SURABAYA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, mewakili Menteri Hukum, menghadiri Rapat Koordinasi Program Prioritas Presiden yang membahas penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta ketahanan pangan nasional dan daerah. Rakor berlangsung di Ruang Hayam Wuruk, Setdaprov Jatim, Kamis (21/8).
Hadiri Rakor Program Prioritas Presiden, Kemenkum Jatim Dorong Sinergi Koperasi, MBG, dan Ketahanan Pangan
SURABAYA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, mewakili Menteri Hukum, menghadiri Rapat Koordinasi Program Prioritas Presiden yang membahas penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta ketahanan pangan nasional dan daerah. Rakor berlangsung di Ruang Hayam Wuruk, Setdaprov Jatim, Kamis (21/8).
Hadir dalam kegiatan ini Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa Yandri Susanto, Wamen Desa Ahmad Riza Patria, Wamendagri Bima Arya, serta para kepala daerah se-Jawa Timur. Kanwil Kemenkum Jatim diwakili langsung Kepala Kantor Wilayah, Haris Sukamto.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam laporannya menyebut 8.494 KDKMP di Jatim telah berbadan hukum, 99% di antaranya merupakan koperasi baru. Sebanyak 68 koperasi mulai beroperasi dan 59 memiliki gerai sembako. Namun, masih terdapat kendala, terutama keterbatasan modal (di bawah Rp2 juta per koperasi), belum jelasnya regulasi pinjaman, hingga skema pembayaran pemasok BUMN yang masih berbasis cash on delivery.
“Diperlukan perlakuan khusus bagi KDKMP, seperti akses CSR perbankan, penyesuaian regulasi agar tidak mematikan usaha lokal, serta peran aktif Satgas untuk harmonisasi aturan,” ujar Khofifah.
Dalam program MBG, Jawa Timur mencatat 1,91 juta penerima manfaat, termasuk balita, pelajar, santri, ibu hamil, dan ibu menyusui. Sebanyak 714 SPPG (Sentra Pemenuhan Pangan Gizi) telah beroperasi dengan 16.930 petugas. Gubernur Khofifah menilai masih diperlukan pemetaan lokasi SPPG agar distribusi tidak menumpuk di titik tertentu serta penguatan Satgas MBG daerah.
Sementara itu, dari aspek ketahanan pangan, Jawa Timur berada dalam kategori “sangat tahan” dengan Indeks Ketahanan Pangan 83,86. Produksi beras mencapai 9,27 juta ton (17,4% nasional) dengan surplus 6,73 juta ton atau 147,7% dari kebutuhan. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Juli 2025 naik menjadi 114,45, ditopang kenaikan harga gabah, cabai rawit, dan jagung.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menambahkan bahwa secara nasional sudah terbentuk 80.629 KDMP berbadan hukum, melampaui target 80 ribu. “Tahap selanjutnya adalah operasionalisasi 15 ribu KDMP dengan dukungan regulasi, model bisnis, dan digitalisasi melalui platform DigiKoperasi,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa program MBG secara nasional telah menjangkau 20,67 juta penerima manfaat dengan 5.905 SPPG di 38 provinsi. Jawa Timur menjadi daerah dengan target terbesar kedua secara nasional sehingga kontribusi pemerintah daerah dan Satgas MBG daerah sangat menentukan keberhasilan program.
Rakor ini juga membahas sejumlah regulasi baru terkait pangan dan koperasi, termasuk Perpres tentang tata kelola pupuk bersubsidi serta rancangan Perpres tata kelola Program MBG yang saat ini dalam proses finalisasi.
Kakanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto, menegaskan komitmen untuk terus mendukung harmonisasi regulasi dan memastikan setiap kebijakan hukum yang terkait program prioritas nasional dapat diimplementasikan dengan baik di daerah.
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana
