SURABAYA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menyatakan komitmennya untuk mendukung capaian positif Kementerian Hukum dalam pengelolaan keuangan negara, usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 yang digelar secara virtual, Jumat (2/10/2025).
Kemenkum Jatim Apresiasi Pencapaian WTP ke-16 Berturut-turut
SURABAYA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menyatakan komitmennya untuk mendukung capaian positif Kementerian Hukum dalam pengelolaan keuangan negara, usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 yang digelar secara virtual, Jumat (2/10/2025).
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dihadiri oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Prof. Yusril Ihza Mahendra, serta jajaran menteri terkait. Kanwil Kemenkum Jatim diwakili oleh Kakanwil Haris Sukamto, didampingi Kadiv Yankum Raden Fadjar Widjanarko, Kabag TU & Umum Meirina Saeksi, serta tim kerja, mengikuti acara secara virtual dari Ruang Hayam Wuruk.
Dalam kesempatan tersebut, BPK RI menyampaikan apresiasi atas capaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-16 kalinya berturut-turut yang diraih Kementerian Hukum. Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengungkapan dalam pengelolaan keuangan, sejalan dengan arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Sekjen Kemenkum, Nico Afinta, melaporkan bahwa restrukturisasi kelembagaan menjadi tiga entitas—Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan—menjadi momentum penataan sistem keuangan. Dari total 1.167 satuan kerja eks Kemenkumham, 1.020 telah menyelesaikan likuidasi, sementara 147 satker yang belum tuntas akan merampungkan prosesnya pada 8 Oktober 2025.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan komitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, termasuk dalam harmonisasi regulasi dan penerapan Beneficial Ownership bersama pemangku kepentingan terkait.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto, menyampaikan apresiasi atas capaian WTP yang kembali diraih. Ia menegaskan, jajaran Kanwil Kemenkum Jatim siap memberikan kontribusi positif agar capaian ini dapat dipertahankan di tahun mendatang.
“Kami berkomitmen melanjutkan predikat WTP ini melalui pengelolaan keuangan yang semakin transparan, akuntabel, dan sesuai standar. Jawa Timur siap memberikan dukungan maksimal terhadap kebijakan Sekjen dan arahan Bapak Menteri,” ujar Haris Sukamto.
Dengan capaian WTP ke-16 ini, Kementerian Hukum semakin meneguhkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berintegritas, akuntabel, dan dipercaya publik.
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana
