Kanwil Kemenkum Jatim Terima Kunjungan Jimly School, Bahas Kerja Sama Penguatan Kapasitas dan Posbankum
SURABAYA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menerima kunjungan dari Jimly School pada Senin (20/10) di ruang VIP Kanwil. Kunjungan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus penjajakan kerja sama di bidang peningkatan kapasitas aparatur hukum dan penguatan akses keadilan bagi masyarakat.
Rombongan Jimly School dipimpin oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Surabaya sekaligus mantan Komisioner Komnas HAM, Prof. Dr. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum. Dari pihak Kanwil hadir Kepala Kantor Wilayah Haris Sukamto, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Titik Setiawati, serta para penyuluh hukum madya.
Dalam pertemuan tersebut, Prof. Hesti menyampaikan harapannya agar Jimly School dapat menjalin kerja sama strategis dengan Kanwil Kemenkum Jatim. Bentuk kerja sama yang diusulkan di antaranya adalah pelatihan penyusunan dan perancangan peraturan perundang-undangan, serta peningkatan kapasitas aparatur hukum di daerah.
“Kami berharap dapat bersinergi dengan Kanwil Kemenkum Jawa Timur, terutama dalam pelatihan-pelatihan yang bisa memperkuat kemampuan praktis para penyuluh hukum, analis, dan aparat pemerintah daerah. Dulu saat pelatihan paralegal, kami juga terlibat bersama BPHN agar kepala desa bisa berperan sebagai peace maker. Kini kami juga menjalin kerja sama dengan kabupaten/kota dalam pelatihan mediator,” ujar Prof. Hesti.
Menanggapi hal itu, Kepala Kanwil Kemenkum Jatim Haris Sukamto menyambut baik inisiatif tersebut, apalagi yang sejalan dengan program prioritas nasional.
“Kami pada prinsipnya sangat menyambut baik tawaran kerja sama dari Jimly School. Apalagi, hal ini sejalan dengan program prioritas nasional, yakni pendirian Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di seluruh wilayah,” ujar Haris.
Ia menjelaskan, melalui Posbakum, diharapkan keadilan hukum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok desa.
“Ini merupakan upaya kita supaya masyarakat bisa memperoleh keadilan walau sampai di pelosok desa. Pemberi bantuan hukum yang terdaftar di kami juga kami tugaskan untuk mendampingi pendirian Posbakum. Sesuai arahan Pak Menteri, kami menargetkan Jawa Timur bisa mencapai 100 persen pendirian Posbakum pada akhir Oktober ini,” jelas Haris.
Lebih lanjut, Haris menambahkan bahwa kerja sama dengan Jimly School juga akan diarahkan untuk meningkatkan kompetensi para pejabat fungsional di lingkungan Kanwil, seperti perancang peraturan perundang-undangan, analis hukum, analis kebijakan, serta penyuluh hukum.
“Harapan kami, melalui pelatihan dan kerja sama ini, para JFT kami bisa semakin tajam dalam menganalisis kasus-kasus aktual di Jawa Timur,” ungkapnya.
Haris juga menyampaikan bahwa Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang pernah dilakukan antara kedua pihak akan segera diperbarui agar lebih relevan dengan kebutuhan saat ini.
“Dalam waktu dekat, PKS akan kami perbarui. Tim perancang kami akan dilibatkan untuk menyusun poin-poin kerja sama, dan kami tidak meragukan lagi kemampuan mereka. Setelah rampung, silakan koordinasi dengan Kadiv P3H dan tim agar prosesnya segera berjalan,” ujarnya.
Menutup pertemuan, Haris kembali menegaskan dukungan penuh Kanwil terhadap rencana sinergi ini.
“Pada intinya kami mendukung apa yang ditawarkan. Proses PKS-nya akan kami ulang dan kembangkan poin-poin yang relevan, supaya setelah launching, kerja sama ini bisa langsung bergerak,” tandas Haris.
Kunjungan ini diakhiri dengan diskusi santai dan komitmen bersama untuk menindaklanjuti rencana kerja sama dalam waktu dekat, sebagai bagian dari upaya bersama mewujudkan pelayanan hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan di Jawa Timur.
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana
