Pertahankan Kepatuhan LHK 100 Persen, Kanwil Kemenkum Jatim Perkuat Integritas dan Pencegahan Pelanggaran
Surabaya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur terus memperkuat budaya integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kegiatan Penguatan Survei Penilaian Integritas, Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), serta Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang diselenggarakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Surabaya, Kamis (25/6).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum, Hantor Situmorang. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Raden Fadjar Widjanarko. Turut hadir pula jajaran pejabat struktural dan pegawai di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur.
Dalam paparannya, Hantor Situmorang menyampaikan bahwa hasil penilaian integritas di lingkungan Kementerian Hukum menunjukkan capaian yang cukup positif. Meski demikian, seluruh satuan kerja diingatkan untuk terus menjaga kualitas layanan kepada masyarakat sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan pelayanan publik.
"Keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari minimnya temuan, tetapi juga dari kemampuan setiap satuan kerja membangun sistem pencegahan yang efektif. Budaya integritas harus menjadi bagian dari keseharian, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin berkualitas dan akuntabel," ujar Hantor.
Hantor menambahkan bahwa upaya pencegahan perlu diperkuat melalui penciptaan lingkungan kerja yang kondusif, pembinaan pegawai secara berkelanjutan, penerapan nilai-nilai BerAKHLAK, serta dialog kinerja yang dilaksanakan secara berkala. Menurutnya, komunikasi dua arah antara atasan dan pegawai menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan penilaian kinerja berlangsung objektif sekaligus mendorong peningkatan kinerja aparatur.
Dalam forum tersebut juga disampaikan bahwa Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur berhasil mempertahankan tingkat kepatuhan pelaporan harta kekayaan aparatur sebesar 100 persen secara konsisten sejak tahun 2023 hingga 2026.
Mewakili Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Raden Fadjar Widjanarko menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil komitmen bersama seluruh jajaran dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
"Kepatuhan 100 persen dalam pelaporan harta kekayaan bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi menjadi wujud komitmen seluruh jajaran Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Ke depan, kami akan terus memperkuat langkah-langkah preventif agar kualitas pelayanan publik semakin baik dan kepercayaan masyarakat terus meningkat," ungkap Fadjar.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus menjaga integritas organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pengawasan internal, serta membangun budaya kerja yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
