Perkuat Sinergi Antisipasi Isu Ormas hingga Partai Baru
SURABAYA — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur memperkuat sinergi lintas instansi melalui audiensi bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur, Senin (13/4/2026). Pertemuan ini menyoroti peningkatan eskalasi isu keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya terkait organisasi kemasyarakatan (ormas), partai politik, serta persoalan kewarganegaraan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto, menegaskan bahwa kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk merespons dinamika sosial-politik yang berkembang. Menurutnya, peningkatan aktivitas ormas dan munculnya inisiatif pendirian partai politik baru menjelang Pemilu 2029 memerlukan kesamaan persepsi antarinstansi.
“Proses verifikasi partai politik baru harus dilakukan secara cermat dan berkeadilan. Ini penting agar pelayanan publik tetap terjaga dan tidak menimbulkan potensi konflik di masyarakat,” ujar Haris.
Ia juga menyoroti sejumlah isu krusial lain, seperti meningkatnya persoalan kewarganegaraan, termasuk keberadaan warga negara asing berstatus pengungsi serta fenomena warga negara Indonesia yang memilih bergabung dengan militer asing. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi stabilitas sosial jika tidak ditangani secara komprehensif.
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Jawa Timur, Eddy Supriyanto, mengungkapkan bahwa jumlah ormas di Jawa Timur mencapai sekitar 210 ribu, dengan ratusan ribu lainnya belum terdaftar secara resmi. Bahkan, terdapat wilayah di Kabupaten Sumenep yang jumlah ormasnya melebihi jumlah penduduk desa setempat.
“Ini menjadi tantangan serius. Tanpa pengawasan dan verifikasi yang jelas, keberadaan ormas berpotensi menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat,” kata Eddy.
Ia menyatakan komitmennya untuk mendukung Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur dalam proses verifikasi ormas dan partai politik baru. Sebagai tindak lanjut, Bakesbangpol akan menggelar rapat koordinasi dengan seluruh jajaran di tingkat kabupaten/kota guna menyamakan persepsi dalam proses tersebut.
Selain itu, Bakesbangpol juga akan memperkuat peran intelijen daerah serta membentuk tim gabungan lintas instansi untuk meningkatkan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Audiensi yang berlangsung selama satu jam ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur serta pejabat struktural Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur. Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan koordinasi dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di wilayah Jawa Timur.
