Inventarisasi Kendala Internal, Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Jatim Susun Langkah Strategis
Surabaya — Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menggelar rapat internal untuk menginventarisasi berbagai permasalahan dan kendala pelaksanaan tugas, Rabu (3/6). Kegiatan yang berlangsung di Aula Raden Wijaya tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus penyusunan langkah strategis guna memperkuat dukungan administrasi dan layanan internal di lingkungan Kanwil Kemenkum Jatim.
Rapat dipimpin langsung Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Jatim, R. Prasetyo Wibowo, dan diikuti Tim Kerja Keuangan dan Perencanaan, Tim Kerja Barang Milik Negara (BMN), Tim Kerja Sumber Daya Manusia (SDM), serta Tim Kerja Publikasi, Kehumasan, dan Teknologi Informasi.
Dalam rapat tersebut, masing-masing tim kerja memaparkan sejumlah persoalan yang masih dihadapi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
Pada bidang Keuangan dan Perencanaan, keterbatasan sumber daya manusia menjadi perhatian utama. Hingga saat ini, belum tersedia staf yang secara khusus mendukung tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga beban kerja pengelolaan keuangan dinilai cukup tinggi dan berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan maupun administrasi.
Sementara itu, Tim Kerja BMN menyoroti persoalan pengembangan karier pegawai. Sebagian besar personel yang menangani pengelolaan BMN belum memiliki Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang relevan, sehingga ruang pengembangan karier dinilai masih terbatas. Kondisi tersebut mendorong sebagian pegawai mulai beralih ke jabatan fungsional teknis lain, termasuk Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.
Persoalan serupa juga menjadi perhatian Tim Kerja SDM. Keterbatasan formasi jabatan fungsional pada bidang tata usaha dan umum dinilai membuat pilihan pengembangan karier pegawai relatif sempit, sehingga diperlukan penguatan jalur karier yang lebih jelas dan berkelanjutan.
Di sektor Publikasi, Kehumasan, dan Teknologi Informasi, kualitas jaringan internet menjadi isu yang mengemuka. Kapasitas bandwidth sebesar 150 Mbps yang digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional sekitar 137 pegawai masih menghadapi kendala pada kondisi tertentu, sehingga berdampak pada kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.
Sebagai solusi awal, Tim Kerja Publikasi, Kehumasan, dan Teknologi Informasi mengusulkan pembaruan infrastruktur melalui optimalisasi jaringan kabel atau wired network pada titik-titik kerja strategis guna meningkatkan stabilitas koneksi internet.
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Jatim R. Prasetyo Wibowo menegaskan bahwa pemetaan persoalan secara menyeluruh menjadi langkah penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
“Rapat ini bukan sekadar mengidentifikasi kendala, tetapi menjadi ruang bersama untuk memetakan persoalan secara komprehensif sebagai dasar penyusunan langkah strategis dan usulan kebijakan kepada unit terkait di tingkat pusat. Sinergi antar tim kerja menjadi kunci agar solusi yang dihasilkan benar-benar efektif dan dapat diimplementasikan,” ujar Prasetyo.
Ia menambahkan, hasil inventarisasi permasalahan tersebut akan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar penyusunan rencana tindak lanjut guna meningkatkan kualitas layanan administrasi, pengelolaan SDM, pengelolaan BMN, serta dukungan teknologi informasi di lingkungan Kanwil Kemenkum Jatim.
Melalui forum internal tersebut, Bagian Tata Usaha dan Umum berharap berbagai persoalan dapat teridentifikasi secara lebih terstruktur sehingga langkah penyelesaian yang ditempuh semakin tepat sasaran dan mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
