SURABAYA — Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, R. Fadjar Widjanarko, hadir sebagai narasumber dalam Workshop Peningkatan Kompetensi Penghulu yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur, Selasa malam (29/4). Kegiatan yang berlangsung di Primebiz Hotel Surabaya ini diikuti oleh 44 penghulu dari kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Workshop tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang digelar selama tiga hari, sejak 28 hingga 30 April 2025, dan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para penghulu dalam berbagai aspek pelayanan keagamaan. Dalam sesi pemaparan, Fadjar menjelaskan materi seputar layanan apostille yang menjadi bagian dari reformasi layanan hukum publik.
“Banyak dokumen keagamaan yang dapat diajukan apostille, mulai dari dokumen perkawinan, surat keagamaan resmi, hingga dokumen pendidikan keagamaan,” ujar Fadjar di hadapan peserta.
Ia juga menjelaskan bahwa Indonesia kini menjadi salah satu dari empat negara ASEAN yang telah meratifikasi Konvensi Apostille 1961, bersama Singapura, Filipina, dan Brunei Darussalam. Secara global, sebanyak 125 negara anggota PBB telah mengadopsi layanan ini sebagai bentuk penyederhanaan legalisasi dokumen untuk keperluan luar negeri.
Dalam paparannya, Fadjar turut mengulas mengenai keberadaan warga negara asing (WNA) di Indonesia. Ia membedakan kedatangan WNA secara legal dan ilegal. Untuk jalur legal, WNA datang dengan berbagai keperluan seperti pariwisata, keagamaan, olahraga, pendidikan, maupun pekerjaan.
Pihaknya berharap melalui workshop ini, para penghulu memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap prosedur dan pentingnya layanan apostille dalam konteks dokumen keagamaan yang kerap digunakan lintas negara.
