SURABAYA – Optimalisasi pengelolaan Laporan keuangan dan BMN terus dilakukan untuk Mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Karenanya pada Selasa (04/02) digelar pembukaan kegiatan secara hybrid Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan BMN Kemenkumham RI T.A. 2024 pada Jajaran Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi & Pemasyarakatan di Wilayah Jawa Timur.
Di Jatim, hadir Kakanwil KemenKum Jatim Haris Sukamto yang didampingi para Kepala Divisi di ruang Raden Wijaya mengikuti pembukaaan. Untuk selanjutnya kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari. Jatim sendiri mendapatkan kesempatan rekonsiliasi data pada tanggal 6 februari.
Dalam pembukaan Sekjen KemenKum RI Nico Avinta menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan rekonsiliasi sebagai bentuk sinergi bersama dengan tujuan antara lain, Proses transisi kementerian tidak mengganggu kualitas tata kelola keuangan dan barang milik negara.
"Akurasi dan keandalan data laporan keuangan dan BMN tetap terjaga, sekaligus mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi," ujarnya.
Dan terakhir yaitu konsolidasi laporan keuangan tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Karena itu Sekjen menhimbau para peserta untuk mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh dan mendiskusikan segala isu yang mungkin muncul, dan memastikan solusi terbaik bagi setiap kendala.
"Berkoordinasi dengan intensif, baik antar-satuan kerja maupun dengan tim pusat, agar setiap data yang dilaporkan benar-benar valid dan terintegrasi," terangnya. (Humas KemenKum Jatim)
