SIDOARJO - Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Prof. Otto Hasibuan hari ini memberikan materi dalam kegiatan yang digelar oleh LKBH Umsida dan MHH PWM Jatim di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo pada Minggu (15/12).
Wamenko didampingi oleh Kakanwil Kemenkumham Jatim Heny Yuwono dan Kadiv Imigrasi Herdaus.
Dalam paparannya Wamenko menyampaikan bahwa, yang harus dilakukan untuk mengatasi berbagai persoalan di negara Indonesia adalah membangun kolaborasi.
"Tidak bisa kita menyelesaikan persoalan-persoalan di negeri ini dengan berdiri sendiri. Kita harus membangun kolaborasi. Itu yang selalu disampaikan oleh Presiden RI" jelasnya.
Dengan tegas Otto juga menyampaikan bahwa kolaborasi yang dimaksud adalah bukan jalan untuk kolusi, namun bersinergi membangun hal yang positif untuk masyarakat.
Sebagai perumpamaan adalah tubuh, dimana kerja tubuh akan maksimal apabila setiap organ berjalan sesuai fungsinya masing-masing. "Yang paling penting dalam berkolaborasi adalah jangan merasa diri yang paling hebat karena pada dasarnya kita semua memiliki peran penting untuk keberhasilan dan tujuan organisasi," urainya.
Wamenko juga berharap kegiatan yang dilakukan hari ini dapat berkontribusi positif sehingg masyarakat Indonesia akan semakin baik ke depannya. "Kita harus optimis, dan kita juga harus berpihak kepada rakyat.
Karena pada hakikatnya dalam semua pekerjaan yang kita lakukan, keberpihakan kepada rakyat adalah yang utama ," jelasnya.
Presiden RI, lanjutnya, memberikan atensi terhadap pemberantasan korupsi hingga peredaran gelap narkoba. Rencana pemerintah untuk memberikan amnesti kepada beberapa orang juga dilakukan. "Atas kebaikan hati Presiden RI dan tentu saja hal itu dilakukan setelah meminta pertimbangan DPR," urainya.
Paradigma berfikir juga harus dirubah, khusus terkait dengan Pemasyarakatan. Dimana saat ini bukan lagi tentang bagaimana teori balas dendam dijalankan saat ada orang bersalah masuk ke dalam Lapas. "Lembaga Pemasyarakatan menjadi wadah untuk membuat orang kembali menjadi manusia yang lebih baik dan dapat diterima di masyarakat," tandas. (Humas Kemenkumham Jatim)
