SURABAYA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur resmi melantik sejumlah Pejabat Non-manajerial, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta Notaris Pengganti dalam sebuah acara yang berlangsung pada hari ini (10/2) di Aula Raden Wijaya. Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Timur Haris Sukamto, berpesan bahwa jabatan ini merupakan tanggung jawab yang besar.
Mengawalai sambutannya Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Timur, Haris Sukamto, menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penyederhanaan birokrasi serta peningkatan profesionalisme dalam pelayanan hukum dan administrasi negara.
"Pelantikan hari ini merupakan bagian dari komitmen kita untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap tantangan zaman," ujar Haris.
Dalam acara tersebut, sejumlah PPNS Satpol PP dari berbagai daerah, seperti Gresik, Bojonegoro, Blitar, Batu, dan Probolinggo, turut diambil sumpahnya. Haris menekankan bahwa PPNS memiliki peran krusial dalam penegakan hukum daerah.
"PPNS adalah ujung tombak dalam penegakan hukum pidana di sektor tertentu. Namun, perlu diingat bahwa dalam penyidikan, PPNS tetap harus berkoordinasi dengan penyidik utama, yaitu Polri," kata Haris.
Ia juga mengingatkan para PPNS yang baru dilantik agar selalu menjalin kerja sama erat dengan Polri sebagai koordinator pengawas.
"Jangan sampai muncul pandangan bahwa PPNS dapat berjalan sendiri tanpa koordinasi. Kerja sama dengan Polri adalah kunci dalam menjalankan tugas penyidikan yang profesional dan efektif," lanjutnya.
Selain PPNS, dalam acara tersebut juga dilakukan pengambilan sumpah bagi tiga Notaris Pengganti. Haris mengingatkan bahwa seorang Notaris Pengganti harus memiliki integritas serta menjunjung tinggi aturan hukum yang berlaku.
"Notaris bukan sekadar profesi, melainkan amanah besar. Seorang Notaris Pengganti harus jujur, memiliki integritas moral yang kuat, serta menyadari batas-batas kewenangannya," ujar Haris.
Ia juga menekankan bahwa seorang notaris harus mengutamakan etika dalam menjalankan tugasnya.
"Meskipun ada imbalan jasa yang tinggi, jika sesuatu bertentangan dengan moral dan hukum, maka harus dihindari," tegasnya.
Mengakhiri sambutannya, Haris Sukamto mengingatkan bahwa jabatan yang diemban bukan hanya sekadar penghargaan, tetapi tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan profesionalisme dan loyalitas tinggi.
"Kita semua dituntut untuk bekerja dengan penuh dedikasi dan inovasi. Lakukan koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak. Buktikan dengan kerja nyata, bukan sekadar kata-kata," pungkasnya.
Dengan pelantikan ini, diharapkan para pejabat yang baru diangkat dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab serta memberikan kontribusi nyata bagi organisasi dan masyarakat. (Humas Kemenkum Jatim)
