Kanwil Kemenkum Jatim Evaluasi Capaian Kinerja Anggaran Semester I 2025
SURABAYA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Timur menggelar rapat Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja Anggaran Semester I Tahun 2025 pada Rabu (11/6). Kakanwil Haris Sukamto menargetkan capaian penyerapan anggaran semester I minimal 55% dapat tercapai.
Rapat dimulai pukul 07.30 WIB dan dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto. Bertempat di Ruang Hayam Wuruk, rapat dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum R. Fadjar Widjanarko, para pejabat manajerial dan nonmanajerial, serta pengelola keuangan dan bendahara.
Dalam forum tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Meirina Saeksi, menyampaikan data realisasi anggaran dari enam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dikelola Kanwil.
Dari total pagu anggaran sebesar Rp23,51 miliar, realisasi penyerapan hingga pertengahan Juni 2025 tercatat sebesar 38,42%. Tiga dari enam DIPA menunjukkan deviasi negatif terhadap target Rencana Penarikan Dana (RPD) Semester I.
Rincian capaian masing-masing DIPA adalah sebagai berikut:
DIPA Setjen (Rp19,36 miliar) tercapai 41,62% dan diperkirakan akan mencapai 50% sesuai RPD per 25 Juni;
DIPA AHU (Rp1,53 miliar) baru terealisasi 14,41%, terkendala pencairan honorarium Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang porsinya mencapai sekitar Rp700 juta;
DIPA KI (Rp500 juta) mencapai 36,15% dan menunggu proses pencairan dana untuk mencapai target 50%;
DIPA PP (Rp161,6 juta) realisasi 34,98%, mendekati target dengan selisih sekitar Rp24 juta;
DIPA BPHN (Rp1,85 miliar) mencapai 27,18%, namun akan naik signifikan setelah penyaluran Bantuan Hukum sebesar Rp450 juta;
DIPA BSK (Rp100 juta) sebesar 26,04%, dengan rencana kegiatan lanjutan berupa pengumpulan data dan wawancara terhadap notaris untuk evaluasi peraturan.
Kakanwil Haris Sukamto dalam arahannya menekankan bahwa seluruh pengelola DIPA perlu mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan agar target semester I minimal 55% dapat tercapai.
"Akuntabilitas pengelolaan anggaran adalah yang utama. Penyerapan harus berdampak nyata, baik bagi organisasi maupun masyarakat," tegas Haris.
Rapat ini menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Jatim dalam memastikan tata kelola anggaran yang efektif, transparan, dan sesuai regulasi, sekaligus menjadi dasar perbaikan kinerja ke depan.
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana
