DJKI dan Kanwil Kemenkum Jatim Jalin Sinergi dengan Ponpes Amanatul Ummah dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual
Mojokerto, 26 Juni 2025 – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Timur menggelar kegiatan “Jelajah Kekayaan Intelektual Indonesia” di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Pacet, Mojokerto. Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai 3 Ponpes Amanatul Ummah ini dihadiri oleh sekitar 200 peserta, terdiri dari para santri, dosen, serta civitas akademika Universitas KH. Abdul Chalim.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jatim Haris Sukamto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, para wakil rektor Universitas KH. Abdul Chalim, serta jajaran struktural bidang pelayanan hukum. Momentum ini juga diselenggarakan bertepatan dengan malam Tahun Baru Hijriyah, sebagai simbol semangat baru untuk mendorong kesadaran dan pelindungan kekayaan intelektual di kalangan pesantren.
Dalam sambutannya, Kakanwil Kemenkum Jatim Haris Sukamto menyampaikan bahwa pesantren merupakan tempat tumbuhnya karya-karya inovatif berbasis nilai-nilai luhur. Ia menyebut bahwa di bawah kepemimpinan Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, MA – putra dari Pahlawan Nasional KH. Abdul Chalim – Pondok Pesantren Amanatul Ummah telah menjadi pusat keunggulan pendidikan Islam di Indonesia. Tahun ini, sebanyak 1.237 santri dari pesantren tersebut diterima di berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
Sebagai bentuk komitmen bersama dalam pelindungan kekayaan intelektual, kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kanwil Kemenkum Jatim dengan Pondok Pesantren Amanatul Ummah dan Universitas KH. Abdul Chalim. MoU ini diharapkan menjadi langkah awal sinergi konkret antara pemerintah dan lembaga pesantren dalam bidang hukum kekayaan intelektual.
Dalam rangkaian kegiatan, Dirjen Kekayaan Intelektual Razilu juga menyampaikan kuliah umum bertema “Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Merek Terdaftar pada Marketplace”. Ia menekankan pentingnya pelindungan hukum terhadap aset kekayaan intelektual, yang nilainya tidak kalah dengan aset fisik seperti rumah dan kendaraan.
Dirjen KI menjelaskan bahwa pelindungan KI mencakup berbagai bentuk seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, hingga indikasi geografis. Berdasarkan data, permohonan kekayaan intelektual di Jawa Timur terus menunjukkan tren peningkatan, dengan lebih dari 178.000 permohonan tercatat dari tahun 2019 hingga 2024. Namun demikian, kontribusi dari kalangan pesantren masih tergolong rendah, yaitu hanya 77 permohonan dalam kurun waktu tersebut, dengan dominasi permohonan pada hak cipta.
Melalui kegiatan ini, DJKI dan Kanwil Kemenkum Jatim berharap dapat memperluas edukasi dan mendorong peningkatan partisipasi pesantren dalam perlindungan karya intelektual. Kolaborasi semacam ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk membangun ekosistem kekayaan intelektual yang inklusif dan berkelanjutan.
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana
