SURABAYA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk menghadirkan reformasi birokrasi yang berdampak nyata bagi masyarakat. Hal ini dideklarasikan melalui Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang digelar di Aula Raden Wijaya, Rabu (14/1/2026).
Kepala Kanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto, menekankan bahwa penandatanganan ini bukan sekadar seremoni janji di atas kertas. Ia mengingatkan kembali terkait tata nilai "JATIM PASTI HEBAT" sebagai akronim dari Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat.
"Zona Integritas harus menghasilkan kepastian hukum melalui harmonisasi Perda yang berkualitas. Di sisi lain, layanan kita harus mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui percepatan layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Kekayaan Intelektual," ujar Haris dalam arahannya.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI dan melibatkan seluruh pilar kinerja, mulai dari Divisi Pelayanan Hukum, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), hingga Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya.
Turut hadir menyaksikan penandatanganan tersebut, Asisten Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, Sidik Aji Nugroho. Dalam penguatannya, Sidik mengapresiasi konsistensi Kanwil Kemenkum Jatim yang telah mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sejak tahun 2021.
Sidik menekankan pentingnya transformasi pelayanan publik untuk mencegah maladministrasi, seperti penundaan berlarut dan pungutan liar (pungli). "Inovasi pelayanan harus berkelanjutan, bermanfaat, dan dapat direplikasi atau transferable guna terus meningkatkan kepercayaan publik," tegas Sidik.
Acara ini dihadiri oleh jajaran Pimpinan Tinggi Pratama, termasuk Kepala Divisi Pelayanan Hukum Raden Fadjar Widjanarko, Kepala BHP Surabaya Hendra Andy Satya Gurning, serta Kepala Divisi P3H yang baru, Soleh Joko Sutopo, yang menggantikan Titik Setiawati.
Melalui komitmen ini, seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Jatim menyatakan kesiapannya untuk diawasi oleh pihak eksternal demi mewujudkan pelayanan yang bersih dan melayani sepanjang tahun 2026.
