SURABAYA – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Timur, Haris Sukamto, beserta jajaran pejabatnya, menggelar audiensi dengan Kantor Regional II Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Surabaya, Jumat (21/3). Pertemuan ini membahas berbagai aspek manajemen sumber daya manusia (SDM) dan sinergi dalam pengelolaan kepegawaian.

Audiensi yang berlangsung di Kantor Regional II BKN Jatim ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dari kedua instansi. Dari pihak Kemenkum Jatim, turut serta Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Titik Setiawati, Kabag TU & Umum Meirina Saeksi, Kabid Pelayanan AHU Mustiqo Vitra, serta Kabid Pelayanan Kekayaan Intelektual Pahlevi Witantra.

Sementara itu, jajaran Kanreg II BKN Surabaya yang menerima rombongan antara lain Kepala Kantor Regional II BKN A. Darmuji, Kabag Tata Usaha Basuki Ari Wicaksono, Kabid INKA Anang Tri Harjono, Kabid PDSK Sulastina, Kabid Pengangkatan & Pensiun Luluk Budijati, serta Kabid Status & Mutasi Eris Juni Ristiana.

Dalam pertemuan tersebut, Kakanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto, mengungkapkan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin antara BKN dan Kemenkumham sebelumnya. Dia juga menyoroti transisi yang tengah berlangsung dalam sistem kepegawaian, termasuk manajemen SDM dan proses penetapan CPNS yang akan resmi menjadi pegawai Kemenkum.

“Terima kasih atas kerja sama yang solid antara BKN dan Kanwil Kemenkumham Jatim sebslumnya, yang kini telah terbagi menjadi empat wilayah kerja. Kami juga menunggu hasil akhir terkait CPNS yang akan bergabung di Kementerian Hukum,” ujar Haris Sukamto.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanreg II BKN Surabaya, A. Darmuji, menegaskan pentingnya semangat adaptasi dan kolaborasi dalam menghadapi perubahan sistem kepegawaian. Ia juga menyoroti peran BKN dalam melakukan pembinaan terhadap 482 ribu ASN di Jawa Timur.

“Transformasi dalam birokrasi adalah hal yang lumrah. Namun, yang utama adalah bagaimana kita tetap menjaga harmoni, adaptif terhadap perubahan, dan terus berkolaborasi demi peningkatan kualitas SDM,” kata Darmuji.

Lebih lanjut, ia menyarankan adanya program magang bagi ASN untuk meningkatkan kompetensi teknis mereka, baik melalui kerja sama antarinstansi maupun dengan pihak swasta atau BUMN.

Darmuji juga menyoroti beberapa isu kepegawaian yang saat ini menjadi perhatian, termasuk pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), percepatan proses kenaikan pangkat yang kini dilakukan setiap dua bulan, serta pencantuman gelar akademik bagi ASN.

Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi antara Kemenkum Jatim dan BKN guna memastikan pengelolaan SDM berjalan efektif dan efisien di tengah dinamika perubahan birokrasi.

SURABAYA – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto, bersama jajaran pejabat Kanwil Kemenkum Jatim dan Kanwil Kementerian HAM Jatim, menggelar audiensi dengan Plt. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen Perbendaharaan) Agung Yulianta, Kamis (20/3). Pertemuan yang berlangsung di Kantor Ditjen Perbendaharaan dan membahas strategi pengelolaan anggaran di tengah masa transisi dan transformasi kementerian.

Dalam pertemuan tersebut, Haris Sukamto menekankan bahwa pada Triwulan I tahun 2025, pihaknya masih melakukan penataan pengelolaan anggaran akibat perubahan struktur kementerian. Dia berharap pada Triwulan II, proses ini dapat berjalan lebih stabil.

“Kami memerlukan dukungan supervisi selama masa transisi ini, terutama karena adanya penyesuaian dalam sumber daya manusia dan anggaran, yang berpotensi mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan,” ujar Haris.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kolaborasi antara Kanwil Kemenkum Jatim dan Ditjen Perbendaharaan perlu diperluas dalam berbagai aspek tugas dan fungsi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.

Menanggapi hal tersebut, Plt. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Agung Yulianta menyatakan kesiapan pihaknya untuk memberikan dukungan penuh terhadap kebutuhan Kanwil Kemenkum dan Kanwil HAM Jatim, khususnya dalam menyukseskan proses pengembangan organisasi yang tengah berlangsung.

“Kami juga berharap dapat dilibatkan dalam penyusunan peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Dengan demikian, kami dapat memberikan masukan agar regulasi yang disusun lebih efektif dan selaras dengan prinsip tata kelola keuangan negara,” ujar Agung.

Audiensi ini menegaskan komitmen kedua lembaga dalam menjaga kesinambungan pengelolaan anggaran di tengah perubahan struktural yang sedang berlangsung, serta memperkuat sinergi dalam upaya meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

SURABAYA – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Timur, Haris Sukamto melantik anggota 25 Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN), Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta notaris pindah dan notaris pengganti, Kamis (20/3). Selain itu, dua Warga Negara Asing (WNA) juga diambil sumpah/ janji setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI)

Acara berlangsung secara hybrid di Aula Raden Wijaya dan dihadiri oleh 27 peserta yang dilantik, dengan 12 orang hadir secara luring dan 15 lainnya secara daring.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto, mengungkapkan bahwa struktur keanggotaan MPDN mengalami perubahan setelah pemecahan Kementerian Hukum dan HAM RI menjadi empat kementerian. Dia menugaskan 24 staf Kanwil Kemenkum Jatim sebagai anggota MPDN dari unsur pemerintah guna memperkuat kelembagaan dan memastikan efektivitas pengawasan terhadap notaris.

“Saya berharap staf Kanwil tidak hanya menjalankan tugas pemeriksaan terhadap notaris, tetapi juga membantu aspek administratif kesekretariatan. Sinergi dengan Dewan Kehormatan Daerah Notaris dan Pengda INI se-Jawa Timur juga perlu diperkuat agar pembinaan notaris lebih komprehensif,” ujar Haris.

Selain pelantikan anggota MPDN, satu orang PPNS dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) turut dilantik. Haris menekankan pentingnya peran PPNS dalam menegakkan hukum pidana, khususnya terkait peredaran obat dan makanan.

Dia juga mengingatkan agar PPNS terus meningkatkan koordinasi dengan penyidik Polri untuk memastikan efektivitas penanganan perkara.

Dalam kesempatan yang sama, Haris juga mengambil sumpah dua orang yang resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), masing-masing berasal dari China dan Taiwan. Keduanya memperoleh kewarganegaraan berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI sesuai dengan Pasal 9 UU Nomor 12 Tahun 2006.

"Saya mengimbau agar dalam 14 hari ke depan, mereka segera mengembalikan dokumen kewarganegaraan asing ke kedutaan terkait dan Kantor Imigrasi, agar dapat mengurus identitas resmi sebagai WNI," tutupnya.

Acara ini menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Jatim dalam memperkuat pengawasan notaris serta penegakan hukum di wilayahnya, sekaligus memastikan proses kewarganegaraan berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

SURABAYA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Timur menggelar audiensi bersama Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AKHKI) serta perwakilan perguruan tinggi, Selasa (18/3). Acara ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam mendukung pengelolaan dan perlindungan hak kekayaan intelektual (KI) di Jawa Timur.

Audiensi yang berlangsung dari pukul 13.00 hingga 14.30 WIB tersebut dihadiri oleh Ketua Komisariat AKHKI Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Doni Budiono, serta perwakilan dari sejumlah perguruan tinggi, termasuk Universitas Brawijaya, Universitas Widya Mandala, dan Institute Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Selain itu, turut hadir pula Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Timur, Haris Sukamto, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Raden Fadjar Widjanarko, yang secara langsung menerima kedatangan rombongan.

Dalam kesempatan tersebut, Haris menekankan pentingnya sinergi antara Kemenkum, AKHKI, dan perguruan tinggi untuk memperkuat ekosistem KI di Jawa Timur. Menurutnya, kolaborasi ini sangat krusial dalam memastikan perlindungan hukum terhadap KI berjalan optimal.

"Kami berharap agar kegiatan yang diselenggarakan Kanwil dapat melibatkan AKHKI dan perguruan tinggi, begitu pula sebaliknya, agar sinergi ini semakin terjalin erat," ujar Haris.

Lebih lanjut, Haris menyambut baik berbagai program yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan KI, terutama bagi perguruan tinggi dan UMKM. Diharapkan dapat lebih memahami pentingnya perlindungan terhadap hasil inovasi mereka.

Dia juga menyoroti perlunya pendidikan konsultan KI untuk memperbanyak jumlah konsultan yang dapat menyebarluaskan informasi mengenai pelindungan KI ke masyarakat luas.

Audiensi ini juga menjadi forum untuk mendiskusikan berbagai tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam pengelolaan KI. Beberapa permasalahan yang disampaikan, antara lain terkait dengan lamanya proses permohonan paten, kesulitan pencatatan hak cipta, dan rendahnya tingkat komersialisasi KI yang dihasilkan oleh kampus-kampus.

Perwakilan dari Universitas Brawijaya, misalnya, mengungkapkan kesulitan dalam mengikuti perkembangan permohonan paten yang diajukan, serta mengajukan pertanyaan terkait prosedur hukum bagi pencipta yang masih di bawah umur atau yang sudah tidak bekerja di institusi tersebut.

Sementara itu, Universitas Widya Mandala menyoroti perlunya dukungan dari Kanwil Kemenkum dalam meningkatkan pemahaman SDM di kampus mereka.

Tak kalah penting, Andre Setiawan, perwakilan dari Konsultan KI, meminta agar kewenangan konsultan KI diperjelas dan ditingkatkan, dengan harapan agar konsultan KI memiliki peran lebih signifikan dalam proses revisi paten dan diakomodasi dalam sentra KI yang ada di perguruan tinggi.

Sebagai kesimpulan, audiensi ini menghasilkan komitmen dari AKHKI untuk membantu menyebarluaskan informasi terkait perlindungan KI serta mendorong perguruan tinggi untuk melakukan perjanjian kerjasama atau MoU dengan Kanwil Kemenkum Jatim guna memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan KI di masa mendatang.

Kegiatan ini diharapkan dapat membawa dampak positif dalam menciptakan ekosistem KI yang lebih solid di Jawa Timur dan memberikan pelindungan hukum yang lebih baik bagi inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dan UMKM di daerah tersebut.