Kadiv P3H Ajak Jajaran Bangkit dan Benahi Kinerja Pasca Evaluasi
Surabaya - Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur, Soleh Joko Sutopo, mengajak seluruh jajaran untuk bangkit dan membenahi kinerja pasca hasil evaluasi dari pusat. Ajakan tersebut disampaikannya saat memimpin apel pagi, Senin (4/5).
Kegiatan yang digelar di lapangan kantor wilayah tersebut diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Raden Fadjar Widjanarko, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Soleh Joko Sutopo, pejabat manajerial dan non-manajerial, CPNS, PPPK, serta peserta magang.
Bertindak sebagai pembina apel, Soleh Joko Sutopo menekankan pentingnya menjadikan hasil evaluasi kinerja sebagai pemicu perbaikan, bukan alasan untuk berlarut dalam kekecewaan.
“Pekan lalu kita telah menerima hasil evaluasi penilaian kinerja dari pusat. Ada perasaan sedih dan kecewa, namun hal tersebut bukan menjadi alasan untuk kita terus-terusan larut dalam kesedihan. Justru hasil penilaian tersebut harus menjadi pemicu kita untuk berkinerja lebih baik lagi,” ujarnya.
Ia menyoroti bahwa kinerja yang telah dilakukan perlu didukung dengan dokumentasi dan pelaporan yang baik.
“Mungkin kita telah berkinerja dengan baik, namun yang perlu diperbaiki lagi yaitu tolong didokumentasikan dengan baik apa yang telah kita lakukan dan jangan lupa dibuat laporannya. Yakinlah bahwa beserta kesulitan akan ada kemudahan,” kata Soleh.
Lebih lanjut, Soleh mengajak seluruh jajaran untuk melakukan introspeksi atas capaian yang diraih. Ia menilai hasil evaluasi yang diterima merupakan cerminan kondisi yang perlu diperbaiki bersama.
“Setelah saya merenung dan introspeksi diri, hasil evaluasi penilaian kemarin layak kita dapatkan dan terima dengan lapang dada. Kita terlalu bereuforia dengan kesuksesan dan nama besar Kanwil Jawa Timur di masa lalu, sampai kita lupa caranya mempertahankan yang sudah diraih tersebut di masa sekarang dan mendatang,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Jawa Timur yang telah mencapai 100% pembentukan, namun masih menghadapi tantangan dalam hal pelaporan kinerja.
“Yang menjadi PR kita bersama adalah rendahnya keaktifan dari pos bankum untuk menginput laporan kinerja. Saat ini keaktifannya baru mencapai kisaran 12 hingga 14%. Untuk itu, saya menghimbau kepada seluruh jajaran untuk saling bersinergi mengingatkan agar seluruh pos bankum aktif mengunggah laporan,” ujarnya.
Di akhir amanatnya, Soleh menyinggung temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum. Ia meminta jajaran, khususnya tim verifikator, untuk meningkatkan ketelitian dan kualitas kerja.
“Terkait temuan BPK, walaupun itu ranahnya pusat namun ada singgungannya dengan daerah, khususnya pemberian bantuan hukum. Untuk itu saya berharap kepada tim verifikator agar lebih maksimal lagi dalam melaksanakan tugas verifikasi terhadap para pemberi bantuan hukum,” katanya.
Apel pagi tersebut ditutup dengan harapan agar seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Jawa Timur dapat memperkuat sinergi dan meningkatkan kualitas kinerja secara berkelanjutan, seiring dengan tuntutan akuntabilitas dan pelayanan publik yang semakin tinggi.
