Sepakati Komitmen Perkuat Kolaborasi Pengelolaan Kekayaan Intelektual
SURABAYA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menerima audiensi dari Perkumpulan Konsultan Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI) Komisariat Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara pada Senin (3/11/2025). Pertemuan ini membahas sinergi strategis antara pemerintah dan konsultan profesional dalam memperkuat ekosistem perlindungan kekayaan intelektual (KI) di daerah.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Raden Fadjar Widjanarko dan Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Pahlevi Witantra, menerima langsung rombongan AKHKI yang dipimpin Doni Budiono bersama lima anggota lainnya.
Dalam kesempatan itu, Doni Budiono menyampaikan beberapa isu aktual, antara lain penyusunan katalog konsultan KI terdaftar di DJKI untuk memudahkan masyarakat memperoleh layanan resmi, serta upaya AKHKI menggandeng perguruan tinggi agar karya ilmiah seperti skripsi dan tesis dapat dicatat sebagai ciptaan. Ia juga menyoroti maraknya praktik konsultan KI tidak terdaftar yang merusak profesionalisme bidang ini.
Menanggapi hal tersebut, Haris Sukamto menyambut baik inisiatif AKHKI dalam memperluas layanan dan mendorong peningkatan pencatatan KI dari kalangan akademisi. Ia menegaskan bahwa katalog konsultan KI merupakan bentuk transparansi layanan, bukan sarana promosi. Haris juga berkomitmen untuk menindaklanjuti persoalan konsultan tidak resmi melalui koordinasi dengan DJKI sebagai instansi pembina.
Selain itu, Kanwil Kemenkum Jatim mendorong AKHKI berperan aktif dalam proses pendaftaran merek kolektif Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), salah satu program prioritas Presiden. Haris meminta agar pelibatan konsultan dilakukan secara profesional dan beretika, tanpa mengambil keuntungan berlebih dari masyarakat desa.
Kedua pihak sepakat melanjutkan kerja sama strategis dalam memperkuat perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di Jawa Timur, sekaligus mendukung keberhasilan program prioritas pemerintah di bidang ekonomi kreatif dan pemberdayaan desa.
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana
