SURABAYA - Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Heni Yuwono, yang diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi Saefur Rochim, menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 lingkup Provinsi Jawa Timur, Jumat (13/12). Penyerahan ini dilakukan secara digital oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhi Karyono, yang didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Didyk Choiroel.
Didyk menyampaikan laporan mengenai APBN 2024 dan Alokasi APBN 2025 di Provinsi Jawa Timur sebagai tindak lanjut penyerahan DIPA dan Buku Transfer ke Daerah yang sebelumnya telah disampaikan oleh Presiden Prabowo kepada seluruh Menteri, pimpinan Lembaga, dan seluruh Gubernur di Istana Merdeka pada 10 Desember 2024.
Dalam laporannya, Didyk memaparkan indikator ekonomi Jawa Timur yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di tengah dinamika global. Pada triwulan III tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 4,91%, salah satu yang tertinggi di Pulau Jawa.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat menjadi 75,35%, mencatatkan prestasi baru bagi provinsi ini. Tingkat kemiskinan turun menjadi 9,7%, angka terendah dalam lima tahun terakhir, sementara kontribusi Jawa Timur terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional mencapai 25,55%.
"Tingkat pengangguran pun menurun menjadi 4,19%," jelas Didyk.
Alokasi Belanja Pemerintah Pusat di Jawa Timur untuk Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp41,81 triliun, yang dialokasikan pada 45 kementerian/lembaga dengan rincian jenis belanja sebagai berikut: Belanja Pegawai sebesar Rp22,85 triliun, Belanja Barang Rp12,44 triliun, Belanja Modal Rp6,26 triliun, dan Bantuan Sosial Rp140 miliar. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan termasuk dalam 10 kementerian/ lembaga dengan alokasi terbesar, yaitu sebesar Rp808,93 miliar.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Jawa Timur, Adhi Karyono, menyampaikan pesan Presiden yang menekankan pentingnya komitmen semua pihak, termasuk para menteri, kepala lembaga, dan gubernur, untuk melaksanakan anggaran secara optimal.
Presiden juga menyoroti tantangan global yang diwarnai ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat persaingan dan konflik di antara negara-negara besar. Namun demikian, Indonesia tetap menunjukkan stabilitas yang kuat.
Tingkat inflasi nasional berada pada angka 1,5%, sedangkan inflasi di Jawa Timur tercatat lebih rendah, yaitu 1,2%. Stabilitas ini menjadi modal penting dalam melaksanakan APBN 2025 yang dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan dengan penggunaan anggaran yang bijak dan hati-hati. (Humas Kemenkumham Jatim)
