Bawaslu - Kemenkum Jatim Sepakati Penguatan Sinergi Hukum dan Demokrasi
SURABAYA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel JW Marriott Surabaya, Kamis (20/11). Kegiatan ini dihadiri Kakanwil Kemenkum Jatim Haris Sukamto, Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Titik Setiawati, Ketua Bawaslu Jatim A Warits, serta 260 peserta dari partai politik, organisasi ekstra kampus, media massa, dan Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Penandatanganan dokumen kerja sama tersebut dirangkaikan dengan agenda penguatan kelembagaan bertema “Meneguhkan Semangat Kepahlawanan dalam Penguatan Kelembagaan Bawaslu Jawa Timur untuk Demokrasi Bermartabat.”
Fokusnya adalah memperkokoh peran pengawas pemilu sebagai pilar demokrasi substantif sebagaimana arah pembangunan nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029.
Nota Kesepahaman antara kedua lembaga mencakup pembinaan hukum nasional dan penguatan sinergi antarinstansi untuk meningkatkan literasi demokrasi dan tata kelola hukum. Kerja sama ini diarahkan pada tiga sasaran utama: perbaikan tata kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, peningkatan layanan dan pendampingan hukum, serta perluasan edukasi publik melalui gerakan pengawasan partisipatif dan peningkatan literasi demokrasi.
Ruang lingkup kerja sama meliputi pelatihan peningkatan kompetensi SDM dalam tata kelola JDIH, pengembangan layanan bantuan hukum melalui paralegal dan posko bantuan hukum, penguatan penegakan hukum terkait netralitas aparatur negara, program pengawasan partisipatif, serta kegiatan sosialisasi dan pendidikan hukum di masyarakat.
Kakanwil Kemenkum Jatim Haris Sukamto menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang selama ini terbangun. Ia menegaskan dua fokus yang akan diperkuat setelah kerja sama ini berjalan. Pertama, optimalisasi JDIH sebagai kanal informasi hukum yang kredibel dan mudah diakses publik. Kedua, dukungan profesional dalam proses verifikasi partai politik agar sesuai ketentuan perundang-undangan dan menjamin kualitas peserta pemilu.
Kerja sama ini diharapkan menjadi fondasi bagi penguatan demokrasi di Jawa Timur melalui integrasi antara pelayanan hukum dan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemilu.
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana
