Kanwil Kemenkum Jatim Tekankan Keterbukaan Informasi Hukum dalam Penguatan JDIH Bawaslu se-Jawa Timur
SURABAYA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menegaskan pentingnya keterbukaan informasi hukum dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada kegiatan penguatan JDIH yang digelar Bawaslu Jawa Timur, Senin (24/11). Kegiatan ini diikuti perwakilan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dan menghadirkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur sebagai narasumber.
Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Timur Haris Sukamto hadir bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Titik Setiawati serta admin JDIH Kanwil.
Dalam pemaparannya, Kanwil Kemenkum Jatim menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan keterbukaan informasi hukum di lingkungan Bawaslu. Menurut Haris, penguatan JDIH harus dipahami sebagai bagian dari upaya bersama menciptakan tata kelola hukum yang transparan dan berpihak pada kebutuhan publik.
“Untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan, seluruh masyarakat harus tahu persis payung hukum yang kita pegang,” ujarnya.
Haris menegaskan bahwa JDIH merupakan instrumen strategis untuk memastikan aksesibilitas informasi hukum bagi masyarakat.
“JDIH inilah merupakan salah satu upaya untuk menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberfungsian JDIH berkaitan erat dengan Indeks Reformasi Hukum (IRH). Semakin terbuka dan mutakhir informasi hukum yang disajikan, semakin baik pula capaian kinerja reformasi hukum suatu instansi.
“JDIH menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari IRH. Semakin tertutup JDIH kita, maka IRH kita akan rendah,” ujar Haris.
Kegiatan penguatan ini berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab serta pemaparan teknis pengelolaan JDIH yang efektif. Kanwil Kemenkum Jatim berharap forum ini dapat memperkuat sinergi antar instansi dan meningkatkan kualitas layanan dokumentasi serta informasi hukum di seluruh jajaran pengawas pemilu se-Jawa Timur.
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana
