SURABAYA — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menerima kunjungan Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam rangka Pemeriksaan Pendahuluan atas Efektivitas Pelayanan Fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Senin (28/7), di Aula Raden Wijaya.
Kemenkum Jatim Siap Dukung Tim BPK RI untuk Pemeriksaan Efektivitas Layanan AHU
SURABAYA — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menerima kunjungan Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam rangka Pemeriksaan Pendahuluan atas Efektivitas Pelayanan Fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Senin (28/7), di Aula Raden Wijaya.
Kegiatan diawali dengan taklimat awal (entry meeting) dihadiri oleh Kakanwil Kemenkum Jatim Haris Sukamto, Wakil Penanggung Jawab BPK RI Ida Irawati dan Dandy Handoza, Pengendali Teknis Agus Triono, Ketua Tim Audit Cahyo Nurhadi, Ketua Subtim Pemeriksa Reni Herawati beserta anggota tim, serta pendamping dari Ditjen AHU, Adhi Kuncoro dan Azwar Nugroho. Pejabat manajerial dan non-manajerial dari Kanwil Jatim dan BHP Surabaya juga turut hadir.
Dalam sambutannya, Haris Sukamto memaparkan kondisi kinerja dan anggaran pelayanan AHU di Jatim, khususnya bidang kenotariatan. Pada tahun 2024, Kanwil Jatim mengelola pagu anggaran DIPA AHU sebesar Rp5,038 miliar, dengan alokasi Rp2,6 miliar untuk pengawasan kenotariatan. Realisasi anggaran tercatat mencapai Rp2,569 miliar atau 98,48 persen.
Namun, pada tahun 2025, meskipun pagu awal anggaran tetap sebesar Rp5,038 miliar, kebijakan efisiensi menyebabkan DIPA AHU mengalami pemangkasan menjadi Rp1,5 miliar. Dari jumlah tersebut, alokasi untuk pengawasan kenotariatan di wilayah hanya sebesar Rp797,82 juta.
“Meski di tengah keterbatasan anggaran, capaian PNBP berhasil melampaui target hingga 7,62% dari target 6%, dan penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran jabatan notaris mencapai 99%,” ujar Haris.
Ia menambahkan, pelaksanaan kegiatan pengawasan kenotariatan pada semester I 2025 belum optimal karena beberapa pergantian pengurus majelis pengawas di daerah, yang mengakibatkan keterlambatan pengajuan honorarium.
Sementara itu, Ida Irawati dari BPK RI menegaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk mengoptimalkan kontribusi layanan AHU terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Fokus pemeriksaan adalah pada pengelolaan PNBP dari layanan fidusia, badan hukum, dan kenotariatan tahun anggaran 2024 dan semester I 2025, serta efektivitas sistem pengendalian internal dan regulasi terkait.
“Realisasi PNBP Ditjen AHU secara nasional tahun 2024 meningkat 4,3% atau senilai Rp48,4 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, dengan kontribusi Jawa Timur berada di atas rata-rata nasional,” jelas Ida.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi antara Tim Pemeriksa BPK dan seluruh jajaran di Kanwil Kemenkum Jatim agar pemeriksaan dapat berjalan lancar dan komprehensif.
Pemeriksaan akan berlangsung mulai 28 Juli hingga 1 Agustus 2025, melibatkan kantor pusat Ditjen AHU serta satuan kerja/unit pelaksana teknis di wilayah Jawa Timur sebagai sampel pemeriksaan.
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana
