JAKARTA — Kementerian Hukum (Kemenkum) menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2025 dimulai pada Selasa (29/7/2025) bertempat di Auditorium Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Pimpinan Tinggi Pratama dari unit utama dan kantor wilayah, para Kepala Bagian PPL dan TU-Umum, serta seluruh Kepala UPT di lingkungan Kemenkum.
Menteri Hukum Apresiasi Capaian Kinerja dan Tekankan Optimalisasi Pelayanan PNBP
JAKARTA — Kementerian Hukum (Kemenkum) menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2025 dimulai pada Selasa (29/7/2025) bertempat di Auditorium Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Pimpinan Tinggi Pratama dari unit utama dan kantor wilayah, para Kepala Bagian PPL dan TU-Umum, serta seluruh Kepala UPT di lingkungan Kemenkum.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Timur, Haris Sukamto, bersama jajaran turut hadir, didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum R. Fadjar Wijanarko, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Titik Setiawati, serta Kepala Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya Hendra Andi Satya Gurning.
Rapat koordinasi dibuka dengan laporan Sekretaris Jenderal Kemenkumham dan pemutaran video capaian kinerja Semester I Tahun 2025. Dalam sambutannya, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas berbagai capaian positif.
Beberapa program prioritas yang mendapat sorotan antara lain penyelesaian badan hukum koperasi (KD/KMP), penguatan layanan Pos Bantuan Hukum Desa, transformasi pelayanan kekayaan intelektual, peningkatan kapasitas SDM, riset kebijakan, dan penguatan dukungan manajerial.
Menteri Supratman juga menekankan pentingnya optimalisasi kinerja, khususnya dalam pelayanan yang berkontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), seperti layanan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
Selanjutnya, rapat diisi dengan pengarahan dari para Pimpinan Tinggi Madya. Sekretaris Jenderal menyoroti pentingnya transfer pengalaman dan pengetahuan untuk mendukung regenerasi pelaksana kebijakan. Inspektur Jenderal menegaskan agar saldo temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera ditindaklanjuti.
Sementara itu, Kepala BSK Hukum menegaskan bahwa setiap kebijakan harus berbasis kajian ilmiah yang komprehensif, dan Kepala BPSDM menekankan arah kebijakan SDM menuju insan pengayoman yang berlandaskan Pancasila.
Direktur Jenderal AHU menyampaikan terima kasih atas kerja keras dalam penyelesaian badan hukum dan mendorong peningkatan PNBP dari layanan fidusia dan kenotariatan. Sekretaris Direktorat Jenderal KI menyerukan dukungan terhadap transformasi kinerja yang merata di seluruh wilayah.
Adapun BPHN menekankan pentingnya pendistribusian dan penyelesaian program Posbakum Desa dan Bantuan Hukum Gratis. Sedangkan Direktorat Jenderal PP mengajak penguatan fungsi harmonisasi regulasi melalui digitalisasi via aplikasi eHarmonisasi.
Rapat ini menjadi bagian dari upaya penguatan koordinasi dan konsolidasi internal Kemenkum untuk mendorong peningkatan kinerja di semester berikutnya.
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana
