SURABAYA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menggelar kegiatan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) bagi anggota JDIH kabupaten/kota se-Jawa Timur, Selasa (20/5), bertempat di Ballroom Hotel Elmi, Surabaya. Kegiatan ini merupakan upaya memperkuat sinergi dan kualitas pengelolaan dokumentasi hukum di daerah.
Hadir dalam kegiatan ini Kepala Kanwil Kemenkum Jatim Haris Sukamto, Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN BPHN Saefur Rochim, Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim Adi Sarono, Kadiv P3H Titik Setiawati, serta perwakilan bagian hukum dan sekretariat DPRD kabupaten/kota di Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Adi Sarono menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Hukum dalam mendorong kualitas JDIH di Jawa Timur. Ia berharap Jawa Timur dapat menjadi contoh nasional dalam pengelolaan JDIH, mengingat potensi besar yang dimiliki oleh daerah ini.
Kepala Pusat JDIHN BPHN, Saefur Rochim, menyampaikan bahwa Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIH Nasional tengah dalam proses revisi. “Kami berharap adanya masukan dari para pengelola JDIH daerah agar regulasi yang baru nanti lebih progresif dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pusat literasi hukum dalam mengemas dokumen hukum menjadi informasi yang mudah dipahami masyarakat, serta menegaskan bahwa Jawa Timur merupakan wilayah dengan inovasi JDIH paling menonjol di tingkat nasional.
Kakanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto, menyampaikan terima kasih atas kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan dukungan dari BPHN. Ia menekankan pentingnya optimalisasi sistem JDIH di masing-masing daerah dan mendorong seluruh anggota JDIH untuk aktif berkoordinasi dan berkonsultasi.
“Kami siap membuka pintu selebar-lebarnya bagi semua anggota JDIH di Jawa Timur yang ingin melakukan konsultasi atau supervisi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Haris mengajak seluruh instansi untuk menjaga semangat kolaborasi dan menjadikan apresiasi dari Gubernur Jawa Timur sebagai pemacu kinerja. Ia juga menyinggung peluang besar bagi anggota JDIH yang belum mendapat penghargaan untuk bersaing di tingkat nasional, terlebih Kepala Pusat JDIHN saat ini berasal dari Tuban, Jawa Timur.
“Mari kita bersama-sama membawa Jawa Timur menjadi penyedia layanan informasi hukum yang lengkap, akurat, cepat, mudah, dan berintegritas,” tutup Haris.
Kegiatan evaluasi ini berlangsung selama dua jam dan menjadi ajang strategis untuk konsolidasi, pertukaran gagasan, dan pembinaan lanjutan demi penguatan JDIH di tingkat lokal maupun nasional.
