JAKARTA – Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya mencatatkan prestasi nasional dengan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Capaian ini sekaligus menegaskan keberhasilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur dalam melakukan pembinaan berkelanjutan terhadap satuan kerja di wilayahnya.
Penghargaan tersebut diumumkan dalam kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2026 yang digelar di Graha Pengayoman, Jakarta, Kamis 8 Januari 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur Haris Sukamto hadir langsung bersama Kepala BHP Surabaya Hendra Andi Setya Gurning.
BHP Surabaya menjadi salah satu dari sepuluh satuan kerja Kementerian Hukum yang berhasil meraih predikat WBK. Prestasi ini memperkuat posisi Jawa Timur sebagai wilayah dengan kinerja reformasi birokrasi yang konsisten dan terukur.
Keberhasilan BHP Surabaya tidak terlepas dari transformasi digital yang dijalankan sepanjang 2025. Sejumlah layanan strategis telah didorong ke sistem daring, antara lain pembuatan Surat Keterangan Hak Waris online, pendaftaran wasiat terdaftar, layanan perwalian dan pengampuan, proses kepailitan, hingga penanganan afwezigheid dan onbeheerde nalatenschap. Digitalisasi ini mempersempit ruang penyimpangan sekaligus mempercepat layanan kepada masyarakat.
Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa Kementerian Hukum kini memasuki era baru pelayanan publik melalui peluncuran platform terpadu berbasis digital Super Apps Hukum. Seluruh layanan publik dan internal dirancang selesai dalam satu pintu dan dapat dipantau secara langsung oleh masyarakat. Transparansi, menurutnya, menjadi kunci untuk menghilangkan subjektivitas dan memastikan setiap proses layanan dapat ditelusuri secara terbuka.
Komitmen penguatan integritas ini mendapat dukungan Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo. Ia menekankan bahwa integritas bukan sekadar jargon, melainkan keselarasan antara pikiran, ucapan, dan tindakan. Pendidikan serta pencegahan dinilai sebagai benteng utama aparatur agar kewenangan besar tidak disalahgunakan.
Apresiasi juga datang dari Ketua Ombudsman RI Mohammad Najih. Ia menilai keberhasilan Zona Integritas tercermin dari menurunnya pengaduan masyarakat, bukan dari seremoni. Menurutnya, maladministrasi seperti penundaan berlarut merupakan pintu masuk korupsi, sehingga transformasi digital harus benar-benar menghadirkan layanan cepat dan bebas penyimpangan.
Menteri PANRB Rini Widyantini mengingatkan agar predikat WBK dan WBBM dijadikan mesin penggerak perubahan, bukan tujuan akhir. Ia menyoroti pentingnya pencegahan benturan kepentingan sebagai fondasi ASN dalam menjaga orientasi pelayanan publik.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Komjen Pol Dr. Nico Afinta menyampaikan apresiasi atas capaian reformasi birokrasi jajaran Kemenkum. Ia menyebut hampir seluruh kanwil dan UPT telah meraih WBK, bahkan dua satuan kerja telah mencapai WBBM, yakni BSK Hukum dan Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur. Menurutnya, WBK dan WBBM adalah komitmen hidup yang harus tercermin dalam setiap tindakan pelayanan.
Kakanwil Kemenkum Jawa Timur Haris Sukamto menegaskan bahwa predikat WBK BHP Surabaya merupakan hasil perjuangan panjang dan kerja kolektif seluruh pegawai. Ia menilai capaian ini menjadi bukti efektivitas pembinaan yang dilakukan Kanwil Kemenkum Jatim, sekaligus titik awal untuk peningkatan kinerja yang lebih tinggi.
“WBK bukan akhir, tetapi penyemangat untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” tegas Haris.
Keberhasilan ini memperkuat peran strategis Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur sebagai motor penggerak reformasi birokrasi dan integritas layanan hukum di tingkat nasional.
