Kemenkum Jatim Akan Optimalkan Batuan Hukum Gratis untuk Pembentukan & Pembinaan Pos Bantuan Hukum Desa

JAKARTA — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur terus mendorong pemberdayaan desa dari aspek hukum. Salah satunya dengan mengoptimalkan anggaran batuan hukum non litigasi gratis untuk pembentukan & pembinaan Pos Bantuan Hukum Desa/ Kelurahan.

"Menindaklanjuti arahan Menteri Hukum, kami tengah menyiapkan kebijakan pemanfaatan Dana Bantuan Hukum Non-Litigasi untuk mendukung program pemberdayaan hukum di desa," ujar Kakanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto usai mengikuti Launching Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan dan Portal Informasi Hukum, serta membuka Pelatihan Paralegal dan Peacemaker Training, pada Kamis (5/6) di Graha Pengayoman, Jakarta.

Menurut Haris, program tersebut mencakup pembentukan Posbankum Desa, pelatihan paralegal dan juru damai, serta pendampingan hukum terhadap koperasi desa/ kelurahan berbasis kekayaan intelektual dan badan hukum.

Ia mengatakan bahwa saat ini telah terbentuk 295 Posbankum di desa/kelurahan se-Jawa Timur, dan jumlah ini akan terus bertambah mengingat total desa di wilayah tersebut mencapai 8.949.

Dalam kegiatan ini, juga dimulai Pelatihan Paralegal Serentak Angkatan II dengan jumlah peserta sebanyak 126 orang, serta Peacemaker Academy dengan 52 peserta dari Jawa Timur.

“Kanwil Kemenkum Jatim berkomitmen untuk terus mendorong pemberdayaan desa melalui pembentukan Posbankum, pelatihan paralegal, dan penguatan kapasitas juru damai desa,” ujar Haris Sukamto dalam keterangannya.

Peluncuran Posbankum Desa dan pelatihan paralegal ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperluas akses keadilan dan memperkuat pembinaan hukum dari akar rumput.

Acara yang berlangsung pukul 09.00–11.30 WIB ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, serta Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Min Usihen, juga turut hadir bersama pimpinan tinggi madya dari berbagai kementerian terkait. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Timur, Haris Sukamto, hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Titik Setiawati.

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana

Kemenkum Jatim Terbaik I Nasional Program Kekayaan Intelektual

JAKARTA— Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jawa Timur berhasil meraih penghargaan Terbaik I dalam  Melaksanakan Program Kekayaan Intelektual Tahun 2025. Penghargaan ini menjadi pelengkap capaian kinerja instansi yang dipimpin Haris Sukamto itu selama 2025 ini.

Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Timur, Haris Sukamto, menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima.

“Capaian ini merupakan hasil kerja kolektif berbagai pihak, baik dari internal maupun mitra eksternal. Kami berharap penghargaan ini menjadi penyemangat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi,” ujarnya.

Memang, capaian Kanwil Kemenkum Jatim dalam lima bulan pertama 2025 cukup mengesankan.

"Permohonan Hak atas Kekayaan Intelektual di Jatim memang luar biasa, mencapai 15.103 permohonan selama lima bulan terakhir," terang Haris.

Produk karya cipta menjadi jenis kekayaan intelektual yang paling banyak dimohknkan untuk mendapatkan hak cipta dengan 8.426 permohonan. Sedangkan di tempat kedua, masyarakat Jawa Timur sangat antusias dengan permohonan merek dagang dengan 6.165 permohonan.

"Kami telah menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp13,4 miliar," jelas Haris.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dalam arahannya menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) serta dukungan para mitra kerja. Ia menekankan pentingnya peran kantor wilayah sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

“Ini menjadi bukti bahwa kerja keras terus dilakukan demi menjadikan kekayaan intelektual sebagai arus utama penopang ekonomi negara. Jadikan momen ini sebagai pemicu untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Acara ini sekaligus menjadi refleksi capaian satu dekade perlindungan kekayaan intelektual nasional serta penguatan kolaborasi dalam menghadapi tantangan era digital.

Penghargaan ini diberikan dalam acara Expose Kinerja Satu Dekade & Apresiasi Kekayaan Intelektual yang digelar di Graha Pengayoman, Jakarta, Rabu (4/6).

