SURABAYA – Musyawarah Wilayah Dewan Koperasi Indonesia (Dekopindo) Jawa Timur menjadi momentum para stakeholder untuk memperkuat komitmen dalam memajukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa KDKMP akan menjadi motor penggerak ekonomi Jatim.
Gubernur Jatim Dorong KDKMP Jadi Motor Ekonomi, Kakanwil Kemenkum Jatim Tegaskan Dukungan Penataan Regulasi
SURABAYA – Musyawarah Wilayah Dewan Koperasi Indonesia (Dekopindo) Jawa Timur menjadi momentum para stakeholder untuk memperkuat komitmen dalam memajukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa KDKMP akan menjadi motor penggerak ekonomi Jatim.
"Kami siap mendukung dalam aspek penyesuaian regulasi dari level pusat hingga bisa diimplementasikan di wilayah," terang Kepala Kanwil Kemenkum Jatim Haris Sukamto.
Haris menyatakan pihaknya siap mendukung dari sisi regulasi agar kebijakan tersebut dapat segera diimplementasikan di tingkat wilayah dan daerah.
“Kanwil Kemenkum Jatim akan memastikan penyesuaian aturan hukum dari pusat dapat berjalan lancar sehingga KDMP benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Haris.
Kegiatan yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Rabu (24/9/2025) itu dihadiri Menteri Koperasi RI Ferry J. Juliantono, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak, Ketua Umum Dekopin Bambang Haryadi, Ketua Dekopinwil Jatim Slamet Sutanto, serta sekitar 100 peserta.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menegaskan komitmen Pemprov Jawa Timur untuk memaksimalkan sinergi dan kolaborasi dengan Dekopinda dan Dekopinwil se-Indonesia, terutama dalam pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
“KDMP akan menjadi motor penggerak ekonomi Jawa Timur di masa depan. Kami berharap Dekopindo bisa memberikan pendampingan sehingga koperasi desa/kelurahan benar-benar berdaya saing dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry J. Juliantono menekankan bahwa Presiden memberikan atensi khusus agar koperasi mampu mengejar ketertinggalan dari BUMN maupun swasta. Untuk itu, pemerintah menargetkan pembentukan sekitar 80.000 KDMP di seluruh Indonesia.
“Kementerian Koperasi saat ini tengah mempercepat relaksasi aturan agar pendanaan KDMP bisa segera terealisasi. Kami targetkan Oktober sudah mulai operasional, termasuk dukungan regulasi dari Kementerian Keuangan terkait mekanisme pembiayaan melalui bank himbara,” kata Ferry.
Musyawarah wilayah ini diharapkan menghasilkan rumusan strategis untuk memperkuat peran koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan di Jawa Timur.
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana
