Orasi Kebangsaan Menko Yusril Tekankan Pentingnya Demokrasi dan Supremasi Hukum Menuju Indonesia Emas
Malang – Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Raden Fadjar Widjanarko, menghadiri Orasi Kebangsaan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Prof. Yusril Ihza Mahendra, di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Selasa (7/7/2026). Orasi bertajuk "Merawat Demokrasi dan Supremasi Hukum dalam Bingkai Nilai-Nilai Kearifan Lokal Menuju Indonesia Emas" tersebut menegaskan pentingnya demokrasi dan supremasi hukum sebagai fondasi utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Dalam orasinya, Prof. Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa demokrasi dan supremasi hukum merupakan dua pilar utama yang harus berjalan beriringan dalam pembangunan bangsa. Menurutnya, demokrasi yang sehat harus didukung oleh penegakan hukum yang berkeadilan, berintegritas, dan menjunjung tinggi konstitusi sehingga mampu menciptakan stabilitas nasional sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.
"Demokrasi yang sehat harus berjalan seiring dengan supremasi hukum. Hukum tidak hanya menjamin kepastian, tetapi juga harus mampu menghadirkan keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Yusril.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan hukum nasional tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta kearifan lokal yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Ketiga aspek tersebut menjadi fondasi dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum (*legal certainty*), tetapi juga menjunjung tinggi keadilan (justice) dan kemanfaatan (utility).
Lebih lanjut, Yusril menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi demokrasi dan supremasi hukum pada era globalisasi dan transformasi digital, seperti penyebaran disinformasi, polarisasi politik, meningkatnya kejahatan siber, hingga pesatnya perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence). Menurutnya, kondisi tersebut menuntut negara untuk terus melakukan pembaruan regulasi dan penguatan kelembagaan agar hukum mampu menjawab perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
Yusril juga menekankan pentingnya membangun budaya hukum (legal culture) melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan pendidikan karakter kebangsaan, serta kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil.
"Keberhasilan pembangunan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh integritas aparat penegak hukum dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga demokrasi serta supremasi hukum,"* tegasnya.
Di akhir orasinya, Yusril mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus memperkuat persatuan, menjaga demokrasi yang konstitusional, serta membangun sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Ia menegaskan bahwa sinergi seluruh pemangku kepentingan merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sekaligus mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045 melalui penegakan hukum yang berintegritas, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa.
Kehadiran Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Raden Fadjar Widjanarko, dalam kegiatan tersebut menjadi wujud komitmen Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur dalam mendukung penguatan pembangunan hukum nasional melalui kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan. Momentum ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi serta memperkaya perspektif dalam merumuskan kebijakan hukum yang responsif terhadap tantangan nasional maupun global.
