SURABAYA - Peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkumham wilayah Jatim kembali diuji dalam Tes Wawancara Pengamatan Fisik dan Keterampilan (WPFK), mulai Minggu (7/12). Tes yang digelar di Aula Raden Wijaya, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur ini menuntut para peserta untuk mengeluarkan seluruh bakat dan keterampilan terbaik mereka di hadapan penguji.

Peserta diberi kesempatan untuk memamerkan berbagai kemampuan yang mereka miliki. Mulai dari seni bermusik, bela diri, baris berbaris, hingga keterampilan di bidang multimedia.

Dengan demikian, selain mengandalkan kemampuan fisik, mereka juga diharapkan dapat menunjukkan kompetensi yang relevan dengan dunia kerja, sesuai dengan posisi yang mereka lamar.

Sebelum pelaksanaan tes, Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Jatim sekaligus Ketua Pelaksana, Saefur Rochim, memberikan pengarahan kepada para penguji. Dalam arahannya, Saefur menekankan pentingnya transparansi dan objektivitas dalam penilaian.

"Kami ingin memastikan bahwa proses seleksi ini berlangsung dengan adil dan terbuka. Oleh karena itu, pengundian nomor urut penguji dilakukan untuk menjaga kesetaraan dalam penilaian," ujar Saefur.

Tes WPFK ini direncanakan akan berlangsung selama lima hari ke depan. Para peserta tidak hanya diuji berdasarkan kemampuan intelektual, tetapi juga keterampilan praktis yang menjadi salah satu aspek penting dalam memilih calon CPNS yang berkualitas.

Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan pegawai negeri yang memiliki kompetensi yang lebih luas, siap menghadapi tantangan dalam dunia kerja. (Humas Kemenkumham Jatim)

Jakarta - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imi-Pas), Agus Andrianto telah menunjuk empat pelaksana tugas (Plt.) pejabat eselon I di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imi-Pas). Hal tersebut perlu dilakukan untuk mempercepat proses pelaksanaan masa transisi di Kementerian Imi-Pas.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Hantor Situmorang mengatakan dalam proses pembentukan suatu instansi atau lembaga yang baru, terdapat banyak aspek yang harus dipenuhi. Salah satu aspek tersebut adalah administrasi dan manajemen dalam mempersiapkan sumber daya untuk kelancaran operasional organisasi.

Berdasarkan pembentukan kementerian negara dan pengangkatan menteri negara Kabinet Merah Putih periode Tahun 2024-2029, perlu dilakukan penataan sementara guna menjaga keberlangsungan tugas dan fungsi pada Kementerian Imi-Pas sebagai kementerian yang baru. “Perlu dilakukan cepat dalam mempersiapkan kelengkapan organisasi, apalagi menyangkut hal-hal yang bersifat penting dan strategis sesuai dengan maksud pembentukan Kementerian Imi-Pas,” kata Hantor, Kamis (24/10/2024) malam.

Nantinya, selain melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari pada jabatan eksisting, keempat pejabat tersebut juga ditugaskan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sementara sebagai Plt. sampai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden tentang Kementerian/Lembaga dan ditunjuknya pejabat yang definitif.

Adapun keempat pejabat tersebut adalah Asep Kurnia yang ditunjuk sebagai Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Imi-Pas, Y. Ambeg Paramarta sebagai Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Ibnu Chuldun sebagai Plt. Inspektur Jenderal, dan Saffar Muhammad Godam sebagai Plt. Dirjen Imigrasi.

Saat ini, Asep Kurnia bertindak sebagai Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, sedangkan Y. Ambeg Paramarta menjabat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham, Ibnu Chuldun (Staf Ahli Menteri Hukum dan HAN Bidang Politik dan Keamanan), dan Saffar Muhammad Godam (Direktur Izin Tinggal Keimigrasian).

“Penunjukan Plt ini sudah sesuai ketentuan yang berlaku, juga berdasarkan pertimbangan kapasitas, profesionalitas, dan kompetensi sebagai pejabat eselon I yang diberikan amanah mengawal proses transisi dan memudahkan koordinasi yang ditunjuk oleh pimpinan Kementerian Imi-Pas,” ujar Hantor di kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta.

Narahubung:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama
Hantor Situmorang
08128081440

SURABAYA - Kanwil Kemenkumham Jatim kembali menghadiri pelaksanaan rangkaian kegiatan Sosialisasi Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM secara daring melalui zoom meeting pada Kamis, (12/9). Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono menekankan pentingnya ILK untuk reformasi birokrasi.

Dari ruang Aula Raden Wijaya, Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono didampingi Kepala Divisi Administrasi Saefur Rochim bersama jajaran pegawai mengikuti jalannya sosialisasi yang dipimpin oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan HAM BSK Hukum dan HAM Sri Yuliani.

Kegiatan kali ini juga diikuti bersama oleh UPT Kemenkumham Jatim dan Kanwil Kemenkumham DI Yogyakarta.

Dalam pengarahannya membuka jalannya kegiatan ini, Sri menyampaikan kembali arahan yang disampaikan oleh Kepala BSK dalam pembukaan kegiatan sebelumnya. Sri juga menyampaikan beberapa hal yang terkait ILK seperti Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional, Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), Rencana Strategi Kemenkumham sesuai Permenkumham No. 7 Tahun 2024 hingga penjelasan mengenai ILK itu sendiri.

Melalui pengarahannya, Sri menjelaskan apa itu ILK, apa tujuan ILK, manfaat dari ILK hingga ruang lingkup dari ILK yang terbagi atas jenis – jenis layanan kesekretariatan yang diterima pegawai, mulai dari layanan SDM, layanan Perencanaan & Keuangan, layanan BMN & Umum, hingga Humas & Kerja Sama.

"Timeline pengukuran ILK ini akan berjalan hingga bulan November mendatang," jelas Sri.

Dalam kesempatan ini pula, Sri kembali menyampaikan pesan dari Kepala BSK Ambeg yang telah disampaikan sebelumnya. Yaitu bahwa Reformasi Birokrasi bukan hanya untuk merubah struktur internal birokrasi saja tetapi bagaiman birokrasi bisa memberikan nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat.

Dalam kesempatan terpisah, Kakanwil Kemenkumham Jatim, Heni Yuwono, menekankan pentingnya sosialisasi ini untuk perbaikan layanan internal.

“Peningkatan kualitas pelayanan internal akan berdampak positif pada layanan kepada masyarakat. Dengan layanan internal yang optimal, kami berharap dapat memperoleh kepercayaan publik dan memastikan pelayanan masyarakat berjalan maksimal,” terang Heni.

Sosialisasi ILK ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas layanan kesekretariatan di lingkungan Kemenkumham Jatim, serta mendukung reformasi birokrasi yang lebih efektif dan efisien. (Humas Kemenkumham Jatim)