Policy Talks Bahas Peran Analis Kebijakan, Tingkatkan Kualitas Kebijakan Publik di Jawa Timur
Surabaya - Penguatan peran analis kebijakan dalam menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas menjadi fokus dalam Forum Komunikasi Kebijakan melalui kegiatan Policy Talks yang digelar di Aula Raden Wijaya pada Selasa (28/04). Kegiatan ini mengangkat tema “Reposisi Strategis Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik di Jawa Timur” dan diikuti oleh analis kebijakan dari berbagai instansi, baik secara luring maupun daring.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kakanwil Kemenkum Jatim Haris Sukamto, Kadiv Yankum Raden Fadjar Widjanarko, Kadiv P3H Soleh Joko Sutopo, Diana Hertati dan Widhi Novianto sebagai narasumber, serta perwakilan Analis Kebijakan Jawa Timur sebanyak 30 peserta.
Forum ini menjadi ruang diskusi dan pertukaran gagasan dalam memperkuat kapasitas analis kebijakan, khususnya dalam memahami prinsip dasar analisis kebijakan, siklus kebijakan publik, serta penyusunan _policy brief_ yang efektif. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menghasilkan kebijakan yang berbasis data dan riset.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur Haris Sukamto menekankan bahwa peran analis kebijakan saat ini semakin strategis seiring dengan transformasi birokrasi. Ia menyebut analis kebijakan tidak hanya terlibat pada tahap akhir, tetapi juga hadir sejak proses identifikasi masalah hingga evaluasi kebijakan guna memastikan kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran.
“Kami memandang analis kebijakan sebagai problem solver yang berperan penting dalam setiap tahapan kebijakan. Tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu menyajikan data dan rekomendasi yang akurat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Haris.
“Selain itu, kemampuan menyusun policy brief yang ringkas dan tepat sasaran menjadi sangat penting sebagai instrumen advokasi kebijakan. Kami juga mendorong terbangunnya sinergi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dan lembaga terkait agar kebijakan yang dihasilkan lebih selaras, adaptif, dan berbasis bukti,” lanjutnya.
Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid untuk memperluas jangkauan partisipasi dan berlangsung interaktif, dengan berbagai pandangan yang disampaikan peserta terkait tantangan dan peluang dalam penyusunan kebijakan publik.
Forum ini diharapkan bagi para analis kebijakan mampu dalam meningkatkan kapasitasnya menghasilkan kajian yang kredibel, aplikatif, serta menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam mendukung pembangunan hukum dan pelayanan publik di Jawa Timur.
