SURABAYA – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Timur, Haris Sukamto, beserta jajaran pejabatnya, menggelar audiensi dengan Kantor Regional II Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Surabaya, Jumat (21/3). Pertemuan ini membahas berbagai aspek manajemen sumber daya manusia (SDM) dan sinergi dalam pengelolaan kepegawaian.
Audiensi yang berlangsung di Kantor Regional II BKN Jatim ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dari kedua instansi. Dari pihak Kemenkum Jatim, turut serta Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Titik Setiawati, Kabag TU & Umum Meirina Saeksi, Kabid Pelayanan AHU Mustiqo Vitra, serta Kabid Pelayanan Kekayaan Intelektual Pahlevi Witantra.
Sementara itu, jajaran Kanreg II BKN Surabaya yang menerima rombongan antara lain Kepala Kantor Regional II BKN A. Darmuji, Kabag Tata Usaha Basuki Ari Wicaksono, Kabid INKA Anang Tri Harjono, Kabid PDSK Sulastina, Kabid Pengangkatan & Pensiun Luluk Budijati, serta Kabid Status & Mutasi Eris Juni Ristiana.
Dalam pertemuan tersebut, Kakanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto, mengungkapkan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin antara BKN dan Kemenkumham sebelumnya. Dia juga menyoroti transisi yang tengah berlangsung dalam sistem kepegawaian, termasuk manajemen SDM dan proses penetapan CPNS yang akan resmi menjadi pegawai Kemenkum.
“Terima kasih atas kerja sama yang solid antara BKN dan Kanwil Kemenkumham Jatim sebslumnya, yang kini telah terbagi menjadi empat wilayah kerja. Kami juga menunggu hasil akhir terkait CPNS yang akan bergabung di Kementerian Hukum,” ujar Haris Sukamto.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanreg II BKN Surabaya, A. Darmuji, menegaskan pentingnya semangat adaptasi dan kolaborasi dalam menghadapi perubahan sistem kepegawaian. Ia juga menyoroti peran BKN dalam melakukan pembinaan terhadap 482 ribu ASN di Jawa Timur.
“Transformasi dalam birokrasi adalah hal yang lumrah. Namun, yang utama adalah bagaimana kita tetap menjaga harmoni, adaptif terhadap perubahan, dan terus berkolaborasi demi peningkatan kualitas SDM,” kata Darmuji.
Lebih lanjut, ia menyarankan adanya program magang bagi ASN untuk meningkatkan kompetensi teknis mereka, baik melalui kerja sama antarinstansi maupun dengan pihak swasta atau BUMN.
Darmuji juga menyoroti beberapa isu kepegawaian yang saat ini menjadi perhatian, termasuk pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), percepatan proses kenaikan pangkat yang kini dilakukan setiap dua bulan, serta pencantuman gelar akademik bagi ASN.
Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi antara Kemenkum Jatim dan BKN guna memastikan pengelolaan SDM berjalan efektif dan efisien di tengah dinamika perubahan birokrasi.
