SURABAYA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) secara daring pada Kamis (25/9). Acara ini dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Timur Haris Sukamto, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Titik Setiawati, serta jajaran pengelola JDIH dari kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Kemenkum Jatim Gelar Pembinaan JDIH Dorong Akses Informasi Hukum yang Transparan
SURABAYA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) secara daring pada Kamis (25/9). Acara ini dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Timur Haris Sukamto, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Titik Setiawati, serta jajaran pengelola JDIH dari kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Turut hadir pula Kepala Bagian Hukum Setda Provinsi Jawa Timur Adi Sarono, narasumber dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Iswiyati Kunti, dari Pemprov Jatim Intan Isna Hidayatillah, serta dari Dinas Kominfo Provinsi Jatim I Wayan Rudy Artha.
Dalam sambutannya, Kakanwil Haris Sukamto menekankan bahwa JDIH tidak sekadar berfungsi sebagai gudang penyimpanan dokumen hukum, melainkan sistem informasi yang mampu menyediakan data hukum yang mudah diakses, cepat, dan akurat bagi masyarakat. “Kita perlu terus berinovasi agar JDIH menjadi pusat informasi hukum yang terpercaya dan mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan,” ujarnya.
Para narasumber memberikan materi terkait penguatan kapasitas SDM, integrasi sistem hukum, serta strategi digitalisasi pengelolaan dokumen. Pembinaan ini juga menjadi forum koordinasi antar pengelola JDIH di Jawa Timur untuk menyamakan persepsi sekaligus mencari solusi atas kendala teknis di lapangan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan JDIH di Jawa Timur mampu bertransformasi menjadi platform informasi hukum modern yang tidak hanya melayani kebutuhan akademisi dan praktisi, tetapi juga masyarakat luas, sehingga menumbuhkan budaya hukum dan kesadaran akan hak serta kewajiban warga negara.
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana
