Pertahankan Kepatuhan LHK 100 Persen, Kanwil Kemenkum Jatim Perkuat Integritas dan Pencegahan Pelanggaran
Surabaya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur terus memperkuat budaya integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Penguatan Survei Penilaian Integritas, Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), serta Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum, Hantor Situmorang. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi Hukum Umum, Raden Fadjar Widjanarko.
Dalam paparannya, Hantor Situmorang menyampaikan bahwa hasil penilaian integritas di lingkungan Kementerian Hukum menunjukkan capaian yang cukup positif. Meski demikian, seluruh satuan kerja diingatkan untuk terus menjaga kualitas layanan kepada masyarakat sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan pelayanan publik.
Hantor menekankan bahwa upaya pencegahan harus menjadi fokus utama setiap satuan kerja guna menghindari terulangnya temuan maupun pelanggaran disiplin pegawai. Menurutnya, langkah-langkah preventif dapat dilakukan melalui penciptaan lingkungan kerja yang kondusif, pembinaan pegawai secara berkelanjutan, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi yang objektif.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan pentingnya implementasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Selain itu, pengelolaan kinerja pegawai perlu diperkuat melalui pelaksanaan dialog kinerja antara atasan dan bawahan secara berkala, minimal setiap triwulan. Mekanisme komunikasi dua arah tersebut dinilai penting untuk memastikan objektivitas penilaian kinerja, mencegah manipulasi nilai, serta memberikan penghargaan yang layak bagi pegawai berprestasi.
Sementara itu, Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur kembali menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dengan mempertahankan tingkat kepatuhan pelaporan harta kekayaan aparatur sebesar 100 persen. Capaian tersebut berhasil dipertahankan secara konsisten sejak tahun 2023 hingga 2026.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus menjaga integritas organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat budaya kerja yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
