadjar Widjanarko, membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, yang mengangkat tema “Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu.”

Dalam sambutan tersebut, Erick Thohir menegaskan bahwa perjuangan pemuda masa kini tidak lagi di medan perang, melainkan di arena ilmu pengetahuan, kerja keras, dan kejujuran.

“Kita tidak lagi mengangkat bambu runcing, tetapi mengangkat ilmu, kerja keras, dan kejujuran. Namun semangatnya tetap sama: Indonesia harus berdiri tegak. Indonesia tidak boleh kalah,” ucap Raden Fadjar membacakan kutipan Menteri Pemuda dan Olahraga.

Ia juga menambahkan, semangat pemuda harus terus menyala di setiap lini kehidupan, sejalan dengan nilai integritas dan profesionalisme yang dipegang teguh insan Kementerian Hukum.

“Momentum Sumpah Pemuda adalah pengingat bagi kita semua bahwa kebersamaan dan komitmen adalah kunci untuk menjaga tegaknya bangsa. Para pegawai Kemenkum, khususnya generasi muda, harus menjadi teladan dalam mewujudkan semangat itu di lingkungan kerja,” ujar Fadjar.

Upacara berlangsung khidmat di bawah naungan bendera merah putih yang berkibar gagah. Para peserta mengikuti jalannya upacara dengan tertib dan penuh rasa nasionalisme.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Timur, Haris Sukamto, yang menghadiri upacara peringatan Sumpah Pemuda ke-97 di Amphitheater Taman Candra Wilwatikta bersama jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menegaskan pentingnya semangat kolaborasi lintas instansi untuk memperkuat persatuan nasional.

“Sumpah Pemuda bukan hanya peringatan sejarah, tetapi pengingat bahwa persatuan adalah kekuatan utama bangsa ini. Semangat itu harus terus hidup, terutama di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks,” ujar Haris

Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini menjadi refleksi bersama akan peran penting generasi muda dalam menjaga persatuan bangsa. Semangat “Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu” menjadi pengingat bahwa kontribusi nyata setiap individu, sekecil apa pun, adalah bagian dari perjuangan besar membangun Indonesia yang kuat, adil, dan disegani dunia.

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana