Surabaya – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menggelar kegiatan sinkronisasi dan koordinasi reformasi regulasi di Jawa Timur. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Kamis (2/10/2025), dan dihadiri jajaran pemerintah daerah serta Deputi Koordinasi Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Timur dan Kantor wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Timur.
Sinkronisasi Reformasi Regulasi, Kemenko Kumham Imipas Bahas Sinergi di Jawa Timur
Surabaya – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menggelar kegiatan sinkronisasi dan koordinasi reformasi regulasi di Jawa Timur. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Kamis (2/10/2025), dan dihadiri jajaran pemerintah daerah serta Deputi Koordinasi Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Timur dan Kantor wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Timur.
Rombongan Kemenko Kumham Imipas dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Dr. Nofli, Bc.IP., S.Sos., S.H., M.Si. Turut mendampingi Asisten Deputi Administrasi Hukum serta Staf Khusus Menteri Bidang Administrasi. Dari Kanwil Kemenkum Jawa Timur, hadir Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Titik Setiawati, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Raden Fadjar Widjanarko.
Kehadiran rombongan disambut oleh Asisten I Provinsi Jawa Timur, Imam Hidayat, S.Sos., M.M., didampingi Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Timur.
Dalam paparannya, Nofli menekankan pentingnya langkah strategis untuk menyederhanakan regulasi dan memastikan sinkronisasi aturan pusat dan daerah.
“Kita menghadapi tantangan obesitas regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Reformasi regulasi harus menekankan kualitas, bukan sekadar kuantitas. Dengan penyederhanaan, harmonisasi, dan digitalisasi proses regulasi, kita bisa menciptakan kepastian hukum sekaligus iklim investasi yang sehat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengawal agenda reformasi regulasi ini.
“Tanpa komitmen pemerintah daerah, reformasi regulasi hanya akan berhenti di atas kertas. Oleh karena itu, sinergi dengan provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan,” kata Nofli.
Kegiatan ini juga menjadi forum untuk membahas langkah konkret yang akan ditempuh, mulai dari evaluasi perda yang berpotensi tumpang tindih, penyusunan regulasi berbasis kebutuhan daerah, hingga digitalisasi dokumen hukum agar lebih mudah diakses masyarakat.
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana
