Seminar Internasional ICLJ ke-10 Bahas Pembaruan Hukum Hadapi Tantangan Global
Malang – Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Raden Fadjar Widjanarko, menghadiri Seminar Nasional The 10th International Conference on Law and Justice (ICLJ) yang diselenggarakan di Hotel Ijen Suites Malang, Selasa (7/7/2026). Kegiatan ini menjadi forum akademik yang mempertemukan pemerintah, akademisi, praktisi hukum, dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas penguatan sistem hukum dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.
Seminar dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Turut hadir dalam kegiatan tersebut para akademisi, praktisi hukum, peneliti, mahasiswa, serta perwakilan kementerian dan lembaga yang berpartisipasi dalam diskusi mengenai arah pembangunan hukum nasional.
Dalam sambutannya, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa perkembangan dunia saat ini menuntut adanya paradigma hukum yang mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan, mulai dari transformasi digital, perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence), perubahan geopolitik, krisis ekonomi, hingga meningkatnya ketimpangan sosial.
Menurutnya, hukum tidak lagi hanya berfungsi memberikan kepastian hukum, tetapi juga harus menjadi instrumen yang mampu melindungi hak-hak masyarakat, khususnya kelompok rentan, sekaligus mendorong terwujudnya kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan.
"Tantangan global yang semakin kompleks menuntut sistem hukum yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada keadilan substantif. Hukum harus mampu hadir sebagai instrumen yang memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus menjawab berbagai perubahan yang terjadi di tingkat nasional maupun global," tegas Yusril.
Pada kesempatan tersebut, Yusril juga menyampaikan komitmen Pemerintah Indonesia dalam memperkuat reformasi sektor hukum melalui harmonisasi regulasi, digitalisasi pelayanan publik, penguatan perlindungan hak asasi manusia, peningkatan kualitas tata kelola keimigrasian, serta transformasi sistem pemasyarakatan. Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional yang diarahkan untuk menciptakan kepastian investasi, meningkatkan perlindungan masyarakat, dan memperkuat daya saing Indonesia di tingkat internasional.
Lebih lanjut, Yusril menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga peradilan, aparat penegak hukum, organisasi profesi, hingga komunitas internasional dalam menghasilkan inovasi kebijakan yang mampu menjawab tantangan hukum di masa depan.
"Forum International Conference on Law and Justice diharapkan menjadi ruang pertukaran pengetahuan, penguatan jejaring kerja sama internasional, serta menghasilkan rekomendasi akademik yang dapat menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan hukum yang responsif, berkeadilan, dan berpihak kepada masyarakat," ujar Yusril.
Kehadiran Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Raden Fadjar Widjanarko, menjadi wujud komitmen Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur dalam mendukung penguatan pembangunan hukum nasional melalui kolaborasi antara pemerintah dan dunia akademik. Momentum ini juga dimanfaatkan untuk memperluas jejaring serta memperkaya wawasan mengenai berbagai isu hukum kontemporer yang menjadi perhatian di tingkat nasional maupun internasional.
Melalui penyelenggaraan The 10th International Conference on Law and Justice ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara dunia akademik dan pemerintah dalam merumuskan solusi atas berbagai tantangan hukum global. Selain menjadi wadah diskusi ilmiah, forum ini juga diharapkan mampu memperkuat kontribusi Indonesia dalam mewujudkan sistem hukum yang inklusif, berkeadilan, serta menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional
