
SURABAYA - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Timur, Haris Sukamto menegaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen berkontribusi positif dalam Capaian Kinerja Kemenkum Triwulan I Tahun 2025.
Kanwil Kemenkum Jatim sendiri sebelumnya telah melaksanakan analisis dan evaluasi (anev) internal capaian kinerja Triwulan I pada tanggal 9 April 2025. Anev tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan sinkronisasi dan optimalisasi kinerja di tingkat daerah agar sejalan dengan arah kebijakan pusat.
Kakanwil Haris Sukamto menyatakan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti arahan yang disampaikan dalam forum pers rilis tersebut.
“Pers rilis ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam pencapaian target kinerja Kemenkum secara menyeluruh. Kami di Jawa Timur akan terus berkomitmen menjaga kinerja positif ini,” ujarnya.
Kemenkum Jatim mengikuti kegiatan pers rilis capaian kinerja Triwulan I Kemenkum yang digelar secara daring dari Ruang Hayam Wuruk, Kantor Wilayah Kemenkum Jatim. Kegiatan yang berlangsung pukul 13.00–14.00 WIB tersebut dihadiri oleh Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Titik Setiawati, Kadiv Pelayanan Hukum Raden Fadjar Wijanarko, Kabag TU & Umum, serta Kabid Pelayanan Kekayaan Intelektual.
Kementerian Hukum (Kemenkum) telah mencatatkan sejumlah capaian kinerja pada periode Januari-Maret (triwulan I) tahun 2025. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bersama Sekretaris Jenderal Kemenkum memaparkan berbagai capaian kinerja Kemenkum sepanjang Januari hingga Maret 2025.
Kemenkum memiliki enam bidang layanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, yaitu layanan administrasi hukum umum (AHU), layanan kekayaan intelektual (KI), layanan peraturan perundang-undangan (PP), layanan pembinaan hukum nasional, layanan strategi kebijakan, dan layanan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Dalam pemaparannya, Menkum menyampaikan bahwa seluruh layanan publik Kemenkum—baik di bidang AHU, kekayaan intelektual, peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum nasional, strategi kebijakan, hingga pengembangan SDM—menunjukkan tren yang sangat positif dan selaras dengan target reformasi birokrasi berbasis digital.