Acara ini digelar dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2025 dengan tema “Majukan Indonesia dengan Karya Kreatif dan Inovatif Anak Bangsa yang Terlindungi di Era Digital.” Hadir dalam kegiatan ini antara lain Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko, pejabat tinggi madya dari berbagai kementerian dan lembaga, para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum se-Indonesia, serta perwakilan dari Komisi Banding Paten, Komisi Banding Merek, dan asosiasi kekayaan intelektual.

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana

SAH! Payung Hukum Koperasi Merah Putih di Daerah Jatim Selesai Harmonisasi, Bisa Segera Diundangkan oleh Daerah

SURABAYA – Sebanyak 38 pemerintah kabupaten/ kota di Jawa Timur telah mendapatkan surat selesai harmonisasi raperkada tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP) dari Kanwil Kemenkum Jatim, Selasa (3/6). Dengan selesainya rapat pengharmonisasian ini, maka pemerintah kabupaten/ kota dapat segera melanjutkan ke tahapan penyusunan rancangan peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Dan nantinya secepatnya dapat ditetapkan dan diundangkan oleh masing-masing daerah," tutur Kepala Kanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto.

Hal itu disampaikan Haris usai memimpin Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah (raperkada) tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP) secara serentak se-Jawa Timur, Selasa (3/6).

Haris menyampaikan bahwa kegiatan yang digelar di Ruang Hayam Wuruk, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur itu merupakan bagian dari tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan KDMP. Dalam pelaksanaan kegiatan pengharmonisasian ini, pihaknya melaksanakannya sesuai dengan arah kebijakan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yaitu agar dilaksanakan percepatan.

“Kegiatan ini terlaksana dengan waktu yang mepet, namun berkat sinergi seluruh pihak di bawah arahan Sekda Provinsi Jawa Timur, akhirnya bisa terlaksana dengan baik,” ungkap Haris.

Ia menambahkan bahwa harmonisasi dilakukan secara serentak karena draf raperkada telah disiapkan secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri. Kanwil Kemenkum Jatim memastikan bahwa setiap draf telah disesuaikan dengan nomenklatur dan kondisi masing-masing daerah.

Dalam sesi penyampaian teknis, Haris menyampaikan beberapa catatan penting. Salah satunya mengenai perlunya kejelasan dasar hukum yang digunakan dalam raperkada. Ia juga menekankan agar definisi istilah mengikuti undang-undang yang berlaku, serta penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah baku. Termasuk definisi terkait notaris yang sesuai dengan UU Jabatan Notaris.

“Kami juga menyarankan penyempurnaan redaksi terhadap beberapa pasal, termasuk struktur satuan tugas dalam Pasal 15, serta penyesuaian penyebutan ‘Gubernur’ menjadi ‘Gubernur Jawa Timur’ sesuai kewilayahan,” jelasnya.

Hasil dari kegiatan ini adalah seluruh raperkada KDMP dari 38 kabupaten/kota dinyatakan selesai tahapan harmonisasi. Maka pemerintah kabupaten/ kota dapat segera melanjutkan ke tahapan penyusunan rancangan peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mana pada saatnya nanti akan ditetapkan dan diundangkan.

“Penandatanganan berita acara dan penerbitan surat selesai harmonisasi akan dilakukan hari ini juga,” ujar Haris.

Ia berharap, langkah ini menjadi percepatan nyata dalam mendukung terbentuknya koperasi desa dan kelurahan sebagai pilar kemandirian ekonomi.

“Dengan semangat Jatim Pasti Hebat, Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat, mari kita jadikan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara yaitu menjadi simpul baru pertumbuhan nasional,” tutupnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap percepatan proses pembentukan payung hukum KD/ KMP yang diprakarsai oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Timur.

“Kami mengucapkan terima kasih atas inisiatif dari Kementerian Hukum Jawa Timur dalam mempercepat harmonisasi dan pembentukan regulasi KD/KMP. Ini adalah upaya luar biasa yang patut dicontoh,” ujar Adhy.

Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang dinilai telah bekerja kompak dan bahu membahu dalam menyukseskan program nasional ini. Apresiasi khusus disampaikan kepada Kanwil Kemenkum Jatim yang dinilainya tidak bekerja secara biasa-biasa saja.

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana

Kemenkum Jatim Ikuti Pembukaan Orientasi CPNS 2024, Kakanwil Tekankan Integritas

SURABAYA — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur mengikuti kegiatan pembukaan orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2024 yang diselenggarakan secara daring oleh Kementerian Hukum pada hari ini (2/6). Kepala Kantor Wilayah menekankan pentingnya integritas kepada seluruh CPNS.

Kegiatan pembukaan orientasi ini diikuti secara daring dari Aula Raden Wijaya Kanwil Kemenkum Jatim dan dihadiri oleh jajaran pimpinan beserta 29 CPNS.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jatim, Haris Sukamto, mengawali kegiatan dengan menyampaikan ucapan selamat datang kepada para CPNS yang akan memulai perjalanan pengabdiannya di lingkungan Kemenkum.

Dalam arahannya, Haris menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas sejak hari pertama memasuki instansi.

"Hari ini, Anda semua masih berstatus sebagai calon PNS. Artinya, kalian masih belum pasti. Maka dari itu, tunjukkan kinerja terbaik, jaga integritas, dan pahami dengan baik tugas serta fungsi masing-masing," ujar Haris dalam sambutannya.

Ia juga mengingatkan agar para CPNS memahami layanan yang diberikan oleh Kanwil Kemenkum Jawa Timur, tanpa bersikap sok tahu. Haris menilai, pemahaman tersebut penting agar para CPNS dapat melayani masyarakat secara tepat dan akurat.

"Saya tidak ingin kalian sok tahu. Tapi pelajarilah seluruh layanan yang ada, supaya saat ditanya masyarakat, kalian bisa memberikan jawaban yang benar dan tepat," tambahnya.

Lebih lanjut, Haris mendorong agar para CPNS bekerja dengan semangat positif.

Menurutnya, suasana kerja yang menyenangkan akan menciptakan produktivitas dan kontribusi yang optimal bagi organisasi.

"Bekerjalah dengan riang gembira, bukan dengan tekanan. Kalau kalian senang menjalaninya, kalian akan bisa memberi yang terbaik untuk institusi ini," kata Haris.

Setelah sambutan dari Kepala Kanwil, para peserta mendengarkan arahan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI secara daring, yang dilanjutkan dengan prosesi penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS.

Di lingkungan Kanwil Jatim, penyerahan SK dilakukan secara langsung dan bergiliran oleh Kepala Kanwil, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, serta Kepala Balai Harta Peninggalan Surabaya.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, para CPNS dan pejabat yang hadir mengikuti arahan dari Wakil Menteri Hukum serta Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum secara virtual.

Kegiatan ini menjadi awal dari rangkaian pembinaan dan orientasi bagi para CPNS di lingkungan Kemenkum agar siap berkontribusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara. (Humas Kemenkum Jatim)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana

Jajaran Kememkum Jatim Ikuti Upacara Hari Lahir Pancasila 2025 Secara Daring

SURABAYA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kememkum) Jawa Timur mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 secara daring pada Senin pagi (28/5), bertempat di Aula Raden Wijaya. Kegiatan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Haris Sukamto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Raden Fadjar Wijanarko, para pejabat manejerial dan nonmanajerial, serta 29 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Angkatan 2025.

Upacara secara nasional dipusatkan di Lapangan Pengayoman, Jakarta, dengan Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam kesempatan tersebut, Inspektur Upacara membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi.

Dalam amanatnya yang dibacakan inspektur upacara, Kepala BPIP menekankan bahwa Hari Lahir Pancasila merupakan momen untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan jiwa bangsa Indonesia. Pancasila disebut bukan sekadar teks sejarah, melainkan pedoman hidup dan kekuatan pemersatu di tengah keragaman bangsa.

Lebih lanjut, ditegaskan bahwa penguatan ideologi Pancasila menjadi bagian penting dalam Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. Tanpa arah ideologis, pembangunan nasional berisiko menciptakan ketimpangan dan krisis kemanusiaan, terutama dalam menghadapi tantangan ekstremisme, intoleransi, dan disinformasi di era digital.

Revitalisasi nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat dilakukan di empat bidang utama: pendidikan, birokrasi, ekonomi, dan ruang digital. BPIP pun terus mendorong pembinaan ideologi melalui pelatihan ASN, penguatan kurikulum, serta kolaborasi lintas sektor agar Pancasila tidak hanya dihafalkan, tetapi dijalankan dalam kehidupan nyata.

Upacara ditutup dengan seruan kepada seluruh elemen bangsa untuk menjadikan Hari Lahir Pancasila sebagai tonggak memperkuat komitmen kebangsaan dan mewujudkan Indonesia yang maju secara moral dan adil secara sosial.

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana