SURABAYA - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto, menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jatim di Kantor DPRD Provinsi, Jumat (15/8/2025). Agenda ini diwarnai penyampaian pidato Presiden RI, paparan Nota Keuangan Perubahan APBD 2025 oleh Gubernur Jatim, dan penetapan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2025.
Kemenkum Jatim Hadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jatim Bahas Perubahan APBD 2025
SURABAYA - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto, menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jatim di Kantor DPRD Provinsi, Jumat (15/8/2025). Agenda ini diwarnai penyampaian pidato Presiden RI, paparan Nota Keuangan Perubahan APBD 2025 oleh Gubernur Jatim, dan penetapan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2025.
Partisipasi aktif Kanwil Kemenkum Jatim dalam forum resmi legislatif daerah sebagai bentuk dukungan terhadap proses legislasi dan pengelolaan anggaran daerah yang transparan dan akuntabel.
Kakanwil Haris menunjukkan komitmen dalam mendukung agenda pembangunan daerah dengan menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jatim, Jumat (15/8/2025). Kegiatan yang digelar di Gedung DPRD Jatim tersebut dihadiri oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Ketua DPRD M Musyafak, jajaran Forkopimda Plus, perwakilan instansi vertikal, tokoh masyarakat, hingga influencer media sosial.
Rapat paripurna diawali dengan mendengarkan pidato Presiden RI melalui siaran televisi nasional. Setelah itu, Gubernur Jatim menyampaikan Nota Keuangan terkait Perubahan APBD Tahun 2025.
Agenda kemudian dilanjutkan dengan penetapan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Jatim mengenai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.
Haris menyatakan kehadiran pihaknya dalam forum strategis ini merupakan bagian dari sinergi antarinstansi dalam memastikan proses perencanaan dan penganggaran daerah berjalan sesuai prinsip hukum dan peraturan yang berlaku.
“Kanwil Kemenkum Jatim siap memberikan dukungan hukum untuk memastikan setiap kebijakan anggaran daerah selaras dengan ketentuan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana
