SURABAYA – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Timur, Haris Sukamto, mengadakan audiensi dengan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (9/1). Pertemuan ini membahas sinergi antara kedua lembaga dalam berbagai isu hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan di Jawa Timur.
Kakanwil Haris yang didampingi jajaran pimpinan tinggi pratama Kemenkum Jatim, memperkenalkan diri sebagai pejabat baru sekaligus menyampaikan rencana kerja untuk meningkatkan pelayanan hukum di Jawa Timur. Mulai dari Plt. Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Jatim, Ishadi Maja Prayitno, Plt. Kakanwil Ditjen Imigrasi Jatim, Darori, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Raden Fadjar Widjanarko dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Titik Setiawati.
Sementara Pj. Gubernur Jatim, Adhy Karyono didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Jatim, Benny Sampirwanto serta Kepala Biro Hukum, Lilik Pudjiastuti.
Salah satu fokus utama, lanjut Haris, adalah memperkuat kolaborasi dengan Pemprov Jatim dalam program-program strategis. Seperti harmonisasi peraturan, penguatan desa sadar hukum, dan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
"Kami berharap dukungan dari Pemerintah Provinsi untuk mendorong UMKM mendaftar sebagai perseroan perorangan agar mendapat perlindungan hukum yang lebih baik. Selain itu, kami ingin membentuk desa sadar hukum dan paralegal di tiap daerah melalui program Pos Pelayanan Hukum Desa," ujar Haris.
Pj. Gubernur Adhy Karyono menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan pentingnya komunikasi dalam menyelesaikan dinamika hukum dan sosial di Jawa Timur. Dia juga menawarkan sinergi dalam bidang pemasyarakatan melalui program ketahanan pangan.
"Pemanfaatan lahan untuk pemberdayaan narapidana sangat potensial. Kami siap mendukung dengan penyediaan bibit tanaman melalui Dinas Pertanian," katanya.
Adhy juga menyatakan kesiapannya mendukung pengembangan layanan keimigrasian, termasuk peresmian autogate dan immigration lounge di Ciputra World Surabaya.
"Kolaborasi ini menjadi kunci menghadapi tantangan hukum dan sosial di Jawa Timur," tegasnya.
Audiensi ini menjadi langkah awal yang positif bagi kedua pihak untuk memperkuat koordinasi dan menciptakan solusi bersama bagi permasalahan hukum di Jawa Timur. (Humas Kemenkum Jatim)
