SURABAYA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur (Kanwil Kemenkum Jatim) mengikuti Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pelaksanaan Pembinaan Hukum di Wilayah Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) secara daring pada Rabu, (13/2).
Bertempat di Ruang Hayam Wuruk, kegiatan ini diikuti oleh Kepala Kanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto, didampingi oleh Kepala Divisi P3H, Titik Setiawati, Kepala Bagian TU dan Umum, Meirina Saeksi serta para Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum dan Analis Hukum.
Rapat kerja teknis ini bertujuan untuk menyusun strategi dan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan efektivitas pembinaan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu agenda utama dalam rapat ini adalah pemaparan dari Kepala BPHN, Min Usihen mengenai tugas dan fungsi pembinaan hukum di Kantor Wilayah serta pedoman pelaksanaan pembinaan hukum di daerah.
Min Usihen dalam arahannya kepada seluruh Pimpinan Tinggi di wilayah agar menjadi atensi bersama dalam pengawasan dan koordinasi dengan jajaran dalam hal peningkatan program pembinaan hukum di wilayah. Selain itu,untuk penyamaan persepsi serta penguatan kolaborasi termasuk sinergitas.
Dia juga mengatakan bahwa ASN dituntut untuk melakukan penyesuaian mekanisme kerja. Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, seluruh ASN harus memyesuaikan mekanisme kerja.
"Untuk itu kredibilitas dan inovasi menjadi kunci serta mengoptimalkan teknologi informasi dalam melaksanakan setiap kegiatan," jelasnya.
“Kegiatan Desa Sadar Hukum untuk bisa dikaji kembali agar tidak tumpang tindih dengan Program K/L lainnya dan tidak terjadi pemborosan anggaran. Setidaknya perlu evaluasi untuk melihat apa dampak yang telah dicapai selama ini serta Penyaluran Dana Bantuan Hukum oleh PBH terakreditasi harus dipastikan tepat sasaran”, ujarnya.
Rapat kerja teknis ini menghadirkan narasumber Pimti Pratama Pada BPHN Kementerian Hukum yang membahas strategi peningkatan pemahaman hukum di masyarakat.
Selain sesi diskusi, kegiatan ini juga diisi dengan pemaparan program prioritas tahun 2025, termasuk penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya dalam membangun budaya hukum yang lebih kuat.
Diharapkan, hasil dari Rakernis ini dapat merumuskan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum di wilayah masing-masing. Sehingga masyarakat semakin memahami dan menaati hukum dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi langkah awal yang signifikan dalam memperkuat fondasi hukum di Indonesia, serta mendukung terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kepala Kanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto menyampaikan bahwa melalui Rapat Kerja Teknis ini Kanwil Kemenkumham Jatim bersama stakeholder terkait dapat merumuskan kebijakan dan langkah konkret dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
"Sehingga tercipta budaya hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan," tuturnya. (Humas Kemenkum Jatim)
