TANGERANG – Kanwil Kemenkumham Jawa Timur turut ambil bagian dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Acara tahunan ini, yang digelar di Politeknik Pengayoman Indonesia. Senin (16/12).
Momen bersejarah untuk merefleksikan pencapaian sepanjang tahun, terutama di tengah masa transisi pembagian kementerian yang kini terbagi menjadi empat bagian yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Pemasyarakatan.
Pada kesempatan tersebut, 11 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kanwil Kemenkumham Jawa Timur berhasil meraih penghargaan bergengsi. Yaitu Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM). Penghargaan ini diberikan kepada 4 Kantor Imigrasi (Kanim), 1 Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), 2 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan 4 Rumah Tahanan (Rutan).
"Sebagai bentuk apresiasi atas komitmen mereka dalam menciptakan layanan publik yang bebas dari praktik korupsi dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya," ujar Kakanwil Kemenkumham Jatim, Heni Yuwono.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, beserta seluruh menteri dan wakil menteri yang membawahi kementerian baru. Dalam sambutannya, Yusril menyampaikan pentingnya sinergi antar kementerian dalam menjalankan tugas negara di masa transisi ini.
“Kami sedang berada di masa transisi yang penting, dan sinergi antar kementerian menjadi kunci utama dalam mewujudkan tujuan bersama untuk Indonesia yang lebih baik,” ujarnya.
Dalam acara tersebut, Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Jawa Timur juga hadir sebagai perwakilan dalam momen penting ini, menunjukkan komitmennya terhadap penguatan kualitas layanan publik di wilayah Jawa Timur.
Kehadiran pimti yang dipimpin Kakanwil Heni Yuwono semakin mempertegas pentingnya peran setiap individu dalam menjaga integritas dan kualitas pelayanan di lingkungan Kemenkumham.
Acara ini diakhiri dengan harapan bahwa transformasi Kementerian Hukum dan HAM, bersama kementerian-kementerian baru yang terbentuk, dapat menjadi bagian dari perubahan yang lebih besar dalam mewujudkan tujuan Indonesia yang lebih baik dan berkeadilan. (Humas Kemenkumham Jatim)
